PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan

PERMEN Nomor 10 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Lampiran II Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015Nomor1390) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 April 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN No Nama TempatKedudukan Wilayah Kerja Provinsi 1. Balai Diklat Keagamaan Aceh Banda Aceh Aceh 2. Balai Diklat Keagamaan Medan Medan Sumatera Utara 3. Balai Diklat Keagamaan Padang Padang 1. Sumatera Barat 2. Riau 3. Jambi 4. Kepulauan Riau 4. Balai Diklat Keagamaan Palembang Palembang 1. Sumatera Selatan 2. Kepulauan Bangka Belitung 3. Bengkulu 4. Lampung 5. Balai Diklat Keagamaan Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2. Banten 3. Kalimantan Barat 6. Balai Diklat Keagamaan Bandung Bandung Jawa Barat 7. Balai Diklat Keagamaan Semarang Semarang 1. Jawa Tengah 2. Daerah Istimewa Yogyakarta 8. Balai Diklat Keagamaan Surabaya Surabaya Jawa Timur 9. Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin Banjarmasin 1. Kalimantan Selatan 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Timur 4. Kalimantan Utara 10. Balai Diklat Keagamaan Manado Manado 1. Sulawesi Utara 2. Sulawesi Tengah 3. Gorontalo 11. Balai Diklat Keagamaan Denpasar Denpasar 1. Bali 2. Nusa Tenggara Barat 3. Nusa Tenggara Timur 12. Balai Diklat Keagamaan Makassar Makassar 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Tenggara 3. Sulawesi Barat 13. Balai Diklat Keagamaan Ambon Ambon 1. Maluku 2. Maluku Utara 14. Balai Diklat Keagamaan Papua Jayapura 1. Papua 2. Papua Barat MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN