Peraturan Menteri Nomor 06-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang …

Article 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2006 tentang Wewenang dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 5

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 06/PRT/M/2018 TENTANG WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL RINCIAN WEWENANG DAN TUGAS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, BADAN PENGATUR JALAN TOL, DAN BADAN USAHA JALAN TOL DALAM PENYELENGGARAAN JALAN TOL A. Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Tol No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol 1. perumusan kebijakan pelaksanaan - - 2. penyusunan perencanaan umum a. penyusunan rencana umum jaringan Jalan Tol pelaksanaan - - b. pra studi kelayakan pelaksanaan - - 3. pembentukan peraturan perundang-undangan pelaksanaan - - B. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol No. Kegiatan Ditjen Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol 1. perumusan standar teknik dan manual pelaksanaan - - 2. pelayanan a. pemberian izin (pemanfaatan ruang milik jalan dan kegiatan untuk kepentingan nasional) pelaksanaan - - b. sosialisasi dan informasi pelaksanaan - - 3. pemberdayaan (pelatihan studi banding) a. umum pelaksanaan - - b. badan usaha - pelaksanaan - 4. penelitian dan pengembangan a. umum pelaksanaan - - b. badan usaha - pelaksanaan - C. Pengusahaan Jalan Tol C.1 Persiapan Pengusahaan Jalan Tol No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol 1. prakarsa pemerintah a. pra studi kelayakan pelaksanaan - - b. skema pembiayaan pelaksanaan - - c. studi kelayakan/row plan/basic design pelaksanaan - - d. dokumen amdal pelaksanaan - - e. dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) pelaksanaan - - f. permohonan penetapan lokasi pelaksanaan - - 2. prakarsa badan usaha a. pra studi kelayakan pra evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek pra evaluasi keuangan dan kemampuan perusahaan permohonan izin dan pelaksanaan pra studi b. izin melakukan studi kelayakan rekomendasi kepada Menteri rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga - c. study kelayakan/row plan/basic design evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek evaluasi keuangan dan kemampuan perusahaan pelaksanaan d. izin prakarsa rekomendasi kepada Menteri rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga - e. dokumen amdal fasilitasi evaluasi pelaksanaan f. dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) evaluasi fasilitasi pelaksanaan g. dokumen lelang investasi - pelaksanaan - h. permohonan penetapan lokasi pelaksanaan - - C.2 Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol 1. pengusahaan oleh pemerintah a. pendanaan konstruksi (APBN/loan) pelaksanaan - - b. rencana teknik akhir (RTA) pelaksanaan dan persetujuan - - c. pengadaan lahan 1) pendanaan pelaksanaan*) fasilitasi administrasi fasilitasi dana talangan 2) pelaksanaan pengadaan lahan pelaksanaan - - No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol d. konstruksi 1) pelaksanaan fisik kontruksi pelaksanaan - - 2) pengawasan lingkup konstruksi pelaksanaan - - 3) pengawasan mutu/spesifikasi teknis pelaksanaan - - e. dokumen lelang investasi fasilitasi pelaksanaan - f. pengadaan operator dan supervisi - pelaksanaan - g. operasi dan pemeliharaan - fasilitasi pelaksanaan 2. pengusahaan oleh badan usaha Jalan Tol a. pengadaan investasi Jalan Tol - pelaksanaan - b. pendanaan investasi Jalan Tol - fasilitasi pelaksanaan c. rencana teknik akhir (RTA) persetujuan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan d. pengadaan lahan 1) pendanaan pelaksanaan*) fasilitasi administrasi fasilitasi dana talangan 2) pelaksanaan pengadaan lahan pelaksanaan fasilitasi administrasi fasilitasi dan negosiasi e. konstruksi 1) pelaksanaan fisik konstruksi evaluasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 2) perubahan lingkup konstruksi persetujuan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol f. operasi dan pemeliharaan 1) laik fungsi pelaksanaan uji teknis pelaksanaan uji operasi pemenuhan persyaratan 2) evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) evaluasi bidang teknis evaluasi pengoperasian pemenuhan persyaratan 3) operasi dan pemeliharaan evaluasi pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 4) perubahan sistem dan pengoperasian saran dan pertimbangan evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri pelaksanaan 5) penambahan gardu, penambahan lajur, dan peningkatan struktur persetujuan evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga pelaksanaan 6) penetapan tarif awal tol saran dan pertimbangan evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - 7) penyesuaian tarif tol saran dan pertimbangan evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - 8) penutupan sementara rekomendasi kepada menteri fasilitasi pelaksanaan 9) pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan pengusahaan dan saran dan pertimbangan evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol pelelangan ulang 10) pengambilalihan hak pengusahaan pada akhir masa konsesi saran dan pertimbangan evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - 11) pengoperasian pada akhir masa konsesi saran dan pertimbangan evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri - 3. izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol a. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk utilitas dan lain-lain persetujuan evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga pengawasan pelaksanaan b. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk prasarana transportasi lainnya rekomendasi kepada Menteri evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga pengawasan pelaksanaan c. pemanfaatan ruang pengawasan Jalan Tol rekomendasi kepada pemda fasilitasi pengawasan pelaksanaan d. penggunaan ruang manfaat Jalan Tol untuk kendaraan dengan angkutan berat/khusus dispensasi fasilitasi pengawasan pelaksanaan e. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan persetujuan fasilitasi pengawasan pelaksanaan No. Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol overpass/ underpass f. pemanfaatan ruang milik Jalan Tol untuk pembangunan simpang susun rekomendasi kepada Menteri fasilitasi pengawasan pelaksanaan g. tempat istirahat dan pelayanan (TIP) 1) TIP Tipe A rekomendasi lokasi dan tata letak kepada Menteri pengaturan dan evaluasi pengusahaan pelaksanaan TIP Tipe B rekomendasi lokasi dan tata letak kepada Menteri pengaturan dan evaluasi pengusahaan pelaksanaan 3) TIP Tipe C penetapan lokasi evaluasi dan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Bina Marga pelaksanaan h. fasilitas inap rekomendasi lokasi kepada Menteri pengaturan dan evaluasi pengusahaan pelaksanaan Catatan: *) Pendanaan dapat dibiayai Kementerian Keuangan D. Pengawasan Penyelenggaran Jalan Tol No. Kegiatan Ditjen Bina Marga Badan Pengatur Jalan Tol Badan Usaha Jalan Tol 1. pengawasan umum pelaksanaan - - 2. pengawasan pengusahaan jalan tol - pelaksanaan - 3. pengawasan pemanfaatan bagian-bagian jalan tol - - pelaksanaan MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Nomor 06-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Wewenang dan Tugas Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan Tol

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5