Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Op…

Article 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi para Pejabat dan Pegawai dalam penggunaan KDO pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar penggunaan KDO dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Article 3

Correction

Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Kewenangan dan Tanggung Jawab Penggunaan KDO; b. Penggunaan KDO.

Article 4

Correction

(1) Seluruh KDO Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan BMN yang harus tercatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kementerian. (2) KDO hanya dapat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja terkait.

Article 5

Correction

(1) Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk: a. MENETAPKAN kebijakan penggunaan KDO pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. b. melakukan pembinaan terhadap penggunaan KDO. c. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan KDO. (2) Pembinaan terhadap penggunaan KDO mencakup penggunaan KDO di seluruh unit organisasi Kementerian, termasuk diantaranya pengaturan jumlah KDO di masing-masing Satuan Kerja. (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengguna Barang menyerahkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Article 6

(1) Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk: a. memerintahkan Kuasa Pengguna Barang untuk melakukan penertiban KDO. b. melaksanakan monitoring dan evaluasi tingkat Unit Organisasi. c. melakukan pembinaan terhadap penggunaan KDO di seluruh Satuan Kerja di Unit Organisasi terkait, termasuk di antaranya pengaturan jumlah KDO di masing-masing Satuan Kerja. d. memberikan izin penggunaan plat nomor hitam (rahasia). (2) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya menyerahkan pelaksanaannya kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan/Kepala Biro Umum sesuai kewenangannya.

Article 7

(1) Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk : a. MENETAPKAN semua KDO dalam salah satu kategori, yaitu: 1) Kendaraan Pool; atau 2) Kendaraan Non Pool; b. melakukan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum terhadap setiap KDO yang berada di bawah penata-usahaannya; c. melakukan penatausahaan KDO; d. melaksanakan penertiban KDO; e. MENETAPKAN Surat Izin Pemakaian (SIP); f. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan kendaraan pool; g. melakukan pengadaan dan pemeliharaan KDO; h. melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan KDO yang berada di bawah penata-usahaannya; dan i. memfasilitasi proses Tuntutan Ganti Rugi kepada Pemakai kendaraan terhadap KDO yang telah dinyatakan hilang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Keputusan Kepala Satuan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 8

Pemakai KDO memiliki kewajiban untuk: a. menandatangani SIP; b. melakukan pengamanan fisik KDO; c. mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku SIP kepada Kuasa Pengguna Barang; d. membayar ganti rugi terhadap kehilangan KDO yang digunakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; e. melakukan pemeliharaan kendaraan yang digunakannya; dan f. mengembalikan KDO kepada Kuasa Pengguna Barang tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila: 1) telah berakhir masa berlaku SIP dan tidak dapat diperpanjang; dan 2) sewaktu-waktu kendaraan dibutuhkan oleh Satuan Kerja.

Standar Kebutuhan dan Standar Barang KDO berfungsi sebagai pedoman bagi: a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menyusun Perencanaan Kebutuhan dalam bentuk pengadaan KDO; dan b. Pengelola Barang dalam menelaah Perencanaan Kebutuhan KDO yang disusun oleh Pengguna Barang.

Article 10

Correction

(1) Spesifikasi teknis dan jumlah maksimum KDO bagi Pejabat dan Pegawai diatur berdasarkan Standar Kebutuhan, sedangkan Standar Barang untuk KDO dibagi dalam beberapa kualifikasi. (2) standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan untuk pengadaan KDO. (3) Standar Kebutuhan dan Standar Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 11

(1) Pejabat dan Pegawai yang dapat menggunakan KDO adalah Aparatur Sipil Negara yang masih aktif dan bertugas pada Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2) Penilaian Pejabat dan Pegawai yang berhak menggunakan KDO dilakukan berdasarkan kriteria yang meliputi: a. Jabatan; b. Masa Kerja; c. Penugasan Dinas dari Pimpinan; d. Bobot dan Tanggung Jawab Tugas. (3) Kriteria penilaian Pejabat dan Pegawai yang berhak menggunakan KDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 12

(1) Kuasa Pengguna Barang berwenang menerbitkan SIP dengan ketentuan: a. SIP memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; dan b. SIP paling sedikit memuat nama, jabatan, dan data pemakai kendaraan, tanggung jawab pengamanan dan pernyataan kesediaan mengembalikan kendaraan. (2) Kuasa Pengguna Barang berwenang melakukan penertiban terhadap Pemakai KDO yang tidak memiliki SIP atau SIP-nya sudah tidak berlaku lagi.

