PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

PERMEN Nomor 4 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB IV

KLASIFIKASI, KELENGKAPAN ORGANISASI, DAN ESELONISASI

Article 9

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas: a. UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan b. UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota.

Article 10

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: a. Kelas A; dan b. Kelas B.

Article 11

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Subbagian tata usaha; c. Seksi pengaduan; d. Seksi tindak lanjut; dan e. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk melakukan: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan e. pelaksanaan kerumahtanggaan. (5) Seksi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk: a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat; b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung; c. melakukan pengelolaan kasus; dan d. melindungi korban di penampungan sementara. (6) Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas untuk: a. melaksanakan mediasi; b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Article 12

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Subbagian tata usaha; c. Pelaksana; dan d. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Article 13

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. Kelas A; dan b. Kelas B.

Article 14

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Subbagian tata usaha; c. Pelaksana; dan d. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Article 15

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Pelaksana; dan c. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Article 16

Bagan struktur organisasi UPTD PPA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 17

Eselonisasi di UPTD PPA provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi: a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator; b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan c. Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Article 18

Eselonisasi di UPTD PPA provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Article 19

Eselonisasi di UPTD PPA kabupaten/kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi: a. Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas; dan b. Kepala Subbagian yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

Article 20

Eselonisasi di UPTD PPA daerah Kabupaten/Kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi Kepala UPTD yang merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB Kesatu

Klasifikasi dan Kelengkapan Organisasi

Article 9

Klasifikasi UPTD PPA terdiri atas: a. UPTD PPA tingkat daerah provinsi; dan b. UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota.

Article 10

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas: a. Kelas A; dan b. Kelas B.

Article 11

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Subbagian tata usaha; c. Seksi pengaduan; d. Seksi tindak lanjut; dan e. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk melakukan: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan e. pelaksanaan kerumahtanggaan. (5) Seksi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk: a. melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat; b. melakukan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung; c. melakukan pengelolaan kasus; dan d. melindungi korban di penampungan sementara. (6) Seksi tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas untuk: a. melaksanakan mediasi; b. melakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya; dan c. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.

Article 12

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah provinsi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Subbagian tata usaha; c. Pelaksana; dan d. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas untuk: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Article 13

Klasifikasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. Kelas A; dan b. Kelas B.

Article 14

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Subbagian tata usaha; c. Pelaksana; dan d. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA. (4) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas: a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran; b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan; c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Article 15

(1) Susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri atas: a. Kepala UPTD PPA; b. Pelaksana; dan c. Kelompok jabatan fungsional. (2) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi: a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA; b. menyusun program kerja UPTD PPA; c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA; e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Article 16

Bagan struktur organisasi UPTD PPA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.