Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN A...

Article 76A

(1) Politeknik PU menyelenggarakan sistem informasi manajemen sumberdaya berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. (2) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab bagian administrasi akademik dan umum. (3) Ketentuan mengenai perencanaan dan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kementerian. 8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 77 diubah sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Article 76A

Article 77

Correction

(1) Politeknik PU sebagai satuan kerja memiliki otonomi dalam pengelolaan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. (2) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Seluruh pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengelolaan dana/anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penggunaan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Direktur menyampaikan usulan program dan kegiatan serta anggaran belanja kepada Kepala Badan setelah memperoleh pertimbangan dari Senat.

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2021 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 September 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd BENNY RIYANTO

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PEKERJAAN UMUM

BAB VI

Article 76A

BAB VI

Article 76A

Article 77

Article II