PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

PERMEN Nomor 22 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB Kesatu

Umum

Article 3

PIHK wajib memberikan layanan kepada jemaah haji khusus yang meliputi: a. pendaftaran; b. bimbingan ibadah jemaah haji khusus; c. transportasi jemaah haji khusus; d. akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi; e. kesehatan jemaah haji khusus; f. perlindungan jemaah haji khusus dan petugas haji khusus; dan g. administrasi dan dokumen haji.

Article 4

(1) Layanan yang diberikan oleh PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan layanan minimal yang harus dipenuhi oleh PIHK sesusai dengan besaran BPIH minimal yang ditetapkan oleh Menteri Agama. (2) Dalam hal jemaah haji khusus membayar diatas besaran BPIH minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHK wajib memberikan kualitas layanan sesuai dengan besaran BPIH yang dibayarkan oleh jemaah haji khusus kepada PIHK. (3) Layanan yang diberikan oleh PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kesepakatan antara PIHK dan jemaah haji khusus.

Article 5

(1) Masa tinggal jemaah haji khusus di Arab Saudi paling lama 27 (dua puluh tujuh) hari. (2) Masa tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit selama 5 (lima) hari di Makkah dan 3 (tiga) hari di Madinah.

Article 6

(1) Setiap PIHK dapat memberangkatan jemaah haji khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah dan paling banyak 200 (dua ratus) jemaah. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Dalam hal jumlah jemaah haji khusus yang dapat diberangkatkan kurang dari 45 jemaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHK wajib menggabungkan jemaahnya dengan PIHK lain. (3) Dalam hal jumlah jemaah haji khusus yang dapat diberangkatkan lebih dari 200 (dua ratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHK dapat melimpahkan kelebihan jemaahnya kepada PIHK lain. (4) Penggabungan atau pelimpahan jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan atas persetujuan jemaah haji. (5) Dalam hal penggabungan atau pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak disetujui oleh jemaah haji, yang bersangkutan menjadi daftar tunggu pada PIHK pilihan semula. (6) Persetujuan jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan oleh masing-masing jemaah haji.

BAB Kelima

Akomodasi dan Konsumsi

Article 12

PIHK wajib menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi jemaah haji khusus di Jeddah, Makkah, Madinah dan Masyair.

Article 13

(1) Penyediaan akomodasi di Jeddah, Makkah dan Madinah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa hotel paling rendah berbintang empat. (2) Akomodasi di Makkah dan Madinah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjarak paling jauh 500 meter dari Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. (3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 14

(1) Menjelang dan setelah Wukuf, PIHK dapat memberikan akomodasi berupa apartemen transit di Makkah. (2) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling lama 5 (lima) hari antara tanggal 3 sampai dengan 15 Dzulhijjah. (3) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki akses tranportasi yang mudah ke Masjidil Haram. (4) Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kamar diisi paling banyak 4 (empat) orang. (5) Kualitas akomodasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah setara dengan hotel berbintang 4 (empat).

Article 15

(1) Akomodasi di Masyair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menggunakan perkemahan yang ber AC. (2) Perkemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya mempertimbangkan aspek kelayakan, keamanan, kenyamanan, dan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

Article 16

(1) Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di Jeddah, Makkah dan Madinah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pelayanan dengan ‘standar hotel’ dan sistem penyajian secara prasmanan; dan b. menu INDONESIA. (2) Konsumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di Masyair wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. pelayanan dengan sistem penyajian secara prasmanan; b. menu INDONESIA; dan c. pelayanan Coffee Shop. (3) Penyediaan konsumsi dalam perjalanan atau di bandara dapat diberikan dalam kemasan box.