Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Article 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang selanjutnya disebut DAK Bidang Infrastruktur adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana Bidang Infrastruktur masyarakat yang belum mencapai Standar Pelayanan Minimal dan Norma Standar Pedoman dan Kriteria atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
2. Belanja Penunjang adalah belanja untuk mendanai kegiatan non-fisik yang mendukung pelaksanaan kegiatan fisik.
3. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disebut RK adalah usulan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur yang disusun oleh dinas terkait, dan disahkan oleh Kepala Daerah, serta telah diverifikasi oleh Unit Organisasi terkait.
4. RK Perubahan adalah perubahan terhadap RK yang telah dikonsultasikan kepada Unit Organisasi dan mendapat persetujuan.
5. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah dan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola DAK Bidang Infrastruktur selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur;
8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam mendukung program prioritas nasional;
9. Keluaran (output) adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan dalam mendukung program prioritas nasional dan arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur;
10. Dampak adalah pengaruh suatu penyelenggaraan kegiatan terhadap perekonomian, sosial budaya, dan lingkungan;
11. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat berfungsi dengan optimal;
12. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil/manfaat yang diharapkan;
13. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumberdaya untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
14. Dokumen Rencana Strategis DAK yang selanjutnya disebut Renstra DAK adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
15. Dokumen Perencanaan merupakan Rencana Strategis DAK, Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)/Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi (RP2I);
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda);
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
18. Daftar Isian Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
19. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
20. Pemerintah Daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah selanjutnya disebut sebagai BPIW adalah Badan yang mempunyai fungsi keterpaduan pengembangan kawasan dan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai melalui DAK Bidang Infrastruktur.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. menjamin tertib pemanfaatan, pelaksanaan, pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur, serta pelaporan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. menjamin terlaksananya koordinasi antara Kementerian, Kementerian terkait, dinas teknis di provinsi, dan dinas teknis di kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pembinaan teknis kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur;
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur, serta mensinergikan kegiatan yang dibiayai dengan DAK Bidang Infrastruktur dengan kegiatan prioritas nasional;
dan
d. meningkatkan kinerja prasarana dan sarana bidang infrastruktur seperti kinerja pelayanan jalan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, kinerja pelayanan jaringan irigasi yang merupakan kewenangan Provinsi, Kabupaten, dan Kota, meningkatkan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatkan kualitas rumah swadaya di kabupaten/kota.
(3) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
a. penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
b. peran pemerintah serta tugas dan tanggung jawab SKPD;
c. koordinasi penyelenggaraan; dan
d. belanja penunjang.
(1) Bidang Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Bidang Perumahan yang menjadi pembinaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2) penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal
(3) Unit Organisasi pembina penyelenggaraan DAK bidang infrastruktur meliputi:
a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
b. Direktorat Jenderal Bina Marga;
c. Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
d. Direktorat Penyediaan Perumahan.
(4) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Bidang Jalan dan Bidang Irigasi harus mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam perencanaan teknis.
(5) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DAK Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan/atau Bidang Perumahan harus mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Article 4
(1) Kementerian menyiapkan dokumen Renstra DAK Bidang Infrastruktur kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal
c.q.
Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
(2) Dokumen Renstra DAK Bidang Infrastruktur dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target dan sasaran serta isu strategis yang berkembang.
(3) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota penerima DAK Bidang Infrastruktur harus mengikuti sosialisasi petunjuk teknis dan konsultasi program yang diselenggarakan oleh Kementerian cq.
Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan.
Article 5
(1) Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program DAK Bidang Infrastruktur, Pemerintah Daerah harus menyusun Dokumen Perencanaan yang mengacu pada Renstra Kementerian, Renstra DAK dan RPJMD.
(2) Pemerintah Provinsi harus menyusun Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur untuk Bidang Jalan
dan Bidang Irigasi dengan mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur untuk Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dengan mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(4) Penyusunan Usulan RK dan usulan perubahannya harus mengacu pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang telah disepakati.
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur melalui sistem e- Monitoring DAK.
(2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(3) Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan terhadap:
a. kesesuaian pelaksanaan RK dengan kriteria program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
b. kesesuaian RK dengan pelaksanaan RK;
c. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
d. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
e. pencapaian sasaran hasil, keluaran, dampak dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
f. efisiensi dan efektifitas kegiatan; dan
g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan.
