PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 6 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Article 5

(1) Setiap pimpinan dan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja. (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui: a. pengembangan budaya sadar Risiko; b. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan c. penyelenggaraan proses Manajemen Risiko.

Article 6

(1) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan kegiatan. (2) Budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. (3) Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; b. komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko; c. penghargaan terhadap pihak yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Article 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. UPR; b. Komite Manajemen Risiko; dan c. Inspektorat.

Article 8

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, yaitu pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap seluruh penerapan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; b. koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat 1 (satu) level di bawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan c. pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada satuan kerja yang bersangkutan. (2) Tugas dan tanggung jawab UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memastikan proses Manajemen Risiko di satuan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku; b. melakukan identifikasi Risiko pada sasaran yang ditetapkan; c. melakukan analisis Risiko; d. melakukan mitigasi Risiko; e. menyusun rencana tindak pengendalian Risiko; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

Article 9

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. Menteri selaku Pengarah; b. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua; c. Pejabat Eselon I selaku anggota; dan d. Pejabat Eselon II di Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani manajemen kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris. (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. MENETAPKAN kebijakan penerapan Manajemen Risiko; b. melakukan pengendalian kebijakan penerapan Manajemen Risiko; c. memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif; d. MENETAPKAN konteks pengelolaan Risiko; e. mengidentifikasi dan MENETAPKAN Risiko strategis atas tujuan dan sasaran organisasi; f. MENETAPKAN respon atas Risiko strategis yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan selera Risiko, Risiko yang dapat ditolerir, serta asas biaya manfaat. g. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko di tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. melakukan pemantauan dan reviu pelaksanaan rencana penanganan Risiko dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko; dan i. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Article 10

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR.

Article 11

(1) Proses Manajemen Risiko dilakukan dengan menerapkan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis. (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: a. komunikasi dan konsultasi; b. penetapan konteks; c. penilaian Risiko; d. penanganan Risiko; dan e. pemantauan dan reviu. (3) Penyelenggaraan proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus: a. menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, khususnya manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal; b. menyatu dalam budaya organisasi; dan c. disesuaikan dengan proses bisnis organisasi. (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Ketiga

Struktur Manajemen Risiko

Article 7

Struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. UPR; b. Komite Manajemen Risiko; dan c. Inspektorat.

Article 8

(1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tingkatan struktur sebagai berikut: a. pemilik Risiko, yaitu pimpinan satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap seluruh penerapan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; b. koordinator Risiko, meliputi seluruh pejabat 1 (satu) level di bawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan c. pengelola Risiko, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas membantu koordinator Risiko dalam perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan pengadministrasian Manajemen Risiko pada satuan kerja yang bersangkutan. (2) Tugas dan tanggung jawab UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memastikan proses Manajemen Risiko di satuan kerja telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku; b. melakukan identifikasi Risiko pada sasaran yang ditetapkan; c. melakukan analisis Risiko; d. melakukan mitigasi Risiko; e. menyusun rencana tindak pengendalian Risiko; dan f. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Manajemen Risiko kepada Komite Manajemen Risiko.

Article 9

(1) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. Menteri selaku Pengarah; b. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Ketua; c. Pejabat Eselon I selaku anggota; dan d. Pejabat Eselon II di Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menangani manajemen kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Sekretaris. (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. MENETAPKAN kebijakan penerapan Manajemen Risiko; b. melakukan pengendalian kebijakan penerapan Manajemen Risiko; c. memastikan bahwa proses Manajemen Risiko berjalan efektif; d. MENETAPKAN konteks pengelolaan Risiko; e. mengidentifikasi dan MENETAPKAN Risiko strategis atas tujuan dan sasaran organisasi; f. MENETAPKAN respon atas Risiko strategis yang teridentifikasi dengan mempertimbangkan selera Risiko, Risiko yang dapat ditolerir, serta asas biaya manfaat. g. memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses Manajemen Risiko di tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; h. melakukan pemantauan dan reviu pelaksanaan rencana penanganan Risiko dan efektivitas penerapan Manajemen Risiko; dan i. membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Article 10

(1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bertanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR.