PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 31-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 31-prt-m-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Article 6

Correction

(1) Pusat JDIH PUPR bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH PUPR. (2) Pusat JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH PUPR; b. pengelolaan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui website JDIH PUPR yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Nasional; c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH PUPR; d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknik dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH PUPR; e. pembinaan sumber daya manusia pengelola teknis anggota JDIH PUPR; f. pusat rujukan anggota JDIH PUPR; g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota JDIH PUPR; h. pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; i. pengumpulan dokumen hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; j. penyampaian laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali; dan k. penyampaian laporan kepada Pusat JDIH Nasional setiap 1 (satu) tahun sekali.

Article 7

(1) Anggota JDIH PUPR bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang diterbitkan oleh unit organisasinya. (2) Anggota JDIH PUPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh unit organisasinya; b. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH PUPR di lingkungannya; c. penyampaian laporan dan dokumen hukum yang dihasilkan unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy; dan d. penyampaian laporan pelaksanaan JDIH di unit organisasinya kepada Pusat JDIH PUPR setiap 6 (enam) bulan sekali.

Article 8

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pusat JDIH PUPR dan anggota JDIH PUPR dibantu oleh tim teknis pengelola JDIH. (2) Pembentukan tim teknis pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 31-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16