Peraturan Menteri Nomor 26-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang …

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 225) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article I

Article 6

Correction

(1) Pegawai wajib memenuhi Waktu Kehadiran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Apabila pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan karena: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak berada di tempat tugas; dan/atau d. tidak mengisi daftar hadir, pegawai yang bersangkutan harus memberikan alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk surat izin yang disetujui oleh atasan langsung. (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. izin terlambat masuk kantor; b. izin pulang sebelum waktunya; c. izin tidak berada di tempat tugas; dan d. izin tidak mengisi daftar hadir. (5) Apabila pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak masuk kerja harus melampirkan surat cuti. (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti melahirkan; e. cuti karena alasan penting; dan f. cuti di luar tanggungan Negara. (7) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Menteri, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli Menteri, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Satuan Kerja yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; d. Pejabat Administrator, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Satuan Kerja yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; e. Pejabat Pengawas untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang secara struktur organisasi berada dibawahnya; f. Kepala Satuan Kerja Mandiri, untuk surat izin yang diajukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang secara struktur organisasi berada dibawahnya; g. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Mandiri, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang secara struktur organisasi berada dibawahnya; dan (8) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (10) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. (11) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran pada saat kedatangan dan/atau kepulangan yang disebabkan melaksanakan tugas kedinasan dinyatakan telah memenuhi waktu kedatangan dan/atau kepulangan. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 9

Correction

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan capaian kinerja yang diukur berdasarkan 2 (dua) unsur, yaitu: a. penilaian prestasi kerja pegawai; dan b. penilaian jumlah kehadiran menurut hari dan waktu kehadiran yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta cuti yang dilaksanakan oleh pegawai; (2) Penilaian prestasi kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik. (3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah, dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Article 10

Correction

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada pegawai sesuai jabatan yang telah ditetapkan. (2) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan nama dan kelas jabatan. (3) Penyesuaian tunjangan kinerja bagi pejabat struktural yang mengalami perubahan kelas jabatan, diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan. (4) Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak pelantikan dengan dibuktikan surat pernyataan pelantikan dan/atau surat pernyataan melaksanakan tugas. (5) Penyesuaian Tunjangan Kinerja atas perubahan Kelas Jabatan bagi pelaksana diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penempatan Pegawai dari pejabat yang berwenang. (6) Tunjangan Kinerja dapat dibayarkan kembali pada bulan berikutnya bagi PNS yang dikenakan pemberhentian sementara karena terkena kasus hukum atau ditahan oleh pihak yang berwajib apabila dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (7) Tunjangan Kinerja ke 13 (tiga belas) diberikan kepada pegawai mengikuti pembayaran gaji ke 13 (tiga belas) pada bulan Juni tahun anggaran berjalan sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya sebesar 100% (seratus persen). (7a) Tunjangan Kinerja ke 13 (tiga belas) bagi PNS yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan bagi PNS yang dalam proses penjatuhan hukuman Dfisiplin sedang atau berat dibayarkan apabila PNS yang bersangkutan menerima gaji ke 13, walaupun pembayaran Tunjangan Kinerja ke 13 terjadi pada saat proses penghentian gaji terhadap PNS tersebut sudah dilaksanakan. (8) Besaran Tunjangan Kinerja, nama dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri. 6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 11

Correction

(1) Pegawai yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan: a. sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa; b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan pertama; atau c. sebesar 0% (nol persen) dari Kelas Jabatan Karyasiswa dalam hal Pegawai yang melaksanakan tugas belajar melakukan perpanjangan kedua dan seterusnya. (2) Pejabat fungsional tingkat ahli yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, diberikan Tunjangan Kinerja setara Kelas Jabatan pelaksana tertinggi di unit kerjanya. (3) Pejabat fungsional tingkat terampil yang diberhentikan dari jabatannya karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan, diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan pelaksana yang ditugaskan. (4) Tunjangan Kinerja bagi pejabat fungsional yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional dibayarkan terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali. (5) Tunjangan Kinerja bagi pejabat struktural yang diberhentikan tetap dari jabatannya, diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan baru terhitung mulai tanggal Keputusan menduduki jabatan barunya. (6) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang meninggal dunia pada bulan berjalan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 12

