PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 29-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN Nomor 29-prt-m-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

KERANGKA, DAN MATERI MUATAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Article 4

Correction

(1) Kerangka Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas: a. pembukaan; b. materi Kesepakatan Bersama; dan c. penutup. (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. waktu dan tempat kesepakatan; c. identitas para pihak; d. dasar pembuatan; e. maksud dan tujuan; dan f. ruang lingkup. (3) Materi Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pernyataan kesepakatan para pihak; dan b. pelaksanaan Kesepakatan Bersama; (4) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama; b. masa berlaku kesepakatan bersama; c. pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan d. penandatanganan.

Article 5

(1) Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit terdiri atas: a. pembukaan; b. materi Perjanjian Kerja sama; dan c. penutup. (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. waktu dan tempat kesepakatan; c. identitas para pihak; dan d. dasar pembuatan; (3) Materi Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas substansi: a. pernyataan kesepakatan para pihak; b. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; c. pengertian; d. maksud dan tujuan; e. ruang lingkup; f. hak dan kewajiban; g. pembiayaan; h. jangka waktu; i. keadaan kahar; j. penyelesaian perselisihan; k. perubahan perjanjian; l. berakhirnya perjanjian; dan m. pemutusan perjanjian. (4) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama; b. masa berlaku kesepakatan bersama; c. pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan d. penandatanganan; (5) Perjanjian Kerja sama yang materinya banyak dan kompleks, dapat dibuat menjadi dua bagian, yaitu batang tubuh dan lampiran. (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Article 6

Format dan sistematika Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 7

(1) Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama berisi kesepakatan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (2) Materi muatan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama tidak termasuk Kerja Sama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan/atau jasa serta peraturan perundang-undangan tentang Kerja Sama pemerintah dan badan usaha.

BAB Kesatu

Kerangka Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama

Article 4

Correction

(1) Kerangka Kesepakatan Bersama paling sedikit terdiri atas: a. pembukaan; b. materi Kesepakatan Bersama; dan c. penutup. (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. waktu dan tempat kesepakatan; c. identitas para pihak; d. dasar pembuatan; e. maksud dan tujuan; dan f. ruang lingkup. (3) Materi Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pernyataan kesepakatan para pihak; dan b. pelaksanaan Kesepakatan Bersama; (4) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama; b. masa berlaku kesepakatan bersama; c. pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan d. penandatanganan.

Article 5

(1) Sistematika Perjanjian Kerja sama paling sedikit terdiri atas: a. pembukaan; b. materi Perjanjian Kerja sama; dan c. penutup. (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. judul; b. waktu dan tempat kesepakatan; c. identitas para pihak; dan d. dasar pembuatan; (3) Materi Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas substansi: a. pernyataan kesepakatan para pihak; b. pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; c. pengertian; d. maksud dan tujuan; e. ruang lingkup; f. hak dan kewajiban; g. pembiayaan; h. jangka waktu; i. keadaan kahar; j. penyelesaian perselisihan; k. perubahan perjanjian; l. berakhirnya perjanjian; dan m. pemutusan perjanjian. (4) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas: a. pengaturan lebih lanjut terhadap hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama; b. masa berlaku kesepakatan bersama; c. pernyataan banyaknya dokumen rangkap kesepakatan bersama; dan d. penandatanganan; (5) Perjanjian Kerja sama yang materinya banyak dan kompleks, dapat dibuat menjadi dua bagian, yaitu batang tubuh dan lampiran. (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Article 6

Format dan sistematika Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

SUBYEK DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Article 8

Correction

(1) Kesepakatan Bersama dapat dibuat antara: a. Kementerian dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian. b. Kementerian dengan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan; c. Kementerian dengan pemerintah daerah; dan d. Kementerian dengan Pihak Terkait. (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 9

(1) Perjanjian Kerja Sama dapat dibuat antara: a. unit organisasi/unit kerja di Kementerian dengan unit organisasi/unit kerja di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian; b. unit organisasi/unit kerja di Kementerian dengan perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan; c. unit organisasi/unit kerja di Kementerian dengan Pemerintah Daerah; dan d. unit organisasi/unit kerja di Kementerian dengan Pihak Terkait. (2) Perjanjian Kerja Sama unit organisasi/unit kerja di Kementerian dengan unit organisasi/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