(6) Periode pelaporan akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), triwulan pertama pada tanggal 31 Maret, triwulan kedua pada tanggal 30 Juni, triwulan ketiga pada tanggal 30 September, triwulan keempat pada tanggal 31 Desember.
(7) Penilaian Kinerja meliputi penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g.
Article 10
(1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara elektronik melalui e-Monitoring DAK Bidang Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang dikelolanya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.
Article 11
(1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota harus menyusun laporan triwulan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
Article 12
(1) Khusus untuk Bidang Jalan dan Bidang Irigasi, Kepala SKPD Provinsi harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara elektronik melalui e-Monitoring DAK Bidang Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang dikelolanya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.
Article 13
(1) Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah menyusun laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan laporan triwulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal cq.
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
Article 14
(1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RK untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan (efisiensi, efektivitas, kemanfaatan dan dampak) berdasar keluaran (output) dan indikator kinerja kegiatan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap program prioritas nasional untuk menilai keberlanjutan suatu program.
(3) Evaluasi pelaksanaan RK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pelaksanaan kegiatan DAK.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) di atas digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di Daerah.
(5) Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur paling lambat 31 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
Article 15
Penilaian kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:
a. pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat;
b. kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Infrastruktur oleh Kementerian pada tahun berikutnya; dan
c. penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Article 16
Ketentuan mengenai mekanisme Pelaporan dan Format Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD DAK Bidang Infrastruktur serta Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
Article 17
Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Bidang Infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi dan Bidang Perumahan yang menjadi pembinaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(2) penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal
(3) Unit Organisasi pembina penyelenggaraan DAK bidang infrastruktur meliputi:
a. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
b. Direktorat Jenderal Bina Marga;
c. Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
d. Direktorat Penyediaan Perumahan.
(4) Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan DAK Bidang Jalan dan Bidang Irigasi harus mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam perencanaan teknis.
(5) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan DAK Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan/atau Bidang Perumahan harus mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(1) Kementerian menyiapkan dokumen Renstra DAK Bidang Infrastruktur kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal
c.q.
Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri.
(2) Dokumen Renstra DAK Bidang Infrastruktur dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan target dan sasaran serta isu strategis yang berkembang.
(3) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota penerima DAK Bidang Infrastruktur harus mengikuti sosialisasi petunjuk teknis dan konsultasi program yang diselenggarakan oleh Kementerian cq.
Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan.
Article 5
(1) Dalam rangka mensinergikan dan mensinkronisasikan program DAK Bidang Infrastruktur, Pemerintah Daerah harus menyusun Dokumen Perencanaan yang mengacu pada Renstra Kementerian, Renstra DAK dan RPJMD.
(2) Pemerintah Provinsi harus menyusun Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur untuk Bidang Jalan
dan Bidang Irigasi dengan mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(3) Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyusun Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur untuk Bidang Jalan, Bidang Irigasi, Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, dan Bidang Perumahan dengan mengacu pada SPM dan/atau NSPK Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(4) Penyusunan Usulan RK dan usulan perubahannya harus mengacu pada Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur yang telah disepakati.
(1) DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi:
a. bidang jalan, dengan ketentuan:
1. Untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan; dan
2. ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.
b. bidang irigasi, dengan ketentuan:
1. Kegiatan pembangunan jaringan irigasi dapat dilakukan dengan memenuhi syarat utama antara lain ada potensi sumber airnya, kesuburan lahan yang cukup, ada petani penggarap dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
2. Untuk Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat dilakukan jika kondisi baik suatu jaringan ≤60% (enam puluh persen); dan
3. sementara untuk Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan
peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air.
c. Bidang Air Minum, meliputi:
1. perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP), melalui kegiatan:
a) pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
b) pengembangan Jaringan SPAM Kota Binaan;
dan c) pemanfaatan Idle Capacity SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK), PDAM, dan SPAM skala komunal).
2. Pembangunan SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik, melalui kegiatan:
a) Pengembangan SPAM berbasis masyarakat;
dan b) Pengembangan SPAM di kawasan khusus (kawasan rawan air, kawasan kumuh, daerah tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, KEK, KSPN, kawasan transmigrasi, kawasan pesisir – nelayan dan pulau-pulau kecil/terluar).
3. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi, melalui kegiatan:
a) Pembangunan sumur dangkal terlindungi;
b) Pembangunan SPAM mata air terlindungi;
dan c) Pembangunan SPAM dengan penampungan air hujan (PAH).
d. Bidang Sanitasi, meliputi:
1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat berupa:
a) Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)
permukiman, jaringan pengumpul, dan Sambungan Rumah dengan jumlah layanan paling sedikit 50 (lima puluh) SR; dan b) Penambahan jaringan pipa pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman).
2. Pengembangan SPALD Setempat berupa :
a) Pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan pada lokasi dengan kepadatan penduduk ≤150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha;
b) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 SR);
c) Pengadaan truk tinja untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);
d) Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
e) Pembangunan tangki septik skala individual untuk perbaikan unit pengolahan setempat individual dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama paling sedikit 2 tahun, berdasarkan data STBM; dan f) MCK ++ untuk lembaga pendidikan agama minimal 300 (tiga ratus) siswa, pilihan prasarana air limbah a, b, c dan d khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki IPLT dan LLTT.
3. Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal, pada lokasi dengan kondisi sebagai berikut:
a) merupakan wilayah pengamanan sampah yang berlokasi di 15 (lima belas) DAS Prioritas; dan
b) Kecamatan/Kelurahan yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah).
e. Bidang Perumahan, yaitu:
pembangunan baru dan peningkatan kualitas terhadap perumahan swadaya yang layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar yang meliputi komponen struktur dan non struktur atap, lantai, dan dinding serta memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan.
(8) Ketentuan mengenai mekanisme perencanaan dan pemrograman serta pelaksanaan kegiatan untuk:
a. Bidang Jalan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Bidang Irigasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. Bidang Air Minum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. Bidang Sanitasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
e. Bidang Perumahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur melalui sistem e- Monitoring DAK.
(2) Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(3) Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, dan Kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan terhadap:
a. kesesuaian pelaksanaan RK dengan kriteria program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
b. kesesuaian RK dengan pelaksanaan RK;
c. proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
d. kesesuaian hasil pelaksanaan fisik dengan kontrak/spesifikasi teknis yang ditetapkan;
e. pencapaian sasaran hasil, keluaran, dampak dan kemanfaatan kegiatan yang dilaksanakan;
f. efisiensi dan efektifitas kegiatan; dan
g. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
(5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan.
(6) Periode pelaporan akhir triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), triwulan pertama pada tanggal 31 Maret, triwulan kedua pada tanggal 30 Juni, triwulan ketiga pada tanggal 30 September, triwulan keempat pada tanggal 31 Desember.
(7) Penilaian Kinerja meliputi penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf g.
Article 10
(1) Kepala SKPD Kabupaten/Kota harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara elektronik melalui e-Monitoring DAK Bidang Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang dikelolanya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Bappeda Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.
Article 11
(1) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota harus menyusun laporan triwulan Kabupaten/Kota dengan menggunakan laporan triwulan SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
Article 12
(1) Khusus untuk Bidang Jalan dan Bidang Irigasi, Kepala SKPD Provinsi harus menyusun dan menyampaikan laporan triwulan secara elektronik melalui e-Monitoring DAK Bidang Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang dikelolanya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satker terkait.
Article 13
(1) Kepala Bappeda Provinsi selaku Kepala Tim Koordinasi Daerah menyusun laporan triwulan dengan menggunakan laporan triwulan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan laporan triwulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal cq.
Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri dengan tembusan Direktur Jenderal terkait paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
Article 14
(1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RK untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan (efisiensi, efektivitas, kemanfaatan dan dampak) berdasar keluaran (output) dan indikator kinerja kegiatan.
(2) Evaluasi dilakukan terhadap program prioritas nasional untuk menilai keberlanjutan suatu program.
(3) Evaluasi pelaksanaan RK dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun pelaksanaan kegiatan DAK.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) di atas digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di Daerah.
(5) Menteri selaku Ketua Tim Koordinasi Pusat melakukan evaluasi dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur paling lambat 31 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran berakhir.
Article 15
Penilaian kinerja untuk kegiatan yang dilaksanakan dengan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:
a. pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dapat berakibat pada penilaian kinerja yang negatif, yang akan dituangkan dalam laporan Menteri ke Menteri Keuangan, Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat;
b. kinerja penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Bidang Infrastruktur oleh Kementerian pada tahun berikutnya; dan
c. penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Article 16
Ketentuan mengenai mekanisme Pelaporan dan Format Laporan pelaksanaan kegiatan SKPD DAK Bidang Infrastruktur serta Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan SKPD DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
Article 17
Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan DAK Bidang Infrastruktur dilakukan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
PERAN PEMERINTAH SERTA TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD
Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:
a. menyusun arah kebijakan penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
b. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
c. pembinaan teknis dalam proses penyusunan RK dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; dan
d. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
Article 19
(1) SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN atau Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Kepala SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.
Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur meliputi:
a. menyusun arah kebijakan penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
b. merumuskan kriteria teknis pemanfaatan DAK Bidang Infrastruktur;
c. pembinaan teknis dalam proses penyusunan RK dalam bentuk pendampingan dan konsultasi; dan
d. melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan RK dan perubahannya, terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(1) SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN atau Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Kepala SKPD DAK Bidang Infrastruktur bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari DAK Bidang Infrastruktur.
(1) Menteri membentuk Tim Koordinasi Pusat Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur tingkat Kementerian, yang terdiri dari unsur Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Unit Organisasi terkait.
(2) Tim Koordinasi mempunyai tugas terkait dengan kegiatan pada Tahap Perencanaan dan Pemrograman, Pelaksanaan serta Pengendalian.
(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a. tahap Perencanaan dan pemrograman, yaitu:
1. menyusun Renstra DAK Bidang Infrastruktur 5 (lima) tahunan dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang didanai melalui DAK Bidang Infrastruktur;
2. menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
3. menyampaikan usulan cakupan kegiatan penggunaan DAK Bidang Infrastruktur;
4. menyusun kriteria teknis dan indeks teknis DAK Bidang Infrastruktur; dan
5. melaksanakan konsultasi regional, sosialisasi kebijakan DAK Bidang Infrastruktur, konsultasi program, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur.
b. tahap pelaksanaan, yaitu:
1. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur di daerah;
2. melakukan koordinasi penyelesaian permasalahan dan percepatan pencapaian
progres fisik dan keuangan DAK Bidang Infrastruktur di daerah.
c. tahap pengendalian, yaitu:
1. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
2. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Menteri dalam mengambil kebijakan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur ke depan;
3. melaksanakan rapat kerja DAK Bidang Infrastruktur dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur;
dan
4. menyiapkan laporan akhir tahun Kementerian kepada Menteri Keuangan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
(4) Menteri MENETAPKAN Keputusan tentang Tim Koordinasi Pusat.
(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Koordinasi Pusat dibantu oleh Tim Teknis penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur yang dibentuk oleh Unit Organisasi terkait.
Article 21
Article 22
(1) Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, yang terdiri dari unsur dinas teknis terkait apabila diperlukan.
(2) Segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Article 23
Ketentuan mengenai Struktur Organisasi dan Alur Koordinasi Tim Koordinasi Pusat dan Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) DAK Bidang Infrastruktur diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik, namun juga dapat digunakan untuk mendanai kegiatan non-fisik berupa belanja penunjang.
(2) Dana belanja penunjang diambil dari DAK Bidang Infrastruktur dengan besar persentase diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.
(3) Belanja penunjang hanya dapat digunakan untuk :
a. kegiatan pengawasan; dan
b. kegiatan pengendalian.
(4) Belanja penunjang untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya dapat digunakan untuk:
a. perjalanan dinas ke lokasi kegiatan dalam rangka monitoring dan evaluasi;
b. penyelenggaraan rapat koordinasi;
c. supervisi konstruksi;
d. honorarium tim koordinasi;
e. penunjukan konsultan individual pengawas kegiatan kontraktual;
f. gaji dan operasional tenaga fasilitator lapangan (tfl), khususnya untuk bidang air minum dan bidang sanitasi; dan
g. gaji dan operasional tenaga fasilitator, khususnya untuk bidang perumahan;
h. penguatan database dan survey kondisi.
(5) Belanja penunjang untuk kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, hanya dapat digunakan untuk penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Infrastruktur dan honor petugas pelaporan e-Monitoring DAK Bidang Infrastruktur.
BAB VI
KETENTUAN PERUBAHAN PENGGUNAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR
(1) Dalam hal terjadi bencana alam, Kepala Daerah terkait dapat mengubah penggunaan DAK Bidang Infrastruktur untuk kegiatan di luar yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis ini,
(2) Perubahan penggunaan DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Daerah terkait mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dan Menteri Keuangan.
