PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN PERTIMBANGAN UNTUK PENGESAHAN BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN

PERMEN Nomor 19 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN PERTIMBANGAN

Article 5

Correction

Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan pertimbangan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan pertimbangan dicatat dalam buku daftar pengajuan pertimbangan.

Article 6

Correction

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap dokumen permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dokumen permohonan pertimbangan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permohonan diterima.

Article 7

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinyatakan belum lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen. (2) Pemohon melengkapi dokumen permohonan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat pemberitahuan diterima. (3) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan tidak diterima. (4) Permohonan yang dinyatakan tidak diterima dituangkan dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya atas nama Menteri. (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemohon dengan tembusan kepada Menteri. (6) Dalam hal permohonan dinyatakan tidak diterima, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali.

Article 8

Verifikasi terhadap dokumen permohonan pertimbangan dilakukan dengan cara: a. pemeriksaan keabsahan dokumen; dan/atau b. pemeriksaan lapangan.

Article 9

Dalam melakukan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan satuan kerja atau kementerian/lembaga terkait.

Article 10

(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menerbitkan berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan. (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menyampaikan berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan pertimbangan telah memenuhi persyaratan diterbitkan.

Article 11

(1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menerbitkan berita acara permohonan pertimbangan tidak memenuhi persyaratan. (2) Direktur Jenderal atau Kepala Pusat sesuai dengan kewenangannya menyampaikan berita acara permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berita acara permohonan pertimbangan tidak memenuhi persyaratan diterbitkan.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN PERTIMBANGAN UNTUK PENGESAHAN BADAN HUKUM ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MEMILIKI KEKHUSUSAN DI BIDANG KEAGAMAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16