Correction

(1) Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang tidak masuk kerja dalam periode waktu akumulatif setiap bulan tanpa surat cuti atau tanpa keterangan, pembayaran Tunjangan Kinerja dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. 1 (satu) hari kerja sampai dengan 5 (lima) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 4% (empat persen); b. 6 (enam) hari kerja sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 5% (lima persen); c. 11 (sebelas) hari kerja sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja, dibayarkan dengan potongan sebanyak jumlah hari tidak masuk kerja dikalikan 6% (enam persen); atau d. Lebih dari 15 (lima belas) hari kerja, dibayarkan sebesar 0% (nol persen). (2) Tabel Prosentase Pengurangan Tunjangan Kinerja Pada Akumulasi Ketidakhadiran Per Bulan tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 14

Correction

(1) Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit, dibayarkan secara proporsional sebagai berikut: a. pegawai yang mengambil cuti tahunan, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen). b. pegawai yang mengambil cuti besar, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebagai berikut: 1. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh persen); 2. bulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen); c. pegawai yang mengambil cuti melahirkan anak kesatu, kedua dan ketiga, Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus persen); d. pegawai yang mengambil cuti karena alasan penting, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen); e. pegawai yang mengambil cuti sakit dengan menyertakan surat dokter, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dengan batasan waktu dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (2) Tabel Prosentase Pembayaran Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai yang Mengambil Cuti tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 15

Correction

(1) Tunjangan Kinerja pada tahun anggaran berjalan dibayarkan sesuai dengan prestasi kerja pegawai pada tahun anggaran sebelumnya dengan memperhitungkan Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. (2) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Sangat Baik atau Baik dan mendapatkan Penghargaan Prestasi Luar Biasa dari Menteri, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100 % (seratus persen) ditambah paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari selisih besaran Tunjangan Kinerja yang diterimanya dengan besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 1 (satu) tingkat diatasnya. (3) Bagi pegawai yang mendapatkan penghargaan luar biasa dari Menteri, penghitungan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % dari selisih nilai jabatannya, dengan nilai jabatan setingkat di atasnya menggunakan nilai jabatan pada saat pegawai yang bersangkutan menerima penghargaan. (4) Dalam hal pegawai yang mendapatkan penghargaan luar biasa dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan nama dan Kelas Jabatan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, pembayaran Tunjangan Kinerja didasarkan pada Kelas Jabatan tertinggi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan. (5) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan mulai tahun berikutnya setelah yang bersangkutan menerima penghargaan. (6) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Sangat Baik atau Baik, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100 % (seratus persen). (7) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Cukup, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya. (8) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Kurang, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya. (9) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Buruk, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya. (10) Penetapan besaran Tunjangan Kinerja pegawai di tiap Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berdasarkan penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh pimpinan masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis. 10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 16

Correction

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan apabila pegawai dinyatakan melanggar ketentuan Waktu Kehadiran tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam hal pegawai datang terlambat lebih dari 60 (enam puluh) menit dari ketentuan Waktu Kehadiran sebagaimana yang tercantum pada huruf a dan huruf b, wajib mengganti waktu kepulangan sebanyak 120 (seratus dua puluh) menit dan sisa keterlambatan diperhitungkan sebagai pengurang Tunjangan Kinerja. b. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari atau tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan dan waktu kepulangan, akan dihitung tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari; c. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya, akan dihitung berdasarkan jumlah waktu keterlambatan dan atau pulang sebelum waktunya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2); d. tidak berada di tempat tugas, akan dihitung berdasarkan jumlah waktu ketidakberadaan pegawai di tempat tugas sesuai surat keterangan dari atasan langsung berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. tidak mengisi daftar hadir pada waktu kedatangan atau waktu kepulangan, akan dihitung atau dikonversikan sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya setara dengan 240 (dua ratus empat puluh) menit. (2) Tabel konversi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen), dan dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima. 11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 20

Correction

(1) PNS yang sedang diberhentikan sementara dari jabatannya dan sampai dengan mulai berlakunya peraturan ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatannya, kepadanya diberlakukan pemberhentian Tunjangan Kinerja sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. (2) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya peraturan ini dan saat berlakunya peraturan ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan ketentuan Peraturan Menteri ini. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimulai pada bulan Mei 2018 dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (4) Pembayaran Tunjangan Kinerja Menteri pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2018 sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja tertinggi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/KPTS/M/2016 tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (5) Pembayaran Tunjangan Kinerja Menteri mulai bulan Mei 2018 mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini. 12. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 19A

Correction

Formulasi pembayaran Tunjangan Kinerja bagi PNS yang mengambil cuti besar, cuti alasan penting dan Tugas Belajar yang tidak dimulai pada awal bulan, tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 13. Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article II

