PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang PENCATATAN PERNIKAHAN

PERMEN Nomor 20 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. 2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. 3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam. 4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik INDONESIA Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri. 5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. 6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah. 7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan. 8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah. 9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah. 10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku. 11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu. 12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah. 13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk. 14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk. 15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik. 16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Article 3

Correction

(1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan. (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Article 4

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat; c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; d. foto kopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional INDONESIA atau kepolisian Republik INDONESIA; l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati. (2) Dalam hal warga negara INDONESIA yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut: a. surat pengantar dari perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; b. persetujuan kedua calon pengantin; c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Article 5

(1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah. (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN. (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Article 6

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan. (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Article 7

(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak. (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB Kedua

Persyaratan Administratif

Article 4

Correction

(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat; c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; d. foto kopi kartu keluarga; e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f. persetujuan kedua calon pengantin; g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya; i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada; j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional INDONESIA atau kepolisian Republik INDONESIA; l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati. (2) Dalam hal warga negara INDONESIA yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut: a. surat pengantar dari perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri; b. persetujuan kedua calon pengantin; c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang; e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

BAB 1

Calon Suami dan Calon Istri

Article 11

Correction

(1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah. (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri setempat. (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. laki-laki; b. beragama Islam; c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun; d. berakal; dan e. adil.

Article 12

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil. (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan: a. bapak kandung; b. kakek (bapak dari bapak); c. bapak dari kakek (buyut); d. saudara laki-laki sebapak seibu; e. saudara laki-laki sebapak; f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu; g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); j. anak paman sebapak seibu; k. anak paman sebapak; l. cucu paman sebapak seibu; m. cucu paman sebapak; n. paman bapak sebapak seibu; o. paman bapak sebapak; p. anak paman bapak sebapak seibu; q. anak paman bapak sebapak; (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 13

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f. walinya dalam keadaan berihram; dan g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

BAB 2

Wali Nikah

Article 12

Correction

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim. (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil. (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan: a. bapak kandung; b. kakek (bapak dari bapak); c. bapak dari kakek (buyut); d. saudara laki-laki sebapak seibu; e. saudara laki-laki sebapak; f. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak seibu; g. anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; h. paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); i. paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); j. anak paman sebapak seibu; k. anak paman sebapak; l. cucu paman sebapak seibu; m. cucu paman sebapak; n. paman bapak sebapak seibu; o. paman bapak sebapak; p. anak paman bapak sebapak seibu; q. anak paman bapak sebapak; (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. (6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 13

(1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim. (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN. (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada; b. walinya adhal; c. walinya tidak diketahui keberadaannya; d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara; e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam; f. walinya dalam keadaan berihram; dan g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri. (4) Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah. (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Article 14

(1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi. (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laki-laki; b. beragama Islam; c. baligh; d. berakal; dan e. adil.

BAB IX

PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Article 29

Correction

(1) Pencatatan nikah antar warga negara INDONESIA dan/atau warga negara INDONESIA dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri. (2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Article 30

Correction

(1) Pernikahan antar warga negara INDONESIA dan/atau warga negara INDONESIA dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara INDONESIA tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan. (2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik INDONESIA luar negeri. (3) PPN pada kantor perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Article 31

(1) Warga negara INDONESIA dan/atau antarwarga negara INDONESIA dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik INDONESIA atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air. (2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan. (3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik INDONESIA.

Article 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.

Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang PENCATATAN PERNIKAHAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB III

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 14

Article 15

BAB 4

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Keempat

Article 20

BAB V

Article 21

BAB VI

Article 22

Article 23

BAB VII

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 24

BAB Kedua

Article 25

BAB VIII

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 26

Article 27

BAB Kedua

Article 28

BAB IX

Article 29

Article 30