Article 13

(1) Kuasa Pengguna Barang MENETAPKAN petugas untuk melakukan penata-usahaan kendaraan pool. (2) Pegawai yang ditugasi untuk menggunakan kendaraan pool wajib membawa surat jalan dan mengisi buku pemakaian kendaraan pool. (3) Selama pemakaian, keamanan kendaraan pool menjadi tanggung jawab pegawai yang memakai kendaraan.

Article 14

(1) Seluruh KDO harus menggunakan Plat Nomor Polisi berwarna merah. (2) Khusus Menteri, Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat, serta Pimpinan Tinggi Pratama dan yang setingkat, dapat menggunakan Plat Nomor Polisi berwarna hitam (nomor khusus). (3) Penggunaan Plat Nomor Polisi berwarna hitam untuk pejabat selain sebagaimana tercantum pada ayat (2) dapat diberikan melalui persetujuan Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya berdasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang. (4) Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban terhadap pegawai yang menggunaan Plat Nomor Polisi KDO yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Article 15

(1) Pengamanan KDO dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang melalui: a. Pengamanan administrasi, dengan cara: 1) melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna; 2) melakukan inventarisasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun; 3) melakukan pemutakhiran data dan Kartu Identitas Barang pada SIMAK-BMN paling sedikit sekali dalam setahun; dan 4) melakukan pemantauan dan penertiban SIP. b. Pengamanan fisik, dilakukan dengan MENETAPKAN pemakai KDO dan/atau mengoptimalkan penggunaan KDO sesuai dengan peruntukannya, untuk memastikan keberadaan, penempatan, dan keamanan fisik KDO. c. Pengamanan hukum, dilakukan dengan melengkapi dokumen kepemilikan KDO, serta memerintahkan bendahara untuk menyimpan secara tertib asli BPKB dan salinan STNK. (2) Pengamanan KDO wajib dilakukan oleh Pemakai KDO, melalui: a. upaya pengamanan fisik seperti penyediaan tempat penyimpanan kendaraan, pemasangan alarm, kunci setir dan upaya lainnya; dan b. apabila dipandang perlu dapat mengasuransikan kendaraan melalui pihak lain dengan ketentuan segala biaya yang diperlukan tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (3) Setiap KDO wajib dipasang label kode barang yang dihasilkan dari SIMAK-BMN di bagian kaca belakang KDO, yang dapat terlihat dari sisi luar. (4) Sebagai akibat kelalaian dalam melakukan pengamanan sehingga menyebabkan kehilangan KDO, Pemakai KDO atau Pemegang SIP dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Dalam hal belum diterbitkan SIP untuk kendaraan terkait, Tuntutan Ganti Rugi dibebankan kepada Pejabat atau Pegawai yang menghilangkan atau memegang KDO.

Article 16

(1) Pelaksanaan penertiban KDO dilakukan berdasarkan: a. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pengguna Barang, Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya, dan/atau Kuasa Pengguna Barang; b. Hasil audit internal dan/atau eksternal; c. Laporan dari pihak lain atau masyarakat; atau d. Informasi lainnya. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dihasilkan dari inventarisasi yang dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun atau berdasarkan kebutuhan. (3) Pelaksanaan penertiban dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang atau dilakukan secara berjenjang oleh Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya, Pengguna Barang maupun Inspektur Jenderal sesuai dengan kewenangannya.

Article 17

(1) Penertiban dilakukan melalui penarikan KDO yang dipakai oleh pihak yang tidak berhak, meliputi : a. Pihak selain Aparatur Sipil Negara; b. Pejabat atau Pegawai yang tidak menjabat lagi, memasuki masa pensiun atau diberhentikan; c. Pejabat atau Pegawai yang berpindah tugas ke Kementerian/Lembaga lain atau ke Pemerintah Daerah; dan d. Pejabat atau Pegawai yang telah meninggal dunia. (2) KDO harus dikembalikan kepada Kuasa Pengguna Barang dalam hal Pejabat atau Pegawai berpindah tugas ke Satuan Kerja lain di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (3) Dalam hal pemakai KDO meninggal dunia maka Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban melalui penarikan kendaraan dengan membawa surat penarikan kendaraan yang ditujukan kepada salah satu anggota keluarga atau ahli waris yang bersangkutan. (4) Penarikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diketahui Pemakai Kendaraan telah meninggal dunia.

