PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

PERMEN Nomor 33 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus yang selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah Perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama. 2. Statuta Sekolah Tinggi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional. 3. Ketua adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Sekolah Tinggi untuk dan atas nama Menteri. 4. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Sekolah Tinggi yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. 5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi. 6. Gelar Akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 7. Penilaian Pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 8. Jurusan adalah himpunan Program Studi dalam subrumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. 9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 10. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program magister dan program doktor dalam multidisiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai dasar dalam MENETAPKAN kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 12. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Sekolah Tinggi pada satu tahun tertentu. 13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 14. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada`Sekolah Tinggi. 14. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Sekolah Tinggi. 15. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah Tinggi. 16. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi. 17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. 19. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah. 20. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa. 21. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. 22. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Tinggi. 23. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik INDONESIA. 24. Menteri adalah Menteri Agama Republik INDONESIA. 25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB II

IDENTITAS

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB II

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11

BAB III

Article 24

BAB Kesatu

Article 12

BAB 1

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 16

Article 17

BAB 4

Article 17

Article 18

BAB 5

Article 18

Article 19

BAB 6

Article 19

Article 20

BAB 7

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 8

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kedua

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57