SEKRETARIAT KEMENTERIAN
(1) Sekretariat Kementerian merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.
Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:
a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan data dan informasi; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Susunan organisasi Sekretariat Kementerian terdiri atas:
a. Biro Data dan Informasi;
b. Biro Perencanaan dan Keuangan;
c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
d. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.
Biro Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi, dan layanan data; dan
b. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan teknologi informasi.
Biro Data dan Informasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, dan urusan keuangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi serta reformasi birokrasi; dan
d. penyiapan bahan pimpinan.
Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, administrasi kerja sama, dan hubungan masyarakat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
b. penyiapan pemberian advokasi hukum;
c. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
d. pengelolaan hubungan masyarakat, publikasi, dan layanan informasi.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian, urusan rumah tangga, arsip, dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan sumber daya manusia;
b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan pengadaan barang/jasa;
c. penataan organisasi dan tata laksana;
d. pelaksanaan urusan protokol; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, persuratan, arsip, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan.
Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas:
a. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengadaan barang/jasa, protokol, tata usaha pimpinan, persuratan, arsip, dokumentasi, dan pengelolaan perpustakaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan;
b. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
c. pelaksanaan urusan keprotokolan;
d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara;
e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan;
f. pengelolaan persuratan, arsip, dan dokumentasi; dan
g. pengelolaan perpustakaan.
Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Subbagian Kerumahtanggaan; dan
b. Subbagian Protokol.
(1) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas pelaksanaan urusan pemeliharaan dan keamanan serta urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara.
(2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan keprotokolan.