PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN AGAMA

PERMEN Nomor 18 Tahun 2011

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB VI

PERSYARATAN DAN PROSEDUR

Article 16

Correction

(1) Persyaratan pembentukan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag: 1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan provinsi; 2. rekomendasi gubernur; dan 3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. www.djpp.kemenkumham.go.id b. Kankemenag: 1. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kabupaten/kota; 2. rekomendasi bupati atau walikota; dan 3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. (2) Persyaratan penyempurnaan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag: 1. surat usulan penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan; 2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan 3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Kankemenag: 1. surat usulan penyempurnaan organisasi Kankemenag dari Kepala Kanwil Kemenag yang bersangkutan; 2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan 3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan.

Article 17

(1) Persyaratan pembentukan organisasi UPT a. Perguruan Tinggi Agama Negeri 1. surat usulan pembentukan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal; dan 2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Lajnah dan Balai 1. surat usulan pembentukan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan; dan 2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan. www.djpp.kemenkumham.go.id c. KUA 1. surat usulan pembentukan KUA dari Direktur Jenderal Bimas Islam; 2. peraturan perundang-undangan tentang pembentukan kecamatan; 3. rekomendasi bupati atau walikota; dan 4. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data penduduk, data pendidikan, dan data keagamaan. d. Madrasah Negeri 1. surat usulan pembentukan Madrasah Negeri dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam; dan 2. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon siswa, data pendidikan, dan data keagamaan. (2) Persyaratan penyempurnaan organisasi UPT a. Perguruan Tinggi Agama Negeri 1. surat usulan penyempurnaan Perguruan Tinggi Agama Negeri dari Direktur Jenderal; 2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan 3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data proyeksi calon mahasiswa, data pendidikan, dan data keagamaan. b. Lajnah dan Balai 1. surat usulan penyempurnaan Lajnah atau Balai dari Kepala Badan; 2. hasil analisis dan evaluasi organisasi; dan 3. kelengkapan administrasi yang meliputi, antara lain: data pegawai dan tenaga teknis keagamaan, data pendidikan, dan data keagamaan.

Article 18

Article 19

BAB Ketiga

Prosedur Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan UPT

Article 18

Correction

Prosedur pembentukan/penyempurnaan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag 1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Induk mengajukan usulan pembentukan/ penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dilengkapi www.djpp.kemenkumham.go.id dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. b. Kankemenag 1. Kepala Kankemenag Kabupaten atau Kota Induk mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usul pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

Article 19

Prosedur pembentukan/penyempurnaan organisasi instansi vertikal: a. Kanwil Kemenag 1. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Induk mengajukan usulan pembentukan/ penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag dilengkapi www.djpp.kemenkumham.go.id dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kanwil Kemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. b. Kankemenag 1. Kepala Kankemenag Kabupaten atau Kota Induk mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usul pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag kepada MenPAN-RB untuk dibahas dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi Kankemenag yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. www.djpp.kemenkumham.go.id

Prosedur pembentukan/penyempurnaan organisasi UPT: a. Perguruan Tinggi Agama Negeri 1. Direktur Jenderal mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi perguruan tinggi agama negeri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi perguruan tinggi agama negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait. 4. MenPAN-RB menyiapkan rancangan Peraturan tentang pembentukan/ penyempurnaan perguruan tinggi agama negeri. 5. Setelah Peraturan tentang pembentukan/penyempurnaan perguruan tinggi agama negeri terbit, Menteri Agama menyampaikan usulan penetapan organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama unit terkait. 6. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri. 7. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang organisasi dan tata kerja perguruan tinggi agama negeri yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. b. Lajnah dan Balai 1. Kepala Badan mengajukan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. www.djpp.kemenkumham.go.id 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan/penyempurnaan organisasi lajnah dan balai yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. c. KUA 1. Direktur Jenderal Bimas Islam mengajukan usulan pembentukan KUA dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan KUA kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan KUA. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan KUA yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM. d. Madrasah Negeri 1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengajukan usulan pembentukan madrasah negeri dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud www.djpp.kemenkumham.go.id dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. 2. Menteri Agama cq Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melakukan pembahasan, analisis, dan evaluasi serta melakukan verifikasi dengan cara visitasi dan observasi data lapangan. 3. Menteri Agama menyampaikan usulan pembentukan madrasah negeri kepada MenPAN-RB untuk dibahas bersama dengan unit terkait dan mendapat persetujuan. 4. MenPAN-RB menerbitkan surat rekomendasi persetujuan yang ditujukan kepada Menteri Agama tentang pembentukan madrasah negeri. 5. Menteri Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang pembentukan madrasah negeri yang selanjutnya diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENYEMPURNAAN ORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMENTERIAN AGAMA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22