PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

PERMEN Nomor 20 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KRITERIA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

Article 2

Correction

(1) Produk yang dihasilkan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. (2) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil. (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan kriteria: a. Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan b. proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha mikro dan kecil harus memiliki nomor induk berusaha yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi. (5) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. (6) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas: a. adanya Pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: 1. kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan 2. PPH. b. adanya Pendampingan PPH. (7) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI. (8) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (7), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk MENETAPKAN kehalalan Produk. (9) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Article 3

(1) Pelaku Usaha mikro dan kecil dikelompokkan berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. (2) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 4

(1) Produk tidak berisiko atau menggunakan Bahan yang sudah dipastikan kehalalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a memiliki kriteria: a. bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif; b. tidak menggunakan Bahan berbahaya; dan/atau c. telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH. (2) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b memiliki kriteria: a. menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis; b. proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi hurdle; atau c. lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem JPH.

BAB 1

Persyaratan

Article 6

Correction

Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. telah berdiri paling singkat 10 (sepuluh) tahun; b. memiliki paling sedikit 5 (lima) orang ahli agama yang memahami syariat kehalalan Produk; dan c. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH.

Article 7

Correction

(1) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a. perguruan tinggi negeri; dan b. perguruan tinggi swasta. (2) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. terakreditasi; b. memiliki unit yang menangani Pendampingan PPH; dan c. menyiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi relevan dengan tugas Pendampingan PPH.

Article 8

(1) Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan permohonan pendaftaran Pendampingan PPH kepada Kepala Badan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen: a. akta atau dasar hukum pendirian; b. keputusan akreditasi perguruan tinggi; c. struktur organisasi; d. ijazah sarjana/diploma IV (empat) dan/atau syahadah sebagai bukti keahlian terhadap kompetensi teknis dan/atau syariat kehalalan Produk; dan e. pernyataan komitmen untuk melakukan Pendampingan PPH. (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. (4) Syahadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diterbitkan oleh pesantren yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Article 9

(1) BPJPH melakukan verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen dikembalikan.

BAB 3

Pendataan dan Registrasi Pendamping Proses Produk Halal

Article 16

Correction

(1) BPJPH melakukan registrasi terhadap pendamping PPH yang telah lulus pelatihan pendamping PPH. (2) Dalam hal peserta yang lulus pelatihan pendamping PPH dari lembaga yang menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengajuan permohonan registrasi disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi kepada BPJPH. (3) Pendamping PPH yang telah diregistrasi memiliki nomor registrasi pendamping.

Article 17

(1) BPJPH dapat mencabut nomor registrasi pendamping PPH. (2) Pencabutan nomor registrasi pendamping PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. tidak memenuhi persyaratan pendamping PPH; b. melakukan pelanggaran tugas sebagai pendamping PPH; c. tidak melakukan Pendampingan PPH selama 2 (dua) tahun berturut-turut; d. mengundurkan diri; atau e. meninggal dunia.

Article 18

(1) Pendampingan PPH dilakukan terhadap Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.

Article 19

(1) Pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bahan dan PPH.

Article 20

(1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH: a. memeriksa dokumen bahan; dan b. meminta komposisi bahan. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap bahan.

Article 21

(1) Dalam melakukan verifikasi dan validasi PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) pendamping PPH: a. memeriksa dokumen PPH; b. meminta skema PPH; dan c. melakukan verifikasi lapangan. (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping PPH melakukan tindakan koreksi terhadap PPH.

Article 22

Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 memenuhi standar kehalalan Produk, pendamping PPH memberikan rekomendasi kepada BPJPH.

Article 23

Pelaku Usaha menyampaikan pernyataan kehalalan Produk dan rekomendasi pendamping PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada BPJPH secara elektronik.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2021 tentang SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 2

BAB Kedua

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 3

Article 10

Article 11

BAB 4

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB 1

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 4

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IV

Article 24

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

BAB VI

Article 28