PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

PERMEN Nomor 13 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PELATIHAN AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

Article 3

Correction

(1) Pelatihan Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh: a. BPJPH; b. perguruan tinggi; dan/atau c. lembaga pelatihan lain. (2) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal setelah ditetapkan oleh BPJPH. BagianKedua Permohonan dan Penetapan

Article 4

(1) Pimpinan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c selaku pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan untuk menjadi pelaksana pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halal. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen: a. akreditasi dari lembaga yang berwenang; b. izin penyelenggaraan program studi yang relevan bagi perguruan tinggi; c. rencana program kerja pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halal; dan d. daftar dan kompetensi pelatih.

Article 5

(1) Kepala Badan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima. (2) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum lengkap dantidak sah, Kepala Badan menolak permohonan disertai dengan alasan. (3) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, Kepala Badan MENETAPKAN perguruan tinggi dan/atau lembaga pelatihan lain sebagai pelaksana pelatihan Auditor Halal dan/atau Penyelia Halaldalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap dan sah.

BAB III

SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

Article 21

Correction

(1) Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh BPJPH. (2) Dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPJPH membentuk LSP. (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi: a. Auditor Halal yang berada pada kementerian/lembaga, perguruan tinggi, dan masyarakat; dan b. Penyelia Halal yang berada pada Pelaku Usaha. (4) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 22

(1) Dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, BPJPH dapat bekerja sama dengan LSP lainnya. (2) Kerjasama dengan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penunjukan oleh BPJPH dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama. (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni LSP yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Article 23

(1) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi oleh LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22dilakukan dengan memperhatikan: a. latar belakang calon peserta; b. skema sertifikasi; c. metode uji yang digunakan; d. proses sertifikasi kompetensi; dan e. pengendalian mutu. (2) Latar belakang calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pendidikan; b. pelatihan; dan c. pengalaman. (3) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang relevan dengan standar kompetensi. (4) Metode uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cmenggunakan: a. praktik dan/atau observasi langsung; b. uji tulis; c. uji portofolio; dan d. wawancara. (5) Proses sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur pelaksanaan uji kompetensi. (6) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh unit pengendali internal LSP.

Article 24

(1) Peserta yang lulus sertifikasi kompetensi dinyatakan kompeten dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh pimpinan LSP. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu4(empat) tahun dan dapat diperpanjang dengan mekanisme sertifikasi kompetensi. (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. nama peserta; b. nomor sertifikat; c. jenis kompetensi; d. tempat dan tanggal penetapan; e. nama dan logoBadan Nasional Sertifikasi Profesi; f. masa berlaku; g. daftar unit kompetensi; dan h. tanda tangan.

Article 25

(1) LSPmelaporkan peserta yang lulus sertifikasi kompetensikepada Kepala Badan dengan melampirkan sertifikat kompetensi. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIHALAL.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2022 tentang PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI AUDITOR HALAL DAN PENYELIA HALAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Ketiga

BAB 1

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 7

Article 8

Article 9

Article 11

Article 12

BAB 3

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 4

Article 13

Article 16

BAB 5

Article 16

Article 17

BAB 6

Article 17

Article 18

BAB 7

Article 18

Article 19

BAB 8

Article 19

Article 20

BAB 9

Article 20

BAB III

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 21

BAB Kedua

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

Article 24

BAB Keempat

Article 25

BAB IV

Article 26

Article 27

BAB V

Article 28

BAB VI

Article 29