Article 18

(1) Pelaksanaan penertiban terhadap KDO yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dapat dilakukan melalui: a. upaya penarikan KDO secara persuasif; b. upaya penarikan KDO melalui Surat Perintah Penarikan Kendaraan I, II, dan III masing-masing dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu; atau c. Penarikan kendaraan secara paksa yang dituangkan dalam berita acara penarikan KDO; d. mengajukan permohonan penertiban kepada Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c tidak berhasil dilakukan; e. upaya hukum dalam rangka pencegahan kerugian negara apabila yang bersangkutan tidak kooperatif, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang; (3) Dalam rangka tindak lanjut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dibentuk tim yang terdiri atas unsur Balai Besar/Balai/Satuan Kerja, serta dapat melibatkan unsur Pengguna Barang dan Pengguna Barang Pimpinan Tinggi Madya; (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Inspektur Jenderal melalui koordinasi dengan Sekretaris Jenderal; (5) Pelaksanaan pengembalian kendaraan dituangkan dalam Berita Acara Pengembalian kendaraan yang ditandatangani oleh pemakai KDO dengan Kuasa Pengguna Barang;

Article 9

Correction

Article 10

Correction

Article 11

Correction

Article 12

Correction

Article 13

Correction

Article 14

Correction

Article 15

Correction

Article 16

Correction

Article 17

Article 18

Article 20

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 319/KPTS/M/2003 tentang Penertiban Kendaraan Dinas Operasional (KDO) di Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dinyatakan tidak berlaku lagi; dan b. Segala ketentuan yang mengatur tentang KDO dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

