PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 05-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor

PERMEN Nomor 05-prt-m-2018 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PERSYARATAN TEKNIS KELAS JALAN

Article 6

Correction

(1) Persyaratan teknis untuk Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi: a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, dan 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder; b. kelandaian paling besar 10 (sepuluh) persen; c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah; d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 7 (tujuh) meter; e. radius tikungan paling kecil 110 (seratus sepuluh) meter; f. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan Kendaraan Bermotor dengan MST 10 ton paling kecil 6 (enam) persen; g. mampu dilalui kendaraan peti kemas paling besar 45 (empat puluh lima) kaki atau setara dengan 13,72 meter; dan h. mampu dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST 10 (sepuluh) ton. (2) Persyaratan teknis untuk Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi: a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan lokal primer, 15 (lima belas) kilometer per jam untuk jalan lingkungan primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder, dan 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lokal sekunder; b. kelandaian paling besar 10 (sepuluh) persen; c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah; d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 7 (tujuh) meter; e. volume lalu lintas harian rata-rata tahunan Kendaraan Bermotor dengan MST 10 ton paling kecil 3 (tiga) persen; f. mampu dilalui kendaraan peti kemas paling besar 20 (dua puluh) kaki atau setara dengan 6,09 (enam koma nol sembilan) meter; dan g. mampu dilalui Kendaraan Bermotor dengan MST 8 (delapan) ton. (3) Persyaratan teknis Jalan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi: a. kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri primer, 40 (empat puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor primer, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan lokal primer, 15 (lima belas) kilometer per jam untuk jalan lingkungan primer, 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk jalan arteri sekunder, 20 (dua puluh) kilometer per jam untuk jalan kolektor sekunder, 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lokal sekunder, dan 10 (sepuluh) kilometer per jam untuk jalan lingkungan sekunder; b. kelandaian paling besar 12 (dua belas) persen; c. paling sedikit 2 (dua) lajur untuk dua arah; d. lebar jalur lalu lintas paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter; dan e. mampu dilalui kendaraan dengan MST 8 (delapan) ton.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN KELAS JALAN

Article 7

Correction

(1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri apabila statusnya merupakan jalan nasional, setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. keputusan gubernur apabila statusnya merupakan jalan provinsi, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; c. keputusan bupati apabila statusnya merupakan jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. keputusan walikota apabila statusnya merupakan jalan kota. (2) Kelas Jalan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Article 8

Penetapan Kelas Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Menteri menyampaikan daftar ruas jalan nasional yang akan ditetapkan Kelas Jalannya kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri MENETAPKAN Kelas Jalan untuk jalan nasional; dan d. dalam hal menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri dapat MENETAPKAN Kelas Jalan sementara untuk jalan nasional.

Article 9

Penetapan Kelas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Gubernur menyampaikan daftar ruas, peta, dan data teknis jalan provinsi yang akan ditetapkan Kelas Jalannya kepada Menteri; b. Menteri menyampaikan pertimbangannya kepada gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan; dan c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, gubernur MENETAPKAN Kelas Jalan provinsi.

Article 10

(1) Dalam hal terdapat 2 (dua) ruas jalan atau lebih dengan status berbeda dan saling berhubungan, ruas jalan tersebut ditetapkan dalam 1 (satu) Kelas Jalan. (2) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi antar Penyelenggara Jalan terkait.

Article 11

(1) Kelas Jalan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan sebagai berikut: a. adanya perubahan fungsi dan status jalan; b. adanya perubahan sistem transportasi; c. adanya perubahan tata ruang wilayah; atau d. adanya perubahan kebijakan terkait pengembangan wilayah. (2) Perubahan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan b. sesuai dengan tata cara penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan pasal 10.

Article 12

(1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat ditetapkan dengan kondisi bersyarat. (2) Jalan yang ditetapkan dengan Kelas Jalan kondisi bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 6. (3) Jalan yang ditetapkan dengan Kelas Jalan kondisi bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap harus diperbaiki untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 6. (4) Perbaikan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun untuk jalan nasional, 10 (sepuluh) tahun untuk jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota setelah penetapan Kelas Jalan. (5) Dalam keadaan tertentu Kelas Jalan dapat ditetapkan tanpa memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (6) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu: a. kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan kondisi Jalan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6; b. ketersediaan lahan yang terbatas; dan/atau c. penyelenggara Jalan belum mampu membiayai penyediaan prasarana Jalan.

Article 13

(1) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditindaklanjuti dengan pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan dengan berat dan dimensi tertentu pada setiap ruas jalan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Pemasangan rambu larangan masuk bagi kendaraan berat dan dimensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. jalan nasional dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; b. jalan provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi; c. jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh pemerintah kabupaten; d. jalan kota dilakukan oleh pemerintah kota; dan e. jalan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan oleh gubernur. (3) Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah penetapan Kelas Jalan.

Article 14

Jalan yang sudah ditetapkan Kelas Jalannya dipublikasikan kepada masyarakat melalui: a. papan pengumuman publik Penyelenggara Jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. situs web resmi Penyelenggara Jalan dan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau c. media cetak dan media elektronik Penyelenggara Jalan serta instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB Kesatu

Penetapan Kelas Jalan

Article 7

Correction

(1) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan: a. keputusan Menteri apabila statusnya merupakan jalan nasional, setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. keputusan gubernur apabila statusnya merupakan jalan provinsi, setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; c. keputusan bupati apabila statusnya merupakan jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. keputusan walikota apabila statusnya merupakan jalan kota. (2) Kelas Jalan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Article 8

Penetapan Kelas Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Menteri menyampaikan daftar ruas jalan nasional yang akan ditetapkan Kelas Jalannya kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyampaikan pertimbangannya kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri MENETAPKAN Kelas Jalan untuk jalan nasional; dan d. dalam hal menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menyampaikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri dapat MENETAPKAN Kelas Jalan sementara untuk jalan nasional.

Article 9

Penetapan Kelas Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Gubernur menyampaikan daftar ruas, peta, dan data teknis jalan provinsi yang akan ditetapkan Kelas Jalannya kepada Menteri; b. Menteri menyampaikan pertimbangannya kepada gubernur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya daftar usulan; dan c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, gubernur MENETAPKAN Kelas Jalan provinsi.

Article 10

(1) Dalam hal terdapat 2 (dua) ruas jalan atau lebih dengan status berbeda dan saling berhubungan, ruas jalan tersebut ditetapkan dalam 1 (satu) Kelas Jalan. (2) Penetapan Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi antar Penyelenggara Jalan terkait.

Peraturan Menteri Nomor 05-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB Ketiga

Article 12

BAB Keempat

Article 13

BAB Kelima

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16