PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

PERMEN Nomor 03-prt-m-2016 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Article 12

Correction

(1) Persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi: a. izin prinsip; b. akta Pendirian BUJK PMA dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM; c. anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM; d. NPWP perusahaan; e. NPWP PJBU; f. data umum BUJK PMA atau company profile; g. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJBU; h. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJT; i. Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup; j. Legalitas alamat perusahaan kantor yang terdiri atas: 1. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor berupa akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama perusahaan atau sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan; 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diajukan; atau 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau c) dalam hal afiliasi merupakan 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan. 4. hubungan afiliasi, mencakup: a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan. 5. surat keterangan domisili perusahaan. k. surat pernyataan bahwa PJBU dan direksi BUJK PMA tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain yang beroperasi di INDONESIA. (2) Persyaratan permohonan perpanjangan IUJK PMA mutatis muntandis dengan persyaratan permohonan IUJK PMA baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah dengan ketentuan yang meliputi: a. IUJK PMA asli yang masih berlaku; dan b. rekomendasi teknis dari Tim Teknis. (3) Persyaratan permohonan perubahan data nama badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi: a. IUJK PMA yang masih berlaku; dan b. Akta perubahan terakhir yang terkait dilengkapi dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM; (4) Persyaratan permohonan perubahan data alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi: a. IUJK PMA yang masih berlaku; b. Legalitas alamat perusahaan yang terdiri atas: 1. bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk kantor berupa akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atas nama perusahaan atau sertifikat hak atas tanah dan Izin Mendirikan Bangunan. 2. bukti perjanjian sewa menyewa tanah dan/atau gedung/bangunan, berupa rekaman perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan dengan jangka waktu sewa paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diajukan; atau 3. bukti afiliasi dan perjanjian pinjam pakai, bila: a) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada dalam 1 (satu) bangunan secara utuh dan terpadu dengan beberapa perusahaan lainnya yang memiliki afiliasi; b) tempat kedudukan kantor pusat perusahaan berada di lahan atau bangunan yang dikuasai oleh perusahaan lain yang memiliki afiliasi; atau c) dalam hal afiliasi merupakan 1 (satu) grup perusahaan, dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam akta perusahaan. 4. hubungan afiliasi, mencakup: a) 1 (satu) grup perusahaan, yang dibuktikan dengan kepemilikan saham dalam Akta perusahaan; atau b) Perjanjian kerjasama antar perusahaan yang dibuktikan dengan kesepakatan kerjasama yang ditandatangani oleh direksi masing-masing perusahaan. c. NPWP perusahaan sesuai dengan alamat yang baru; d. Surat keterangan domisili perusahaan sesuai dengan alamat yang baru; dan e. Dokumen Pengelolaan lingkungan hidup. (5) Persyaratan permohonan perubahan nama PJBU dan/atau PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi: a. IUJK PMA yang masih berlaku; b. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJBU; c. KITAS, IMTA, dan paspor atau kartu tanda penduduk PJT; d. Surat pernyataan bahwa PJBU dan direksi atau komisaris BUJK PMA tidak sedang menjabat sebagai direksi atau komisaris pada BUJK lain; dan e. NPWP PJBU.

Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL ASING

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

BAB IV

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

BAB Kedua

Article 12

Article 13

BAB Ketiga

Article 14

BAB Kedua

BAB V

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

BAB VIII

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22