Article 21

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2017 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13/PRT/M/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ..................... (Unit Organisasi) ...................... .......................... (Satuan Kerja) ............................ Jalan ........................................................................................ KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA ............................................................................................................... KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : …………………………. TENTANG PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA .................... KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPALA SATUAN KERJA................................ Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ................................ tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu ditetapkan fungsi kendaraan pada Satuan Kerja ......................; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Satuan Kerja ........................... tentang Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Pada Satuan Kerja .................... Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : a. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /PRT/M/2017 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA ...........................KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA .................................KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. KESATU : MENETAPKAN Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Satuan Kerja ............................................ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan kendaraan pool dan kendaraan non pool dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Satuan Kerja ini. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tembusan disampaikan kepada Yth; 1. .......... (Pimpinan Unit Organisasi) .............. 2. ............... (Kepala Balai Besar) ..................... Ditetapkan di ................................. pada tanggal ............................. ..... (KEPALA SATUAN KERJA) ....., ...... (Nama) ....... ......... (NIP) .......... LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA NOMOR TENTANG PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA ....................KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA ........... KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT No. Kode Barang / NUP Merk/Type No. Polisi Kendaraan Status Penggunaan KDO (Pool/Non Pool) Nama Pemakai KDO ..... (KEPALA SATUAN KERJA) ....., ...... (Nama) ....... ......... (NIP) .......... MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13/PRT/M/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONALPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAFTAR BATAS TERTINGGI STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR BARANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL STANDAR KEBUTUHAN TINGKATAN JABATAN JUMLAH MAKSIMUM PILIHAN JENIS KELAS MAKSIMUM Menteri 2 Sedan dan/atau SUV Kualifikasi A Pimpinan Tinggi Madya a dan yang setingkat 1 Sedan/SUV Kualifikasi B Pimpinan Tinggi Madya b dan yang setingkat 1 Sedan Kualifikasi C Pimpinan Tinggi MadyaI a dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi D Pimpinan Tinggi MadyaI b dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi E Pimpinan Tinggi MadyaII dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala balai 1 MPV Kualifikasi F Es. IV/ Kepala Satker/ Pejabat Setingkat/ PPK/Pejabat Kesatkeran/Staf Lain 1 MPV Kualifikasi G Staf Lain 1 Sepeda Motor Kualifikasi G STANDAR BARANG KUALIFIKASI JENIS KAPASITAS MESIN JUMLAH SILINDER A Sedan 3.500 cc 6 Sport Utility Vehicles(SUV) 3.500 cc 6 B Sedan 2.500 cc 4 SUV 3.000 cc 6 C Sedan 2.000 cc 4 D SUV 2.500 cc 4 E SUV 2.000 cc 4 F Multi Purpose Vehicles (MPV) 2.000 cc bensin atau 4 2.500 cc diesel G MPV 1.500 cc 4 Sepeda Motor 225 cc 1 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13/PRT/M/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ..................... (Unit Organisasi) ...................... .......................... (Satuan Kerja) ............................ Jalan ........................................................................................ KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA ............................................................................................................... KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : …………………………. TENTANG PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA .................... KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KEPALA SATUAN KERJA................................ Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor ................................ tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu ditetapkan fungsi kendaraan pada Satuan Kerja ......................; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu MENETAPKAN Keputusan Kepala Satuan Kerja ........................... tentang Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Pada Satuan Kerja .................... Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : a. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri; c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor /PRT/M/2017 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA ...........................KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA .................................KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. KESATU : MENETAPKAN Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Satuan Kerja ............................................ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan kendaraan pool dan kendaraan non pool dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Satuan Kerja ini. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tembusan disampaikan kepada Yth; 3. .......... (Pimpinan Unit Organisasi) .............. 4. ............... (Kepala Balai Besar) ..................... Ditetapkan di ................................. pada tanggal ............................. ..... (KEPALA SATUAN KERJA) ....., ...... (Nama) ....... ......... (NIP) .......... LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA NOMOR 13/PRT/M/2017 TENTANG PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PENETAPAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PADA SATUAN KERJA ........... KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT No. Kode Barang / NUP Merk/Type No. Polisi Kendaraan Status Penggunaan KDO (Pool/Non Pool) Nama Pemakai KDO ..... (KEPALA SATUAN KERJA) ....., ...... (Nama) ....... ......... (NIP) .......... MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13/PRT/M/2017 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONALPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DAFTAR BATAS TERTINGGI STANDAR KEBUTUHAN DAN STANDAR BARANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL STANDAR KEBUTUHAN TINGKATAN JABATAN JUMLAH MAKSIMUM PILIHAN JENIS KELAS MAKSIMUM Menteri 2 Sedan dan/atau SUV Kualifikasi A Pimpinan Tinggi