PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

PERMEN Nomor 4 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PELAKSANAAN

Article 4

Correction

(1) Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dalam bentuk program dan kegiatan dari Tahun 2017-2019. (2) Kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan kebutuhan Anak Penyandang Disabilitas.

Article 5

Correction

Pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dilakukan melalui layanan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Article 6

Pelaksanaan program kegiatan perlindungan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dilaksanakan secara bersama-sama atau sendiri.

Article 7

(1) Dalam melaksanakan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dibentuk kelompok kerja anak penyandang disabilitas. (2) Kelompok kerja anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas: a. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan penyuluhan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas; b. menyebarluaskan materi komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas; c. membahas isu dan kasus Anak Penyandang Disabilitas yang terjadi di masyarakat dan penyelesaiannya; dan d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas. (4) Keanggotaan kelompok kerja Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga terkait dan masyarakat. (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk membahas masalah dan hambatan serta hal lain yang diperlukan dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Khusus bagi Anak penyandang disabilitas berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kelompok kerja anak penyandang disabilitas.

Article 8

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun rencana aksi yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, kebutuhan, dan kemampuan daerah.

Article 9

Pelaksanaan Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dalam bentuk program kegiatan di daerah dilakukan dengan melibatkan dinas instansi terkait dan masyarakat di daerah yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

Article 11