PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

PERMEN Nomor 24-prt-m-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan Perumahan adalah kegiatan usaha penyediaan dan/atau pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. 2. Pengembang Perumahan adalah pelaku pembangunan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Asosiasi Pengembang Perumahan adalah organisasi yang mewadahi pengembang perumahan. 4. Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Menteri terhadap asosiasi pengembang perumahan atas kemampuan melakukan pembinaan anggotanya. 5. Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan adalah pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh Menteri kepada asosiasi pengembang perumahan yang telah dinyatakan terakreditasi. 6. Sertifikat Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat SA2P2 adalah tanda bukti pengakuan atas kemampuan Asosiasi pengembang perumahan dalam melakukan pembinaan anggotanya. 7. Sertifikat Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah tanda bukti pengakuan atas kemampuan usaha Pengembang Perumahan dengan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha. 8. Registrasi Pengembang Perumahan adalah pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh Menteri kepada Pengembang Perumahan yang memiliki kemampuan usaha yang dinyatakan dalam SP2. 9. Sertifikasi Pengembang Perumahan adalah proses penilaian atas kemampuan usaha di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 10. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 11. Validasi adalah kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 12. Verifikator adalah orang yang melakukan kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 13. Validator adalah orang yang melakukan kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 14. Tim Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat Tim ARSAP4 adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melaksanakan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta melaksanakan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi besar 15. Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat Tim SRP2 adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil dan kualifikasi menengah. 16. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. 17. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. 18. Direktur Jenderal adalah Pejabat Tinggi Madya unit organisasi yang diberikan tugas dan fungsi pembinaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. 19. Direktorat adalah unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan investasi infrastruktur.

BAB 1

Pembentukan dan Kedudukan Tim Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan

Peraturan Menteri Nomor 24-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB 1

Article 5

Article 6

BAB 2

Article 6

Article 7

BAB 3

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 4

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 12

Article 13

BAB 3

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 4

Article 14

Article 15

BAB III

Article 16

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB 1

Article 17

Article 18

BAB 2

Article 18

Article 19

BAB 3

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 4

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB IV

Article 26

Article 27

BAB Kesatu

Article 24

BAB 1

Article 24

Article 25

BAB 2

Article 25

BAB Kedua

Article 26

Article 27

BAB Ketiga