PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN

PERMEN Nomor 4 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYALURAN

Article 6

Correction

Penyaluran ABSAH dilakukan melalui tahapan: a. permohonan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. penyelesaian.

Article 7

Correction

(1) Untuk memperoleh bantuan ABSAH, pemohon harus mengajukan permohonan bantuan ABSAH kepada kepala BBWS/BWS. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian/lembaga; b. Pemerintah Daerah; atau c. Pokmas. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan mengenai: a. ketersediaan lahan; b. ketersediaan atap bangunan; dan c. penerima ABSAH.

Article 8

(1) Kepala BBWS/BWS melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan tidak dilengkapi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), permohonan ditolak. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), kepala BBWS/BWS menyampaikan usulan lokasi kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Article 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh PPK. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. sosialisasi pelaksanaan; b. penyusunan rencana kerja; dan c. pembentukan tim pelaksana swakelola. (3) Sosialisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan pemohon dan penerima ABSAH. (4) Penyusunan rencana kerja ABSAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. penentuan dimensi; b. perhitungan jumlah pemakai air; c. perhitungan dimensi volume tampungan; d. penyusunan rencana anggaran biaya; e. pembuatan daftar kebutuhan bahan bangunan; dan f. penetapan jumlah tenaga kerja. (5) Pembentukan tim pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kasatker.

Article 10

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh PPK secara swakelola. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi, Pokmas, dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. pelaksanaan konstruksi; b. penarikan anggaran pelaksanaan konstruksi; dan c. pemantauan dan evaluasi. (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. penataan talang air; b. pekerjaan galian; dan c. pekerjaan konstruksi. (5) Penarikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan konstruksi dengan memperhitungkan kuantitas dan volume pekerjaan ABSAH sesuai dengan dimensi ABSAH dan mengikuti harga satuan pekerjaan setempat. (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan ABSAH. (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh tim pelaksana swakelola.

Article 11

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas tahapan: a. penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan b. pelaksanaan serah terima ABSAH. (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK.

Article 12

Ketentuan teknis mengenai penyaluran ABSAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 disusun oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB Ketiga

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB Kelima

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

BAB IV

Article 14