Madya a dan yang setingkat 1 Sedan/SUV Kualifikasi B Pimpinan Tinggi Madya b dan yang setingkat 1 Sedan Kualifikasi C Pimpinan Tinggi MadyaI a dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi D Pimpinan Tinggi MadyaI b dan yang setingkat 1 SUV Kualifikasi E Pimpinan Tinggi MadyaII dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala balai 1 MPV Kualifikasi F Es. IV/ Kepala Satker/ Pejabat Setingkat/ PPK/Pejabat Kesatkeran/Staf Lain 1 MPV Kualifikasi G Staf Lain 1 Sepeda Motor Kualifikasi G STANDAR BARANG KUALIFIKASI JENIS KAPASITAS MESIN JUMLAH SILINDER A Sedan 3.500 cc 6 Sport Utility Vehicles(SUV) 3.500 cc 6 B Sedan 2.500 cc 4 SUV 3.000 cc 6 C Sedan 2.000 cc 4 D SUV 2.500 cc 4 E SUV 2.000 cc 4 F Multi Purpose Vehicles (MPV) 2.000 cc bensin atau 4 2.500 cc diesel G MPV 1.500 cc 4 Sepeda Motor 225 cc 1 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13/PRT/M/2016 TENTANG PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONALPADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMAT SURAT IZIN PEMAKAIAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ……………………………………………………………………………………. SURAT IZIN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR : … …………………… Dalam rangka penggunaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pada Satuan Kerja …………………………… Kementerian PUPR, dengan ini : Nama : NIP : Pangkat / Golongan Jabatan : Alamat Rumah : No. Telp Rumah / H P No. KTP : DIIZINKAN untuk memakai dan menyimpan di rumah, 1 (satu) unit KDO yaitu : Jenis Kendaraan : Nomor Polisi : - Plat merah - Plat hitam (Hanya Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama) Merk / Type : Warna : Nomor Mesin : Nomor Rangka : Kode Barang / NUP : Tahun Pembuatan : Dengan ketentuan : 1. Izin bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kebutuhan dinas dan penugasan pejabat yang bersangkutan; 2. Pemakai bertanggung jawab atas segala perawatan, pemeliharaan, kerusakan, dan kehilangan, dan bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. KDO hanya untuk keperluan dinas/tugas, dan tidak dibenarkan untuk keperluan pribadi/keluarga; 4. Pemakai menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan mengembalikan KDO kepada Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang, pada saat pindah tugas ke Unit Kerja lain dan/atau pensiun; 5. SIP ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya surat ini. …………, ……………………… 20xx Pemakai Kendaraan Dinas Operasional (…………..Nama…………..) NIP. ………………………………………… Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Barang (…………..Nama…………..) NIP. ………………………………………… Dibuat dalam rangkap 4, yaitu: Lembar 1 untuk Satuan Kerja yang bersangkutan; Lembar 2 untuk Pemakai KDO; Lembar 3 untuk Bagian BMN Unit Oganisasi terkait; Lembar 4 untuk Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan Kementerian PUPR; SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENGEMBALIKAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Alamat Rumah : No. Telp / HP : No. KTP : Bersedia untuk segera mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) yang saya pakai sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Pemakaian (SIP), apabila saya dipindahtugaskan ke Unit Kerja lain dan/atau pensiun dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pengembalian KDO kepada Satuan Kerja …………… dilakukan tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun; b. Apabila terjadi kehilangan, saya bersedia dikenakan Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang membuat pernyataan meterai (……………………………. ) NIP. ……………………. FORMAT SURAT JALAN DAN FORMAT BUKU PEMAKAIAN KENDARAAN POOL FORMAT SURAT JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… SURAT JALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR :… …………………… Dalam rangka penggunaan Kendaraan Dinas Operasional (KDO) pada Satuan Kerja …………………………… Kementerian PUPR, dengan ini : Nama : NIP : Pangkat / Golongan : Jabatan : DIIZINKAN untuk memakai1 (satu) unit kendaraan pooldalam rangka melaksanakan tugaskedinasan ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………. mulai tanggal ………. Jam ………. Sampai dengan tanggal ……… jam ……… Data Kendaraan Pool : Jenis Kendaraan : Nomor Polisi : Plat merah Merk / Type : Dengan ketentuan : 1. Pemakai bertanggung jawab atas keamanan kendaraan selama pemakaian; 2. KDO hanya untuk keperluan dinas/tugas, dan tidak dibenarkan untuk keperluan pribadi/keluarga; 3. Surat Jalan ini berlaku selama ….. hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya surat ini. …………, … …………………… 20xx Pemakai Kendaraan Pool (…………..Nama…………..) NIP. ………………………………………… Petugas Pool (…………..Nama…………..) NIP. ………………………………………… LABEL KODE DAN BARANG FORMAT PEMANTAUAN KDO Nama Satker : Kode Satker : KDO : (Roda 4/Roda 2) Status tanggal : Plat Merah Plat Hitam (jika ada) Nama NIP Selaku Kuasa Pengguna Barang Keterangan (Pool/Non Pool, dll) Tanggal SIP No SIP Alamat Pemakai KDO Kepala Satuan Kerja Kode Barang No Nama Pemakai KDO No. BPKB Nilai Perolehan Kapasitas Mesin Tahun Pembuatan Type Merk NUP No. Polisi Kondisi Kelengkapan No. Rangka No. Mesin Format Berita Acara pengembalian kendaraan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… BERITA ACARA SERAH TERIMA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL NOMOR :… …………………… Pada hari ini …. tanggal …. bulan …. tahun …. , kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : NIP : Pangkat / Golongan : Jabatan : Alamat Rumah : No. Telp Rumah / HP : No. KTP : Selanjutnya disebut PIHAK KESATU Nama : NIP : Jabatan : Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA melakukan serah terima Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dengan penjelasan sebagai berikut :

Article 1

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima dari PIHAK KESATU Kendaraan Dinas Operasional sebagai berikut : Nomor SIP : Jenis Kendaraan : Nomor Polisi : - Plat merah - Plat hitam (Hanya Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama) Kode Barang / NUP : Tahun Pembuatan : Merk / Type : Warna : Nomor BPKB : Nomor STNK : - Plat merah - Plat hitam (Hanya Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama) Nomor Mesin : Nomor Rangka :

Article 2

Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa: 1. Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2. STNK kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 3. Kunci kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4. Kelengkapan berupa …, …, …, dan …. Dengan adanya Serah Terima ini maka selanjutnya tanggung jawab Kendaraan Dinas Operasional (KDO) tersebut beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. …………, … …………………… 20xx PIHAK KESATU Pemakai Kendaraan Dinas Operasional (…………..Nama…………..) NIP. ………………………………………… PIHAK KEDUA Kepala Satuan Kerja Selaku Kuasa Pengguna Barang (…………..Nama…………..) NIP. ………………………………………… MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Nomor 13-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Operasional pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB Keempat

Article 7

BAB Kelima

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB Keenam

Article 15

BAB Ketujuh

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB IV

Article 20

Article 21

Article 1

Article 2