PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

PERMEN Nomor 03-prt-m-2017 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 tentang Penetapan dan Tata cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha untuk Pengadaaan Tanah Jalan Tol (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 708), diubah sebagai berikut: 1. Di antara angka 11 dan angka 12 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 11a, angka 11b, dan angka 11c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Article 13

Correction

Permohonan pengantian dana talangan Badan Usaha yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis penggantian dana talangan yang digunakan terlebih dahulu kepada BPJT; b. berdasarkan permohonan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, BPJT mengajukan permohonan penggantian dana talangan kepada LMAN; c. Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: 1. identitas badan usaha; 2. rincian dan jumlah uang ganti kerugian pengadaan tanah; dan 3. objek Pengadaan Tanah. d. Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi oleh BPJT dengan berkas sebagai berikut: 1. laporan hasil verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 2. bukti pembayaran yang diajukan oleh badan usaha dan telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga yang memerlukan tanah berupa berita acara penyerapan dana pengadaan tanah yang menggunakan dana badan usaha terlebih dahulu dan telah ditandatangani oleh PPK Pengadaan Tanah Kementerian/Lembaga atas jumlah keseluruhan pembayaran yang telah diterima oleh pihak yang berhak, berdasarkan: a) surat validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah; b) surat keterangan/Surat Perintah Pembayaran (SPP) dari PPK Pengadaan Tanah pada Kementerian/Lembaga tentang pembayaran ganti kerugian; dan c) berita acara pelepasan hak dari pihak yang berhak dan kuitansi dari PPK Pengadaan Tanah Kementerian/Lembaga; 3. surat pernyataan tanggung jawab dari PPK pengadaan tanah pada Kementerian/Lembaga yang memuat: a) kebenaran pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak; dan b) bertanggung jawab sepenuhnya atas pembayaran ganti kerugian dan pernyataan kesediaan menyetorkan uang ganti kerugian apabila terdapat kesalahan pembayaran dan/atau kelebihan pembayaran; 4. fotokopi bukti hak atas tanah atau dokumen pendukung; dan 5. nota kesepahaman antara LMAN dengan Kepala BPJT dan Direktur Utama Badan Usaha; e. BPJT mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus mengajukan permohonan penggunaan sementara atas aset hasil Pengadaan Tanah yang akan digunakan untuk pembangunan jalan tol; f. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, BPJT menyampaikan permintaan kelengkapan data kepada Direktorat Jenderal sebagai persyaratan verifikasi penggantian pengadaan tanah jalan tol oleh BPKP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan penggantian dana talangan Badan Usaha; g. Direktorat Jenderal menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 2, huruf d angka 3, dan huruf d angka 4 kepada BPJT dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan kelengkapan data dari BPJT; h. BPJT mengajukan permohonan verifikasi penggantian dana talangan pengadaan tanah jalan tol paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima persyaratan dokumen dari Direktorat Jenderal; dan i. BPJT atas nama Menteri mengajukan permohonan kepada LMAN sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil verifikasi penggantian dana talangan pengadaan tanah jalan tol dari BPKP. 9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2016 Tentang Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 2

Article 2A

Article 3

Article 4

Article 7

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article II