(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Kepala Daerah terkait dengan Keputusan Kepala Daerah.
(4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang dalam bidang yang sama dan tidak mengubah besaran alokasi DAK Bidang Infrastruktur pada bidang tersebut.
(5) Persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 47/PRT/M/2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1963), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2016 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Penyusunan usulan RK dan usulan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus sesuai dengan Prioritas Nasional yang meliputi:
a. bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/KEK, Pertanian, Perkebunan), membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata;
b. bidang irigasi, yaitu mendukung pemenuhan Kedaulatan Pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan Pembangunan, Peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan dan rehabilitasi pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan Daerah untuk mencapai sasaran nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta ha;
c. bidang air minum, yaitu memperluas dan meningkatkan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM
BJP menjadi SPAM BJP terlindungi dalam rangka peningkatan cakupan layanan;
d. bidang sanitasi, yaitu meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS 3R);
dan
e. bidang perumahan, yaitu meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
(2) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Infrastruktur dari Pemerintah, gubernur/bupati/walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat Usulan RK secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyusunan Usulan RK harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
(4) Usulan RK terlebih dahulu diverifikasi oleh Bappeda Provinsi atau Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait.
(5) Usulan RK yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui menjadi Dokumen RK dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
(6) Dokumen RK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai masukan proses penyaluran dana DAK Bidang Infrastruktur.
(7) Usulan perubahan Dokumen RK harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, diverifikasi oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait, dan diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui menjadi Dokumen RK Perubahan.
(1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
a. kriteria teknis untuk Bidang Jalan;
b. kriteria teknis untuk Bidang Irigasi;
c. kriteria teknis untuk Bidang Air Minum;
d. kriteria teknis untuk Bidang Sanitasi; dan
e. kriteria teknis untuk Bidang Perumahan.
(2) Kriteria Teknis untuk Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan antara lain:
a. panjang jalan;
b. kondisi jalan mantap dan tidak mantap; dan/atau
c. kebutuhan konektivitas (tingkat keterhubungan).
(3) Kriteria Teknis untuk Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diutamakan untuk
mendukung kedaulatan pangan yang mempertimbangkan antara lain:
a. luas daerah irigasi; dan
b. kondisi luas daerah irigasi.
(4) Kriteria Teknis untuk Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan air minum yang mempertimbangkan antara lain:
a. cakupan pelayanan air minum; dan
b. jumlah masyarakat berpenghasilan rendah.
(5) Kriteria Teknis untuk Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan sanitasi yang mempertimbangkan antara lain:
a. cakupan pelayanan sanitasi; dan
b. Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).
(6) Kriteria Teknis untuk Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e diutamakan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru perumahan swadaya yang mempertimbangkan antara lain:
a. jumlah kepala keluarga mendiami tempat tinggal tidak layak huni; dan
b. jumlah unit rumah tidak layak huni.
(7) Selain berdasarkan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan alokasi DAK Bidang Infrastruktur juga berdasarkan Kriteria Teknis lain.
(8) Kriteria Teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk masing-masing bidang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam Trilateral Meeting antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis.
(1) DAK Bidang Infrastruktur diarahkan untuk membiayai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang menjadi kewenangan daerah yang merupakan program prioritas nasional Bidang Infrastruktur, meliputi:
a. bidang jalan, dengan ketentuan:
1. Untuk kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala/rehabilitasi jembatan, penggantian jembatan, dan penyelesaian pembangunan jalan/jembatan; dan
2. ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan atau dalam proses penetapan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota.
b. bidang irigasi, dengan ketentuan:
1. Kegiatan pembangunan jaringan irigasi dapat dilakukan dengan memenuhi syarat utama antara lain ada potensi sumber airnya, kesuburan lahan yang cukup, ada petani penggarap dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
2. Untuk Kegiatan rehabilitasi dan peningkatan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dapat dilakukan jika kondisi baik suatu jaringan ≤60% (enam puluh persen); dan
3. sementara untuk Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi wajib disediakan melalui APBD oleh masing-masing penerima DAK Bidang Irigasi setelah melakukan pembangunan dan
peningkatan untuk keberlangsungan ketersediaan air.
c. Bidang Air Minum, meliputi:
1. perluasan dan peningkatan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP), melalui kegiatan:
a) pengembangan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;
b) pengembangan Jaringan SPAM Kota Binaan;
dan c) pemanfaatan Idle Capacity SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK), PDAM, dan SPAM skala komunal).