(1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Menteri atau pimpinan unit organisasi dengan menteri, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, kepala daerah, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pimpinan unit organisasi, dan/atau pemerintah daerah dengan ketentuan penandatangan merupakan: a. pimpinan dari kementerian/lembaga, unit organisasi kementerian/lembaga, pimpinan dari pemerintah daerah, dan Pihak Terkait; atau b. pejabat yang dapat bertanggung jawab penuh atas kesepakatan yang telah dibuat mewakili kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, unit organisasi kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah dan Pihak Terkait. (2) Kesepakatan Bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan atau Inspektur Jenderal sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. (3) Dalam hal substansi Kesepakatan Bersama meliputi beberapa unit organisasi, kesepakatan bersama dapat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.

Article 11

Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja, Pihak Terkait, dan/atau pejabat pemerintah daerah dengan ketentuan penandatangan merupakan: a. pimpinan dari unit organisasi /unit kerja di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan dari pemerintah daerah dan Pihak Terkait; b. pejabat yang dapat bertanggung jawab penuh atas perjanjian yang telah dibuat mewakili unit organisasi/unit kerja di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah, dan Pihak Terkait; atau c. pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan pendanaan dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA ATAU PERJANJIAN KERJA SAMA

Article 12

Correction

(1) Penyusunan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh pemrakarsa berkoordinasi dengan bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum pada unit organisasi pemrakarsa. (2) Dalam penyusunan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama yang anggotanya terdiri atas unit organisasi pemrakarsa dan/atau unit organisasi terkait. (3) Penyusunan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama. (4) Dalam hal tertentu Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan biro hukum.

Article 13

(1) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dibahas oleh Biro Hukum dan/atau bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum pada unit organisasi pemrakarsa bersama unit organisasi terkait untuk memperoleh masukan terhadap rancangan kesepakatan. (2) Hasil pembahasan rancangan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan Mitra Kerja Sama.

Article 14

Dalam hal Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama merupakan usulan dari kementerian/Lembaga/pemerintah daerah lain, pembahasan dilakukan dengan melibatkan: a. pemrakarsa; b. unit kerja terkait; dan/atau c. biro hukum.

Article 15

(1) Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan unit kerja cukup dibahas bersama bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum. (2) Dalam hal tertentu Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan biro hukum.

Article 16

(1) Rancangan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah disepakati dalam pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, dibuat dalam bentuk konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama pada lembar kendali. (2) Konsep Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan. (3) Paraf persetujuan pada lembar kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paraf persetujuan internal kementerian. (4) Paraf persetujuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat: a. rancangan Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah disepakati dalam pembahasan; b. paraf persetujuan administrator pada pemrakarsa, bagian hukum/unit kerja yang menangani bidang hukum, dan biro hukum yang bertugas menyusun dan memeriksa Konsep Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama; c. paraf persetujuan pimpinan tinggi madya dan/atau pimpinan tinggi pratama pada unit organisasi pemrakarsa dan unit organisasi lainnya sesuai dengan jenis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama yang sedang dibuat; dan d. paraf persetujuan Menteri, pimpinan tinggi madya, atau pimpinan tinggi pratama yang akan menandatangani Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama yang sedang dibuat.

Article 17

(1) Konsep Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama yang sudah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) selanjutnya dibuat dalam bentuk rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama untuk ditetapkan. (2) Rancangan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama yang akan ditandatangani dapat dibubuhi paraf oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak. (3) Penetapan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama dilakukan dengan penandatanganan oleh Pejabat yang berwenang. (4) Setelah penandatanganan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama dilanjutkan dengan penomoran dan pemberian cap dinas. (5) Naskah Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama dibuat paling sedikit sebanyak 2 (dua) rangkap asli atau sesuai jumlah pihak dalam Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama.

Article 18

Bentuk dan bagan alir Pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama secara rinci tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 29-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

BAB Kesatu

Article 12

BAB Kedua

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

BAB V

Article 19

Article 20