PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN DAN SELEKSI TILAWATIL QUR’AN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN

Article 3

Correction

(1) MTQ dan STQ diselenggarakan pada tingkat: a. nasional; b. provinsi; c. kabupaten/kota; d. kecamatan; dan/atau e. desa/kelurahan. (2) Penyelenggaraan MTQ dan STQ pada tingkat: a. nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal; b. provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikoordinasikan oleh sekretaris daerah provinsi; c. kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota; d. kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikoordinasikan oleh sekretaris kecamatan; dan/atau e. desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikoordinasikan oleh sekretaris desa/kelurahan. (3) Menteri MENETAPKAN tempat penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional. (4) Gubernur, bupati/walikota, camat, dan kepala desa/lurah MENETAPKAN waktu dan tempat penyelenggaraan MTQ dan STQ sesuai dengan tingkatannya.

Article 4

(1) Cabang yang dilombakan dalam MTQ dan STQ meliputi: a. seni baca al-Qur’an; b. hafalan al-Qur’an; c. tafsir al-Qur’an; d. fahm al-Qur’an; e. syarah al-Qur’an; f. seni kaligrafi al-Qur’an; g. hafalan al-Hadits; dan/atau h. penulisan karya tulis ilmiah. (2) Cabang seni baca al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas golongan: a. tartil; b. tilawah; dan c. qiraat sab’ah. (3) Cabang hafalan al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas golongan: a. 1 (satu) juz dan tilawah; b. 5 (lima) juz dan tilawah; c. 10 (sepuluh) juz; d. 20 (dua puluh) juz; dan e. 30 (tiga puluh) juz. (4) Cabang tafsir al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas golongan: a. tafsir bahasa Arab; b. tafsir bahasa INDONESIA; dan c. tafsir bahasa Inggris. (5) Cabang seni kaligrafi al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas golongan: a. naskah; b. hiasan mushaf; c. dekorasi; dan d. kontemporer. (6) Cabang hafalan al-Hadits sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas golongan: a. hafalan 100 (seratus) al-Hadits dengan sanadnya; dan b. hafalan 500 (lima ratus) al-Hadits tanpa sanad. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai cabang dan golongan yang dilombakan dalam MTQ dan STQ ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 5

(1) Peserta MTQ dan STQ terdiri atas: a. perseorangan; dan b. beregu. (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta terbaik I, II, atau III pada MTQ dan STQ di bawahnya secara berjenjang pada tahun berjalan yang dibuktikan dengan sertifikat atau keputusan Dewan Hakim. (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang berasal dari daerah yang diwakili. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta MTQ dan STQ ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 6

(1) Tahapan penyelenggaraan MTQ dan STQ meliputi: a. persiapan; b. pelaksanaan; c. evaluasi; dan d. pelaporan. (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pendaftaran peserta; b. pengesahan peserta; c. pertemuan teknis; d. penentuan nomor peserta; dan e. jadwal tampil. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penampilan peserta; b. penilaian peserta; dan c. penetapan pemenang perlombaan. (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, disampaikan oleh koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada: a. Menteri untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional; b. gubernur untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat provinsi; c. bupati/walikota untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kabupaten/kota; d. camat untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kecamatan; dan e. kepala desa/lurah untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat desa/kelurahan, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah penyelenggaraan MTQ dan STQ berakhir. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelenggaraan MTQ dan STQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARA

Article 7

Correction

Penyelenggara MTQ dan STQ terdiri atas: a. panitia penyelenggara; b. panitia pelaksana; c. Tim Rekrutmen; d. Dewan Hakim; dan e. panitera.

Article 8

Correction

(1) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh: a. Menteri untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional; b. gubernur untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat provinsi; c. bupati/walikota untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kabupaten/kota; d. camat untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kecamatan; dan e. kepala desa/lurah untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat desa/kelurahan. (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diangkat dan diberhentikan oleh: a. gubernur untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat nasional; b. bupati/walikota untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat provinsi; c. camat untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kabupaten/kota; dan d. kepala desa/lurah untuk penyelenggaraan MTQ dan STQ tingkat kecamatan. (3) Panitia penyelenggara dan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. wakil sekretaris; e. ketua bidang; dan f. anggota bidang. (4) Panitia penyelenggara dan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah sesuai dengan kebutuhan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Penyelenggara MTQ dan STQ ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 24

(1) Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, atau kepala desa/lurah sesuai dengan tingkat penyelenggaraan MTQ atau STQ. (2) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Direktorat Penerangan Agama Islam pada MTQ dan STQ tingkat nasional; b. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf atau nama lain pada MTQ dan STQ tingkat provinsi; c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam atau nama lain pada MTQ dan STQ tingkat kabupaten/kota; d. kantor urusan agama kecamatan pada MTQ dan STQ tingkat kecamatan atau desa/kelurahan; dan e. unsur lain sesuai dengan kebutuhan. (3) Panitera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas dan berwenang: a. menyelenggarakan administrasi Majelis Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas majelis hakim; dan b. membantu tugas sekretaris Dewan Hakim. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitera ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB 3

Organ Dewan Hakim

Article 14

Correction

(1) Dewan Hakim terdiri atas: a. pimpinan Dewan Hakim; b. pimpinan Majelis Hakim; dan c. Hakim anggota. (2) Pimpinan Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; dan d. wakil sekretaris. (3) Pimpinan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas ketua. (4) Hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah gasal dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.

