PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

PERMEN Nomor 3 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. 2. Pendidikan diniyah formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan di pondok pesantren secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah. 3. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam di luar pendidikan formal yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar pondok pesantren dalam bentuk ma’had aly, diniyah takmiliyah, pendidikan Al-Qur’an, majelis taklim, pengajian kitab, dan sejenisnya. 4. Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat baik sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai wadah penyelenggara pendidikan. 5. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dengan menggunakan kitab kuning dan sistem pengajaran yang ditetapkan oleh kyai atau pengasuh. 6. Kitab kuning adalah kitab klasik berbahasa Arab (kutub al-turats) yang memiliki akar tradisi keilmuan di pondok pesantren dan sesuai dengan nilai-nilai Islam keindonesiaan. 7. Ma’had aly adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam tingkat tinggi yang diselenggarakan di pondok pesantren untuk menghasilkan ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dengan kekhususan bidang keilmuan tertentu yang berbasis kitab kuning. 8. Diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 9. Pendidikan Al-Qur’an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, hafalan, dan pemahaman Al- Qur’an. 10. Majelis taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama Islam. 11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 14. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik INDONESIA.

BAB 3

Penamaan Lembaga

Article 8

Correction

(1) Penamaan pendidikan diniyah formal dapat menggunakan nama Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamiyah (KMI), Madrasah al-Mu’allimin (MM), atau nama lain. (2) Penggunaan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Kementerian Agama. (3) Ketentuan mengenai penamaan pendidikan diniyah formal diatur oleh Direktur Jenderal.

Article 9

Correction

(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. (2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah dasar memuat paling sedikit: a. Al-Qur’an; b. Hadits; c. Tauhid; d. Fiqh; e. Akhlaq; f. Tarikh; dan g. Bahasa Arab. (3) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama memuat paling sedikit: a. Al-Qur’an; b. Tafsir-Ilmu Tafsir; c. Hadist-Ilmu Hadits; d. Tauhid; e. Fiqh-Ushul Fiqh; f. Akhlaq-Tasawuf; g. Tarikh; h. Bahasa Arab; i. Nahwu-Sharf; j. Balaghah; dan k. Ilmu Kalam. (4) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas memuat paling sedikit: a. Al-Qur’an; b. Tafsir-Ilmu Tafsir; c. Hadist-Ilmu Hadits; d. Tauhid; e. Fiqh-Ushul Fiqh; f. Akhlaq-Tasawuf; g. Tarikh; h. Bahasa Arab; i. Nahwu-Sharf; j. Balaghah; k. Ilmu Kalam; l. Ilmu Arudh; m. Ilmu Mantiq; dan n. Ilmu Falak.

Article 10

(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah dasar wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; dan e. ilmu pengetahuan sosial. (2) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; dan f. ilmu pengetahuan sosial. (3) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; dan g. kewirausahaan. (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun oleh penyelenggara pendidikan diniyah formal dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

BAB 4

Kurikulum

Article 9

Correction

(1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar dan pendidikan diniyah menengah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. (2) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah dasar memuat paling sedikit: a. Al-Qur’an; b. Hadits; c. Tauhid; d. Fiqh; e. Akhlaq; f. Tarikh; dan g. Bahasa Arab. (3) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama memuat paling sedikit: a. Al-Qur’an; b. Tafsir-Ilmu Tafsir; c. Hadist-Ilmu Hadits; d. Tauhid; e. Fiqh-Ushul Fiqh; f. Akhlaq-Tasawuf; g. Tarikh; h. Bahasa Arab; i. Nahwu-Sharf; j. Balaghah; dan k. Ilmu Kalam. (4) Kurikulum keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas memuat paling sedikit: a. Al-Qur’an; b. Tafsir-Ilmu Tafsir; c. Hadist-Ilmu Hadits; d. Tauhid; e. Fiqh-Ushul Fiqh; f. Akhlaq-Tasawuf; g. Tarikh; h. Bahasa Arab; i. Nahwu-Sharf; j. Balaghah; k. Ilmu Kalam; l. Ilmu Arudh; m. Ilmu Mantiq; dan n. Ilmu Falak.

Article 10

(1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah dasar wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. matematika; d. ilmu pengetahuan alam; dan e. ilmu pengetahuan sosial. (2) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah pertama wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; dan f. ilmu pengetahuan sosial. (3) Kurikulum muatan pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) pada jenjang pendidikan diniyah menengah atas wajib memuat paling sedikit: a. pendidikan kewarganegaraan; b. bahasa INDONESIA; c. bahasa Inggris; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; dan g. kewirausahaan. (4) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun oleh penyelenggara pendidikan diniyah formal dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.

Article 11

(1) Proses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. (2) Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara pendidikan diniyah formal sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

BAB III

PESANTREN

Article 26

Correction

Pesantren wajib memiliki: a. Kyai, ustad, atau sebutan lain yang sejenis; b. santri; c. pondok atau asrama; dan d. masjid atau musholla.

Article 27

Correction

Pesantren wajib menyelenggarakan pengajian kitab kuning sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Article 28

(1) Kyai, ustadz, atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus lulusan pesantren dengan kompetensi ilmu agama Islam. (2) Pesantren dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan. (3) Selain tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Article 29

(1) Santri pada pesantren bermukim di pondok pesantren. (2) Bermukim di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan penguasaan bahasa, kitab kuning, pengamalan ibadah, dan pembentukan perilaku akhlak karimah. (3) Dalam hal pondok/asrama tidak menampung santri atau berdomisili di sekitar pesantren, santri dapat bermukim di luar pesantren atas izin pengasuh pesantren.

Article 30

(1) Pesantren wajib memiliki pondok/asrama yang mampu memenuhi kebutuhan santri untuk bertempat tinggal selama masa belajar. (2) Pondok/asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan.

