PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU

PERMEN Nomor 10 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kedua

belas sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB Kedua

belas Penegerian

Article 20A

(1) Penegerian Pasraman Formal ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. (2) Penegerian Pasraman formal harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; dan c. kelayakan. (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. analisis kebutuhan masyarakat; b. rekomendasi pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah provinsi; c. rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama; d. fotokopi akta notaris organisasi berbadan hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan yang telah mendapat pengesahan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; e. fotokopi keputusan pengurus organisasi calon penyelenggara tentang struktur organisasi dan susunan pengurus; f. fotokopi kartu tanda penduduk pengurus; g. fotokopi anggaran dasar/anggaran rumah tangga dari organisasi calon penyelenggara; h. surat pernyataan kesanggupan untuk menyerahkan seluruh aset Pasraman formal yang akan dinegerikan kepada Menteri; i. surat pernyataan pendidik dan tenaga kependidikan Pasraman formal yang akan dinegerikan tidak menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil; dan j. melampirkan bukti akreditasi Pasraman formal. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. dokumen pengembangan Pasraman formal; c. daftar guru yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup guru dan fotokopi ijazah terakhir guru; d. fotokopi keputusan pengangkatan kepala Pasraman formal yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup kepala Pasraman formal; e. fotokopi ijazah terakhir kepala Pasraman formal; f. daftar tenaga kependidikan Pasraman formal yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup tenaga kependidikan; g. fotokopi ijazah terakhir tenaga kependidikan Pasraman formal; h. daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; i. foto sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki; dan j. fotokopi sertifikat tanah atas nama Kementerian Agama. (5) Persyaratan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. dokumen studi kelayakan mengenai aspek tata ruang, geografis, ekologis, sosial dan budaya; dan b. demografi anak usia pendidikan dengan ketersediaan Pasraman formal.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU

BAB Kedua

BAB Kedua

Article 20A

BAB Kedua

BAB Kedua

Article 20A

Article 20B

Article 20C

Article 21

Article 29

Article II