Article 15

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a bertugas dan berwenang: a. MENETAPKAN pembagian kerja Dewan Hakim dalam bidang penilaian dan tugas lain; b. menunjuk 1 (satu) orang Hakim untuk memimpin Majelis Hakim apabila ketua Majelis Hakim berhalangan; c. mengoordinasikan kegiatan Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya; d. mengawasi pelaksanaan tugas dan perilaku Dewan Hakim; e. MENETAPKAN dan mengumumkan peserta yang berhak mengikuti babak final; f. menentukan urutan juara pada babak final dan kejuaraan umum daerah melalui rapat koordinasi dan rapat paripurna; g. mengumumkan hasil MTQ atau STQ dalam upacara penutupan; dan h. melaporkan secara tertulis pelaksanaan dan hasil perlombaan kepada Menteri. (2) Dalam hal tertentu, ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertugas memberikan penilaian sebagai pengganti dari Hakim yang tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Article 16

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat ayat (2) huruf b bertugas dan berwenang: a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan b. melaksanakan tugas dan wewenang ketua, jika ketua berhalangan.

Article 17

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c bertugas dan berwenang: a. menyelenggarakan administrasi Dewan Hakim dan mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya perlombaan; dan b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua. (2) Wakil sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d bertugas dan berwenang: a. membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan b. melaksanakan tugas dan wewenang sekretaris, jika sekretaris berhalangan.

Article 18

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bertugas dan berwenang: a. memimpin dan mengawasi Hakim dalam menjalankan tugas penilaian; b. memimpin rapat Majelis Hakim untuk menentukan peserta yang berhak mengikuti babak final; dan c. melaporkan secara tertulis kepada ketua Dewan Hakim mengenai hasil keputusan rapat Majelis Hakim.

Article 19

Hakim anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertugas dan berwenang: a. menilai penampilan peserta yang dilakukan secara individual sesuai dengan bidang tugasnya; dan b. meneliti hasil lomba yang dilakukan secara kolektif oleh Majelis Hakim.

BAB 4

Tugas dan Wewenang

Article 15

Correction

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

(1) Dalam hal terdapat anggota Hakim yang berhalangan memberikan penilaian sejak awal pelaksanaan babak penyisihan atau babak final karena alasan tertentu, tugas dan wewenangnya dapat digantikan oleh Hakim badal. (2) Dalam hal terdapat anggota Hakim yang telah memberikan penilaian kemudian berhalangan, posisinya tidak dapat digantikan oleh Hakim badal, dan seluruh nilai Hakim yang berhalangan dihapus dari rekap penilaian. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hakim badal ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB 5

Hakim Badal

Article 20

Correction

Article 21

(1) Direktur Jenderal, sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, sekretaris kecamatan, atau sekretaris desa/kelurahan menyampaikan surat permintaan bakal calon Dewan Hakim kepada: a. pimpinan organisasi profesional penghafal serta pengembangan seni baca dan/atau tulis al-Qur’an. b. pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam; c. pimpinan pondok pesantren; d. pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam; dan e. perseorangan yang dinilai memiliki kompetensi di cabang yang dilombakan. (2) Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mengajukan usulan bakal calon Dewan Hakim secara tertulis kepada Direktur Jenderal, sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, sekretaris kecamatan, atau sekretaris desa/kelurahan disertai dengan daftar riwayat hidup calon Dewan Hakim. (3) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. nama bakal calon Dewan Hakim lengkap dengan gelar kesarjanaan; b. tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran; c. pekerjaan; d. alamat kantor dan rumah; e. nomor telepon yang dapat dihubungi; f. riwayat pendidikan; g. riwayat pekerjaan; h. keahlian bidang yang dilombakan; dan i. pengalaman sebagai Dewan Hakim.

Article 22

(1) Direktur Jenderal, sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, sekretaris kecamatan, atau sekretaris desa/kelurahan menyampaikan usulan bakal calon Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Tim Rekrutmen. (2) Tim Rekrutmen melakukan proses seleksi calon Dewan Hakim berdasarkan keterangan yang tercantum dalam daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). (3) Proses seleksi calon Dewan Hakim oleh Tim Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan penetapan calon Dewan Hakim diambil dengan suara terbanyak.

