PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Article 5

(1) Susunan organisasi Sekretariat KPAI terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

Subbagian Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi urusan tata usaha, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KPAI dan Sekretariat KPAI.

Article 7

Di lingkungan Sekretariat KPAI ditetapkan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 8

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Teknis Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya. (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Ketentuan mengenai uraian pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Teknis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Article 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan melalui analisis jabatan dan beban kerja. (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Article 10

Sekretariat KPAI dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat KPAI.

Article 11

(1) Kepala Sekretariat KPAI menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan teknis KPAI kepada Ketua KPAI secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan. (2) Kepala Sekretariat KPAI menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan administratif Sekretariat KPAI kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Article 12

Sekretariat KPAI harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat KPAI.

Article 13

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat KPAI dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat KPAI maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah serta lembaga lain yang terkait.

Article 14

Semua unsur di lingkungan Sekretariat KPAI harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 16

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Article 17

Pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Article 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Article 19

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.