PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 08-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan

PERMEN Nomor 08-prt-m-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PROSEDUR PENGAJUAN USULAN PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN BENDUNGAN

Article 8

Correction

(1) Menteri mengajukan permohonan persetujuan penggunaan dana pengadaan tanah badan usaha terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan melalui pimpinan LMAN sebelum melakukan kesepakatan bersama dengan Badan Usaha. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat: a. program pembangunan Bendungan termasuk target penyelesaian pembangunan; b. kebutuhan luas tanah yang dibutuhkan termasuk untuk penyediaan area genangan yang terdampak, lahan untuk penempatan material bahan bendungan, tempat pembuangan galian, dan jalan akses menuju lokasi Bendungan; c. lokasi Bendungan dibangun dan ruas tanah termasuk pencantuman titik koordinat pembangunan Bendungan; d. perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan; dan e. identitas Badan Usaha termasuk akta pendirian Badan Usaha, nama dan tempat kedudukan Badan Usaha, alamat lengkap Badan Usaha, maksud dan tujuan Badan Usaha serta status permodalan Badan Usaha.

Article 9

(1) Pimpinan LMAN melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan: a. perkiraan jumlah kebutuhan anggaran dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan; b. ketersediaan dana ganti kerugian pada LMAN; dan c. perkiraan kemampuan keuangan Negara. (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan LMAN dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Pimpinan LMAN : a. menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas; dan b. menganggarkan kebutuhan dana untuk pengembalian dana Badan Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Pimpinan LMAN menyampaikan jawaban secara tertulis yang dilengkapi dengan alasannya kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.

BAB IV

PERJANJIAN KERJASAMA

Article 12

Correction

(1) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri membuat perjanjian kerjasama dengan Pimpinan Badan Usaha yang sudah ditetapkan sebagai Pelaksana Pembangunan Bendungan. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan kewenangan penandatanganan perjanjian kerjasama kepada Kepala Satker. (3) Dalam hal Pimpinan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menandatangani Perjanjian Kerjasama, Pimpinan Badan Usaha dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan kepada: a. pimpinan Badan Usaha yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya; atau b. pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Badan Usaha setelah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham untuk mewakili Badan Usaha yang dibuktikan dengan surat kuasa atau keputusan para pemegang saham RUPS.

Article 13

(1) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, paling sedikit memuat: a. pernyataan kesepakatan para pihak; b. dasar hukum perjanjian kerjasama; c. pelaksanaan perjanjian kerja sama; d. pengertian; e. maksud dan tujuan; f. ruang lingkup; g. pelaksanaan perjanjian kerjasama; h. tugas dan tanggung jawab para pihak; i. perkiraan jumlah kebutuhan dana yang disetujui untuk dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha kepada pihak yang berhak berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; j. mekanisme pendanaan oleh badan usaha untuk pengadaan tanah; k. mekanisme pembayaran ganti kerugian oleh badan usaha kepada pihak yang berhak; l. berakhirnya perjanjian kerjasama; m. pembayaran pengembalian dana pengadaan tanah kepada Badan Usaha; n. penyelesaian perselisihan antara Kepala Satker dengan Pimpinan Badan Usaha; o. keadaan kahar; p. perubahan perjanjian; dan q. penutup. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dalam hal: a. jumlah dana yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama sudah habis digunakan untuk pengadaan tanah; b. dana yang sudah digunakan untuk pengadaan tanah telah dikembalikan secara keseluruhan oleh LMAN; c. telah tersedia dana ganti kerugian pada LMAN dan dapat efektif digunakan untuk pengadaan tanah; atau d. terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai format perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 14

(1) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri, Pimpinan Badan Usaha dan Pimpinan LMAN membuat Nota Kesepahaman yang memuat mekanisme pembayaran pengembalian dana dari LMAN kepada Badan Usaha dengan nilai sebesar sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama dan addendumnya. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pimpinan Badan Usaha dan Pimpinan LMAN. (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dan rincian materi muatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh lembaga manajemen aset negara.

Article 15

Selain menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12, Kepala Satker bertugas: a. melakukan konfirmasi ketersediaan anggaran dana pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan kepada LMAN; b. membuat dan menandatangani amandemen kesepakatan bersama dan perjanjian penggunaan dana untuk pembangunan Bendungan; c. memantau kepastian ketersediaan dana yang disediakan oleh Badan Usaha untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan atau amandemen kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama penggunaan dana untuk pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan; d. memantau kepastian penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu tersebut hanya untuk pembayaran ganti rugi pengadaan tanah; e. memantau realisasi pembayaran dana terlebih dahulu yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha berdasarkan Surat Perintah Pembayaran oleh PPK Pengadaan Tanah; f. menandatangani surat permohonan verifikasi penggantian dana pengadaan tanah Badan Usaha terlebih dahulu yang disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; g. membuat laporan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air setiap akhir bulan; dan h. menandatangani Surat Penagihan Penggantian Dana pengadaan tanah Badan Usaha terlebih dahulu kepada LMAN.