Article 31

(1) Pesantren wajib memiliki masjid/musholla yang memadai bagi kebutuhan peribadatan para santri. (2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan proses belajar santri dan pelaksanaan ibadah masyarakat di sekitar pesantren.

Article 32

(1) Pesantren yang memiliki 15 (lima belas) santri atau lebih wajib mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. (2) Pesantren yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. (3) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama.

Article 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di pesantren dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Article 34

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk: a. satuan pendidikan; dan/atau b. wadah penyelenggaraan pendidikan.

BAB Kesatu

Umum

Article 26

Correction

Pesantren wajib memiliki: a. Kyai, ustad, atau sebutan lain yang sejenis; b. santri; c. pondok atau asrama; dan d. masjid atau musholla.

Article 27

Correction

Pesantren wajib menyelenggarakan pengajian kitab kuning sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Article 28

(1) Kyai, ustadz, atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus lulusan pesantren dengan kompetensi ilmu agama Islam. (2) Pesantren dapat memiliki tenaga pendidik lain yang diperlukan dengan kompetensi sesuai kebutuhan. (3) Selain tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Article 29

(1) Santri pada pesantren bermukim di pondok pesantren. (2) Bermukim di pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan penguasaan bahasa, kitab kuning, pengamalan ibadah, dan pembentukan perilaku akhlak karimah. (3) Dalam hal pondok/asrama tidak menampung santri atau berdomisili di sekitar pesantren, santri dapat bermukim di luar pesantren atas izin pengasuh pesantren.

Article 30

(1) Pesantren wajib memiliki pondok/asrama yang mampu memenuhi kebutuhan santri untuk bertempat tinggal selama masa belajar. (2) Pondok/asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek perlindungan, keamanan, dan kesehatan.

Article 31

(1) Pesantren wajib memiliki masjid/musholla yang memadai bagi kebutuhan peribadatan para santri. (2) Masjid/musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan proses belajar santri dan pelaksanaan ibadah masyarakat di sekitar pesantren.

Article 32

(1) Pesantren yang memiliki 15 (lima belas) santri atau lebih wajib mendaftarkan diri ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. (2) Pesantren yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. (3) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama.

Article 33

Pengawasan terhadap pelaksanaan proses pembelajaran di pesantren dilakukan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

BAB Kedua

Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren

Article 34

Correction

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk: a. satuan pendidikan; dan/atau b. wadah penyelenggaraan pendidikan.

Article 35

Correction

Pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pesantren salafiyah.

Article 36

(1) Penyelenggaraan pesantren salafiyah bertujuan untuk menghasilkan santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas kitab kuning. (2) Penyelenggaraan pesantren salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program takhasus pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing- masing pesantren.

Article 37

(1) Kurikulum pesantren salafiyah terdiri atas pendidikan keagamaan dan pendidikan kekhasan masing-masing pesantren yang didasarkan atas kitab kuning. (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi disiplin ilmu agama Islam yang membekali santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. (3) Pendidikan kekhasan masing-masing pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri pesantren yang bersangkutan.

Article 38

Penjenjangan santri pesantren salafiyah didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning yang diajarkan.

Article 39

(1) Metode pengajaran pesantren salafiyah dapat menggunakan metode pengajian individual (sorogan), pengajian massal (bandongan), dan metode pengayaan kekhasan pondok pesantren. (2) Pengajaran pesantren salafiyah dapat diselenggarakan berdasarkan waktu shalat dan waktu-waktu tertentu lainnya.

Article 40

(1) Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri.

BAB 1

Pesantren sebagai Satuan Pendidikan

Article 35

Correction

Pesantren sebagai satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk pesantren salafiyah.

Article 36

Correction

(1) Penyelenggaraan pesantren salafiyah bertujuan untuk menghasilkan santri yang memiliki pengetahuan agama Islam dan/atau ahli agama Islam serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan atas kitab kuning. (2) Penyelenggaraan pesantren salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengajian kitab dan/atau program takhasus pada ilmu keislaman sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing- masing pesantren.

Article 37

(1) Kurikulum pesantren salafiyah terdiri atas pendidikan keagamaan dan pendidikan kekhasan masing-masing pesantren yang didasarkan atas kitab kuning. (2) Pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi disiplin ilmu agama Islam yang membekali santri untuk dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. (3) Pendidikan kekhasan masing-masing pesantren sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan penguatan disiplin ilmu agama Islam tertentu yang didasarkan atas kitab kuning yang menjadi ciri pesantren yang bersangkutan.

Article 38

Penjenjangan santri pesantren salafiyah didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning yang diajarkan.

Article 39

(1) Metode pengajaran pesantren salafiyah dapat menggunakan metode pengajian individual (sorogan), pengajian massal (bandongan), dan metode pengayaan kekhasan pondok pesantren. (2) Pengajaran pesantren salafiyah dapat diselenggarakan berdasarkan waktu shalat dan waktu-waktu tertentu lainnya.

Article 40

(1) Penilaian pada pesantren dilakukan oleh kyai atau pengasuh pesantren. (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar santri.

Article 41

(1) Pesantren sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dapat menyelenggarakan: a. pendidikan diniyah; b. pendidikan umum; c. pendidikan umum dengan kekhasan Islam; d. pendidikan kejuruan; e. pendidikan tinggi; dan/atau f. pendidikan lainnya. (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

Article 6

BAB 1

Article 5

Article 6

Article 7

BAB 2

Article 7

Article 8

BAB 3

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 4

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 5

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 6

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 7

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 8

Article 16

Article 17

BAB 9

Article 17

Article 18

BAB 10

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB 11

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB 12

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

Article 24

Article 25

BAB III

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

BAB Kesatu

Article 26

Article 27