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2018 MENTERI PEKERJAAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M.BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMAT DAFTAR HADIR PEGAWAI DAFTAR HADIR PEGAWAI (NAMA UNIT KERJA) HARI : TANGGAL/BULAN/TAHUN : NO NAMA KEDATANGAN KEPULANGAN KETERANGAN KETIDAKHADIRAN PUKUL PARAF PUKUL PARAF I CT CB CS CM CAP CLTN DL TL TB TK KETERANGAN : I : IZIN CT : CUTI TAHUNAN CB : CUTI BESAR Mengetahui, CS : CUTI SAKIT DENGAN SURAT KETERANGAN DAN SURAT DOKTER Kepala ................................. CM : CUTI MELAHIRKAN CAP : CUTI KARENA ALASAN PENTING CLTN : CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA DL : DINAS LUAR ............................................ TL : TUGAS LUAR NIP. .................................... TB : TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TK : TANPA KETERANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMAT SURAT IZIN A. Format Surat Permohonan Izin/ Pemberitahuan SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .............................................................................. NIP : .............................................................................. Pangkat/Golongan : .............................................................................. Jabatan : .............................................................................. Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ………….s/d........….tanggal ………...s/d ..………..., saya terlambat masuk kerja/ pulang sebelum waktunya/ tidak berada di tempat tugas/ tidak mengisi daftar hadir*) karena :.............................................................. ...........................,..........................20..... Disetujui/tidak disetujui *) oleh Pegawai yang bersangkutan, Kepala....................................... Nama................................ Nama................................ NIP.................................... NIP.................................... Catatan Alasan Tidak Disetujui : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... *) coret yang tidak perlu. B. Format Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat Tugas Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Tugas Bersama ini menerangkan bahwa pegawai yang tersebut di bawah ini: Nama : ................................................................................... NIP : ................................................................................... Jabatan : ................................................................................... Unit Kerja : ................................................................................... Tidak berada di tempat tugas pada hari................... tanggal....................... mulai pukul....................s/d pukul...................... tanpa melapor kepada atasan. Pegawai yang bersangkutan, Yang membuat keterangan, Nama................................ Kepala................................... NIP................................... NIP........................................ MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M.BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TABEL PROSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PADA AKUMULASI KETIDAKHADIRAN PER BULAN A. TABEL PROSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PADA AKUMULASI KETERLAMBATAN DAN KEPULANGAN SEBELUM WAKTUNYA PER BULAN LAMA KETERLAMBATAN PROSENTASE PENGURANGAN 1 MENIT S/D 60 MENIT 0.5 % 61 MENIT S/D 120 MENIT 1 % 121 MENIT S/D 180 MENIT 1.5 % 181 MENIT S/D 240 MENIT 2 % 241 MENIT S/D 300 MENIT 2.5 % 301 MENIT S/D 360 MENIT 3 % 361 MENIT S/D 420 MENIT 3.5 % 421 MENIT S/D 480 MENIT 4 % Selanjutnya setiap kelipatan 60 menit dikenakan tambahan pemotongan sebesar 0,5 % B. TABEL PROSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PADA AKUMULASI KETIDAKHADIRAN PER BULAN HARI (n) TANPA ALASAN YANG SAH 1 – 2 n x 4% 3 – 5 6 – 10 n x 5 % 11 – 15 n x 6 % > 15 100 % MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TABEL PROSENTASE PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MENGAMBIL CUTI JENIS CUTI LAMA CUTI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA CUTI TAHUNAN SESUAI PERATURAN 100% CUTI BESAR BULAN KE-1 50% BULAN KE-2 25% BULAN KE-3 10% CUTI MELAHIRKAN ANAK KE-1 s.d. KE-3 BULAN KE-1 S/D KE-3 100% CUTI KARENA ALASAN PENTING 100% CUTI SAKIT DENGAN SURAT DOKTER 100% MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMULASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS YANG MENGAMBIL CUTI BESAR, CUTI ALASAN PENTING DAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIMULAI PADA AWAL BULAN NAMA : UNIT KERJA : BULAN/TAHUN : JUMLAH POTONGAN PER BULAN Jumlah Potongan per Bulan = Besaran Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan x Prosentase Pengurangan x Jumlah hari cuti (hari kerja) dalam bulan berjalan Jumlah hari kerja bulan berjalan MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Nomor 26-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Article I

Article 2

Article I

Article 2

Article 6

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 14

Article 15

Article 16

Article 20

Article 19A

Article II