BAB V

PENCAIRAN DANA BADAN USAHA TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH

Article 16

Correction

(1) Berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri Keuangan untuk MENETAPKAN PPK Pengadaan tanah. (2) PPK Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (3) PPK Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas: a. melakukan pengujian dan penelitian data surat validasi pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah; b. mengajukan usulan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada Kepala Satker; dan c. melaksanakan pengadaan aset pengganti, dalam hal ganti kerugian berupa selain uang. (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas PPK Pengadaan Tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 17

(1) PPK Pengadaan Tanah membuat usulan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada Kepala Satker berdasarkan jadual pengadaan tanah dan hasil validasi tanah dari Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Berdasarkan usulan pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker membuat surat kepada Badan Usaha untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu kepada yang berhak. (3) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat pihak yang berhak menerima ganti kerugian, nilai nominal ganti kerugian, dan jadual pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian. (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membuka rekening khusus (zero account) atas nama Badan Usaha. (5) Rekening khusus (zero account) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan untuk menampung dana sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penggunaan dana Badan Usaha terlebih dahulu untuk pengadaan tanah bagi pembangunan Bendungan. (6) Badan Usaha harus menyampaikan salinan rekening koran atas rekening khusus (zero account) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setiap 1 (satu) bulan sekali kepadaKepala Satker dengan tembusan kepada Kepala Pusat Bendungan.

Article 18

(1) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja Badan Usaha melakukan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada yang berhak. (2) Pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menyalurkan langsung pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah melalui pemindahbukuan pembayaran kepada rekening bank atas nama pihak yang berhak. (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran. (4) Penyaluran langsung pembayaran melalui pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada surat permintaan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah kepada Badan Usaha. (5) Penyaluran langsung pembayaran sebesar nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disertai dengan penandatanganan kuitansi pembayaran ganti kerugian oleh pihak yang berhak kepada Badan Usaha. (6) Pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan tanpa ada potongan dan bunga. (7) Dalam hal terdapat bunga yang berasal dari transaksi penyaluran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bunga tersebut menjadi hak milik Badan Usaha.

Article 19

(1) Dalam hal pihak yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, Badan Usaha membuat surat pemberitahuan kepada Kepala Satker memuat: a. daftar pihak yang berhak dan tidak diketahui keberadaannya; dan b. nilai nominal ganti kerugian yang berhak mereka terima. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satker membuat: a. surat permintaan penitipan pembayaran ganti kerugian untuk pengadaan tanah ke pengadilan negeri setempat kepada Badan Usaha; dan b. surat pengantar penitipan pembayaran ganti kerugian kepada Kepala Pengadilan Negeri setempat yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan surat Kepala Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan usaha melakukan pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian kepada Kepala Pengadilan Negeri setempat. (4) Berdasarkan pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pengadilan Negeri setempat melalui Panitera Pengadilan Negeri menandatangani kuitansi pembayaran ganti kerugian atas nama Kepala Satker

Article 20

(1) Dalam hal pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 sudah disalurkan ke rekening bank atas nama pihak yang berhak, Badan Usaha harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Satker dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kuitansi pembayaran ganti kerugian yang telah ditandatangani oleh pihak yang berhak dan perwakilan dari Badan Usaha yang melakukan pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan kepada pihak yang berhak; b. rekapitulasi jumlah besaran nominal yang sudah dibayarkan per-transaksi pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan kepada pihak yang berhak; dan c. proses pelaksanaan pemindahbukuan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan yang telah dilakukan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Article 23

Correction

(1) Pengawasan atas pelaksanaan pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pendanaan pengadaan tanah bagi proyek strategis nasional dan pengelolaan aset hasil pengadaan tanah oleh lembaga manajemen aset negara.

Article 24

(1) Dalam hal Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai pelaksana utama (lead firm) pembangunan Bendungan tidak dapat menggunakan dana Badan Usahanya terlebih dahulu, Menteri dapat menunjuk salah satu Badan Usaha yang terikat dalam kontrak pekerjaan pembangunan Bendungan yang sama. (2) Penunjukan Badan Usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam hal: a. Badan Usaha pelaksana utama (lead firm) tidak dapat melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan; atau b. pembangunan Bendungan harus dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan. (3) Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan oleh Badan Usaha lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam BAB II sampai dengan BAB V Peraturan Menteri ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 25

(1) Kepala Satker atas nama Menteri menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Pimpinan LMAN. (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum dilaksanakannya pembayaran ganti kerugian oleh LMAN kepada Badan Usaha. (3) Berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

Article 26

(1) Dalam hal terdapat retur atas pembayaran uang ganti kerugian, Kepala Satker melalui PPK Pengadaan Tanah wajib mengembalikan retur uang ganti kerugian ke rekening utama Badan Usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. (2) Penyerahan pengembalian retur atas pembayaran uang ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan tanda terima dari Badan Usaha yang menerima.

Article 27

Dalam hal biaya ganti rugi Pengadaan Tanah ternyata terdapat kelebihanatau kekurangan alokasi pendanaan dari prakiraan Pengadaan Tanah yang menggunakan dana Badan Usaha terlebih dahulu, PPK Pengadaan Tanah melalui Kepala Satker memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Menteri Keuangan melalui Pimpinan LMAN untuk dilakukan amandemen kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama penggunaan dana untuk pembangunan Bendungan.

Peraturan Menteri Nomor 08-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha Terlebih Dahulu untuk Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB II

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11

BAB IV

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB V

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VI

Article 21

Article 22

BAB VII

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

BAB VIII

Article 28

BAB IX

Article 29