PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 13 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 2

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL

Article 7

Correction

(1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Article 8

Correction

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara serta pemantauan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. jdih.pu.go.id

Article 10

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri; b. Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; c. Biro Keuangan; d. Biro Umum; e. Biro Hukum; f. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara; dan g. Biro Komunikasi Publik.

Article 11

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administrasi penganggaran, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama luar negeri bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan Kementerian dan Sekretariat Jenderal; b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran Kementerian; c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran Kementerian; d. pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan serta administrasi kerja sama luar negeri; jdih.pu.go.id e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 13

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program; b. Bagian Administrasi Penganggaran; c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Article 14

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, penyiapan pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro

Article 15

Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 16

Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi penganggaran Kementerian.

Article 17

Susunan organisasi Bagian Administrasi Penganggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. jdih.pu.go.id

Article 18

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana, program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri, administrasi kerja sama luar negeri, diantaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerja sama teknik internasional, penugasan dan perizinan tenaga ahli warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri.

Article 19

Susunan organisasi Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Article 21

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian.

Article 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai; jdih.pu.go.id b. pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi pegawai; c. pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; d. penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi pegawai; e. pengelolaan dan pembinaan kinerja pegawai; f. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional; g. pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin pegawai; h. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; i. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian; j. penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Article 23

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai; b. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Article 24

Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pegawai, pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai, penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi pegawai, pembinaan awal karier pegawai, pelaksanaan bimbingan dan konseling pegawai, pelaksanaan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan seleksi administrasi jabatan, pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian, pengelolaan mutasi, rotasi, dan promosi, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro jdih.pu.go.id

Article 25

Susunan organisasi Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 26

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, penyusunan kode etik dan perilaku, koordinasi lintas instansi terkait pembinaan karier jabatan fungsional, serta pembinaan jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang kompetensinya lintas unit organisasi.

Article 27

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Article 29

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengendalian intern keuangan, penatausahaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum, perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara (ex-officio), dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja serta jabatan fungsional keuangan. jdih.pu.go.id

Article 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan; b. pembinaan dan pelaksanaan anggaran; c. pembinaan dan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan; d. pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum; e. penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi; f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan; g. pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja serta jabatan fungsional keuangan; h. penatausahaan hasil pemeriksaan; i. penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara (ex-officio); j. penyusunan laporan keuangan Sekretariat Jenderal; k. penyusunan laporan keuangan Kementerian; l. pelaksanaan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

BAB Ketiga

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri.

Article 11

Correction

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi administrasi penganggaran, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama luar negeri bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Article 12

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan Kementerian dan Sekretariat Jenderal; b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran Kementerian; c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran Kementerian; d. pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan serta administrasi kerja sama luar negeri; jdih.pu.go.id e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Article 13

Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program; b. Bagian Administrasi Penganggaran; c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Article 14

Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi kebijakan rencana program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal, penyiapan pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan kinerja dan laporan pelaksanaan anggaran Kementerian dan Sekretariat Jenderal, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro

Article 15

Susunan organisasi Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 16

Bagian Administrasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi administrasi penganggaran Kementerian.

Article 17

Susunan organisasi Bagian Administrasi Penganggaran terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. jdih.pu.go.id

Article 18

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana, program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama luar negeri, administrasi kerja sama luar negeri, diantaranya pinjaman dan hibah luar negeri, kerja sama teknik internasional, penugasan dan perizinan tenaga ahli warga negara asing, serta perjalanan dinas luar negeri.

Article 19

Susunan organisasi Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

BAB Keempat

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Article 21

Correction

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Kementerian.

Article 22

Correction

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan pegawai; jdih.pu.go.id b. pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi pegawai; c. pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; d. penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi pegawai; e. pengelolaan dan pembinaan kinerja pegawai; f. pengelolaan dan pembinaan jabatan fungsional; g. pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin pegawai; h. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; i. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi kepegawaian; j. penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro

Article 23

Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas: a. Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai; b. Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Tata Usaha.

Article 24

Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pegawai, pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai, penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi pegawai, pembinaan awal karier pegawai, pelaksanaan bimbingan dan konseling pegawai, pelaksanaan evaluasi sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan seleksi administrasi jabatan, pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian, pengelolaan mutasi, rotasi, dan promosi, serta fasilitasi pembinaan tata usaha dan rumah tangga biro jdih.pu.go.id

Article 25

Susunan organisasi Bagian Administrasi Pengelolaan dan Perencanaan Pegawai terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 26

Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi, pengembangan sistem informasi, penyusunan kode etik dan perilaku, koordinasi lintas instansi terkait pembinaan karier jabatan fungsional, serta pembinaan jabatan fungsional selain bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang kompetensinya lintas unit organisasi.

Article 27

Susunan organisasi Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 28

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran, pelaporan kinerja, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro.

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kelima

Article 29

Article 30

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB V

BAB Kesatu