Article 23

(1) Tim Rekrutmen mencatat proses seleksi calon Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dalam berita acara seleksi. (2) Tim Rekrutmen MENETAPKAN calon Dewan Hakim dalam lembar penetapan calon Dewan Hakim. (3) Tim Rekrutmen menyampaikan calon Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota, camat, atau kepala desa/lurah melalui Direktur Jenderal, sekretaris daerah provinsi, sekretaris daerah kabupaten/kota, sekretaris kecamatan, atau sekretaris desa/kelurahan untuk ditetapkan sebagai Dewan Hakim. (4) Ketentuan mengenai format berita acara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format lembar penetapan calon Dewan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB 6

Prosedur Rekrutmen Dewan Hakim

Article 21

Correction

Article 22

Article 23

BAB IV

KODE ETIK DAN MAJELIS KODE ETIK

Article 25

Correction

(1) Dewan Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib tunduk dan berpedoman pada Kode Etik. (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kewajiban melakukan tugas penilaian secara objektif tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau golongan; b. kewajiban bertindak mandiri, bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak lain; c. kewajiban menghindari perbuatan tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela; d. kewajiban bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma agama, hukum, atau susila, serta mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya; e. kewajiban menolak segala bentuk intervensi yang dapat mempengaruhi tugasnya; f. kewajiban meninggalkan tugas penilaian apabila memiliki konflik kepentingan yang disebabkan hubungan pribadi, keluarga, golongan, atau hubungan lain yang diduga dapat mempengaruhi objektivitas; g. larangan menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, atau prasangka berdasarkan ras, jenis kelamin, atau kedekatan hubungan dengan peserta; h. larangan mengeluarkan perkataan, janji, atau tindakan yang menimbulkan kesan memihak, berprasangka, atau menyudutkan peserta; i. larangan melakukan komunikasi dengan peserta selama proses penilaian, kecuali dilakukan demi kelancaran penilaian dan diketahui secara terbuka oleh Hakim lain; j. larangan memberikan keterangan palsu terkait identitas dirinya atau memberikan penilaian palsu terkait musabaqah; k. larangan meminta atau menerima janji, hadiah, atau pemberian lain dari pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap penilaian hasil musabaqah; l. larangan mengabaikan fakta yang dapat berpengaruh pada penilaian atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan atau merugikan peserta; dan m. larangan mengungkapkan atau menggunakan informasi terkait penilaian yang bersifat rahasia untuk tujuan yang menyalahi tanggung jawabnya.

Article 26

(1) Menteri membentuk Majelis Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur: a. Kementerian Agama; b. organisasi profesional penghafal serta pengembangan seni baca dan/atau tulis al-Qur’an; c. perguruan tinggi keagamaan Islam; dan d. organisasi kemasyarakatan Islam. (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (4) Majelis Kode Etik dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) periode. (5) Pengangkatan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 27

Correction

(1) Dewan Hakim yang terbukti melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran secara lisan; b. teguran secara tertulis; c. dibebastugaskan menjadi Dewan Hakim; dan d. larangan menjadi Dewan Hakim selama 3 (tiga) tahun sampai dengan (5) tahun secara berturut- turut.

Article 28

Correction

(1) Dewan Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (2) dipanggil untuk diperiksa Majelis Kode Etik. (2) Dalam hal diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan. (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua atau sekretaris Majelis Kode Etik.

Article 29

(1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh anggota Dewan Hakim yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik. (2) Anggota Dewan Hakim yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, wajib menjawab segala pertanyaaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik. (3) Dalam hal anggota Dewan Hakim yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya. (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (5) Berita acara pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan anggota Dewan Hakim yang diperiksa. (6) Dalam hal anggota Dewan Hakim yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa anggota Dewan Hakim yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 30

(1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa anggota Dewan Hakim yang diduga melanggar Kode Etik. (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah anggota Dewan Hakim yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik. (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri anggota Dewan Hakim yang diperiksa. (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 2 (satu) orang anggota. (7) Keputusan sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final. (8) Rekomendasi sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Article 31

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Menteri sebagai bahan dalam MENETAPKAN keputusan penjatuhan sanksi administratif.

Article 32

(1) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Dalam keputusan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Kode Etik yang dilanggar.

Article 33

(1) Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dikenakan bagi anggota Dewan Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik. (2) Penjatuhan sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dikenakan bagi anggota Dewan Hakim yang melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penjatuhan sanksi administratif berupa dibebastugaskan menjadi Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dikenakan bagi anggota Dewan Hakim yang melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penjatuhan sanksi administratif berupa larangan menjadi Dewan Hakim selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d, dikenakan bagi anggota Dewan Hakim yang melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Article 34

Majelis Kode Etik MENETAPKAN jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) setelah mempertimbangkan dasar tindakan, jenis, dan akibat pelanggaran Kode Etika terhadap hasil penilaian secara keseluruhan atau terhadap nama baik Dewan Hakim.

Article 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja Dewan Hakim, dan tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB Kedua

Prosedur Pengenaan Sanksi Administratif

Article 28

Correction

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja Dewan Hakim, dan tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2019 tentang MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN DAN SELEKSI TILAWATIL QUR’AN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB Keempat

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 24

BAB Kesatu

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

BAB 2

Article 10

Article 11

BAB 3

Article 11

BAB Keempat

Article 12

BAB 1

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 13

Article 14

BAB 3

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 4

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 5

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 6

Article 21

Article 22

Article 23

BAB Kelima

Article 24

BAB IV

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 25

BAB Kedua

Article 26

BAB V

Article 27

Article 28