2. Pembangunan SPAM lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik, melalui kegiatan:
a) Pengembangan SPAM berbasis masyarakat;
dan b) Pengembangan SPAM di kawasan khusus (kawasan rawan air, kawasan kumuh, daerah tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, KEK, KSPN, kawasan transmigrasi, kawasan pesisir – nelayan dan pulau-pulau kecil/terluar).
3. Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan menjadi SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi, melalui kegiatan:
a) Pembangunan sumur dangkal terlindungi;
b) Pembangunan SPAM mata air terlindungi;
dan c) Pembangunan SPAM dengan penampungan air hujan (PAH).
d. Bidang Sanitasi, meliputi:
1. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat berupa:
a) Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)
permukiman, jaringan pengumpul, dan Sambungan Rumah dengan jumlah layanan paling sedikit 50 (lima puluh) SR; dan b) Penambahan jaringan pipa pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) untuk Kabupaten/Kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman).
2. Pengembangan SPALD Setempat berupa :
a) Pembangunan tangki septik skala individual di perkotaan pada lokasi dengan kepadatan penduduk ≤150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha;
b) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 SR);
c) Pengadaan truk tinja untuk mendukung Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT);
d) Pembangunan Toilet Umum di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional;
e) Pembangunan tangki septik skala individual untuk perbaikan unit pengolahan setempat individual dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan Open Defecation Free (ODF) selama paling sedikit 2 tahun, berdasarkan data STBM; dan f) MCK ++ untuk lembaga pendidikan agama minimal 300 (tiga ratus) siswa, pilihan prasarana air limbah a, b, c dan d khusus bagi Kabupaten/Kota yang sudah memiliki IPLT dan LLTT.
3. Pembangunan TPS 3R beserta sarana pengumpulan dan pengolahan sampah skala komunal, pada lokasi dengan kondisi sebagai berikut:
a) merupakan wilayah pengamanan sampah yang berlokasi di 15 (lima belas) DAS Prioritas; dan
b) Kecamatan/Kelurahan yang sudah Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS), dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Daerah).
e. Bidang Perumahan, yaitu:
pembangunan baru dan peningkatan kualitas terhadap perumahan swadaya yang layak huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan upaya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar yang meliputi komponen struktur dan non struktur atap, lantai, dan dinding serta memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kesehatan.
(8) Ketentuan mengenai mekanisme perencanaan dan pemrograman serta pelaksanaan kegiatan untuk:
a. Bidang Jalan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Bidang Irigasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. Bidang Air Minum tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. Bidang Sanitasi tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
e. Bidang Perumahan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Penyusunan usulan RK dan usulan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus sesuai dengan Prioritas Nasional yang meliputi:
a. bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial (Kawasan Industri/KEK, Pertanian, Perkebunan), membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata;
b. bidang irigasi, yaitu mendukung pemenuhan Kedaulatan Pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan Pembangunan, Peningkatan fungsi atau menambah luas areal layanan dan rehabilitasi pada sistem irigasi yang menjadi kewenangan Daerah untuk mencapai sasaran nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 3 (tiga) juta ha;
c. bidang air minum, yaitu memperluas dan meningkatkan Sambungan Rumah (SR) melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lengkap dengan kapasitas sampai dengan 10 liter/detik termasuk peningkatan SPAM
BJP menjadi SPAM BJP terlindungi dalam rangka peningkatan cakupan layanan;
d. bidang sanitasi, yaitu meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, yang diantaranya dapat berupa sarana komunal maupun individual berbasis masyarakat dan/atau penambahan sambungan rumah, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS 3R);
dan
e. bidang perumahan, yaitu meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di perkotaan dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.
(2) Berdasarkan penetapan alokasi DAK Bidang Infrastruktur dari Pemerintah, gubernur/bupati/walikota penerima DAK Bidang Infrastruktur membuat Usulan RK secara partisipatif berdasarkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, yang memenuhi kriteria prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyusunan Usulan RK harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.
(4) Usulan RK terlebih dahulu diverifikasi oleh Bappeda Provinsi atau Dinas Provinsi dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait.
(5) Usulan RK yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui menjadi Dokumen RK dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Konsultasi Program Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur.
