PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 9 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP

Article 5

Correction

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian meliputi unsur- unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Satuan Kerja.

Article 6

Correction

(1) Lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan kondisi dalam lingkungan Satuan Kerja serta lingkungan Kementerian secara keseluruhan yang mempengaruhi efektivitas SPI. (2) Pimpinan Satuan Kerja wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik antara Satuan Kerja dan dengan instansi pemerintah terkait.

Article 7

(1) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Kerja dan Kementerian secara keseluruhan. (2) Pimpinan Satuan Kerja wajib melakukan penilaian risiko, melalui: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko.

Article 8

(1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. (2) Pimpinan Satuan Kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Satuan Kerja. (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Satuan Kerja; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

Article 9

(1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri dari: a. unsur informasi; dan b. unsur komunikasi. (2) Unsur informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan data yang sudah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja. (3) Unsur komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. (4) Dalam melaksanakan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Satuan Kerja wajib mengindentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.

Article 10

(1) Pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. (2) Pimpinan Satuan Kerja melakukan pemantauan SPIP yang dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VII

Article 15