(6) Dokumen RK sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai masukan proses penyaluran dana DAK Bidang Infrastruktur.
(7) Usulan perubahan Dokumen RK harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah, diverifikasi oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja terkait, dan diusulkan kepada Unit Organisasi untuk disetujui menjadi Dokumen RK Perubahan.
(1) Salah satu komponen dalam menentukan alokasi DAK adalah Kriteria Teknis yang meliputi:
a. kriteria teknis untuk Bidang Jalan;
b. kriteria teknis untuk Bidang Irigasi;
c. kriteria teknis untuk Bidang Air Minum;
d. kriteria teknis untuk Bidang Sanitasi; dan
e. kriteria teknis untuk Bidang Perumahan.
(2) Kriteria Teknis untuk Bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan antara lain:
a. panjang jalan;
b. kondisi jalan mantap dan tidak mantap; dan/atau
c. kebutuhan konektivitas (tingkat keterhubungan).
(3) Kriteria Teknis untuk Bidang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b diutamakan untuk
mendukung kedaulatan pangan yang mempertimbangkan antara lain:
a. luas daerah irigasi; dan
b. kondisi luas daerah irigasi.
(4) Kriteria Teknis untuk Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan air minum yang mempertimbangkan antara lain:
a. cakupan pelayanan air minum; dan
b. jumlah masyarakat berpenghasilan rendah.
(5) Kriteria Teknis untuk Bidang Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diutamakan untuk peningkatan akses pelayanan sanitasi yang mempertimbangkan antara lain:
a. cakupan pelayanan sanitasi; dan
b. Dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK).
(6) Kriteria Teknis untuk Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e diutamakan untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru perumahan swadaya yang mempertimbangkan antara lain:
a. jumlah kepala keluarga mendiami tempat tinggal tidak layak huni; dan
b. jumlah unit rumah tidak layak huni.
(7) Selain berdasarkan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan alokasi DAK Bidang Infrastruktur juga berdasarkan Kriteria Teknis lain.
(8) Kriteria Teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk masing-masing bidang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah pada tahun berjalan dan dibahas dalam Trilateral Meeting antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Teknis.
(1) Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, yang terdiri dari unsur Bappeda Provinsi, Bappeda Kabupaten/Kota, dinas teknis terkait, dan Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat yang ada di daerah terkait.
(2) Tim Koordinasi Daerah mempunyai tugas terkait dengan kegiatan pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian di Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait.
(3) Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Tahap Perencanaan dan Pemrograman, yaitu:
1. melakukan reviu dan verifikasi usulan proposal DAK Bidang Infrastruktur Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selanjutnya, usulan proposal DAK
Bidang Infrastruktur Provinsi ditandatangani oleh Gubernur, usulan proposal DAK Bidang Infrastruktur Kabupaten ditandatangani oleh Bupati dan usulan proposal DAK Bidang Infrastruktur Kota ditandatangani oleh Walikota;
2. melakukan verifikasi data teknis DAK Bidang Infrastruktur secara berkala;
3. melakukan fasilitasi penyusunan harga satuan provinsi;
4. membantu pelaksanaan sosialisasi, diseminasi, dan pembinaan pelaksanaan kepada daerah yang mendapat DAK Bidang Infrastruktur; dan
5. melakukan verifikasi kesesuaian atas usulan RK yang disusun Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota terhadap proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
b. Tahap Pelaksanaan, yaitu:
1. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait; dan
2. kegiatan pemantauan termasuk diantaranya inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK Bidang Infrastruktur di daerah.
c. Tahap Pengendalian, yaitu:
1. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Gubernur terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur ke depan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota terkait;
3. menyiapkan laporan triwulan dan tahunan terkait penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur di Provinsi, dan Kabupaten/Kota
terkait dan menyampaikan kepada Tim Koordinasi Pusat DAK Bidang Infrastruktur sebagaimana mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri ini, dengan tembusan Unit Organisasi terkait; dan
4. Pembinaan teknis terhadap penerima DAK Bidang Infrastruktur dilaksanakan pada tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monitoring Evaluasi.
(4) Tim Koordinasi Daerah dapat membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan bidang DAK dibantu oleh Balai Besar/Balai/Satuan Kerja Pusat terkait.
(5) Segala biaya operasional terkait kegiatan Tim Koordinasi Daerah dibebankan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan unit organisasi asal anggota Tim.