PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang SISTEM PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 2 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PENGELOLAAN

Article 4

Pengelolaan Produk Hukum meliputi : a. pengumpulan produk hukum; b. pengelompokan produk hukum; c. pengolahan produk hukum; d. penyimpanan produk hukum; e. penyebarluasan produk hukum; dan f. pemeliharaan produk hukum.

Article 5

Pengumpulan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik.

Article 6

(1) Pengumpulan produk hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan dengan cara: a. membeli; b. hibah; c. hadiah; d. fotokopi; e. menyalin; dan/atau f. tukar menukar. (2) Pengumpulan produk hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan cara: a. mengunduh; b. menyalin softcopy; dan/atau c. alih data.

Article 7

Pengelompokan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan berdasarkan: a. pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum; dan/atau b. pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan.

Article 8

(1) Pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan memperhatikan: a. nomor; b. tahun; c. judul; dan d. status. (2) Pengelompokan nomor penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan nomor penerbitan yang lebih awal. (3) Pengelompokan tahun penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tahun penerbitan yang lebih awal.

Article 9

(1) Pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. hukum; b. politik; c. ekonomi; dan d. sosial dan budaya. (2) Pengelompokan produk hukum bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem peradilan pidana anak, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, hak asasi manusia, perdagangan orang dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan hukum. (3) Pengelompokan produk hukum bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilihan umum, partai politik, pemilihan PRESIDEN, pemilihan gubernur dan bupati/walikota, keterwakilan perempuan di parlemen dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan politik. (4) Pengelompokan produk hukum bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbankan, perpajakan, tenaga kerja dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan ekonomi. (5) Pengelompokan produk hukum bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, sumber daya alam dan lingkungan, pariwisata, kebudayaan, HIV/AIDS, narkoba, konflik sosial, bencana alam, pornografi dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan sosial budaya.

Article 10

Pengolahan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan dengan cara: a. inventarisasi; b. katalogisasi; dan c. abstraksi.

Article 11

(1) Pengolahan produk hukum dengan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara mencatat dan membuat daftar produk hukum yang unsur-unsurnya terdiri dari nomor urut, bentuk peraturan, nomor peraturan, tanggal, tentang, sumber dan status. (2) Pengolahan produk hukum dengan katalogisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b adalah suatu proses pembuatan kartu katalog dari setiap jenis produk hukum yang isinya terdiri dari nama lembaga atau pejabat yang mengeluarkan peraturan, nomor urut, jenis peraturan, nomor peraturan, tanggal, judul, sumber dan status. (3) Pengolahan produk hukum dengan abstraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dengan cara membuat ringkasan dari konsiderans Menimbang, dasar hukum Mengingat, isi atau materi muatan, tanggal berlakunya peraturan dan menuliskan peraturan yang akan diatur lebih lanjut, peraturan yang dicabut, peraturan yang diubah, jumlah halaman penjelasan dan lampiran.

Article 12

Penyimpanan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik.

Article 13

(1) Penyimpanan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan produk hukum dalam rak/lemari di tempat khusus yang telah disediakan. (2) Penyimpanan Produk Hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara : a. database offline/stand alone; b. online database; dan c. disk (External Hard Disk, Flash Disk, Compact Disk); (3) Penyimpanan Produk Hukum dengan database/stand alone sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan dalam sistem aplikasi database produk hukum yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan. (4) Penyimpanan Produk Hukum melalui online database dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan dalam online database yang bisa diakses secara online melalui website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Article 14

Penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik.

Article 15

(1) Penyebarluasan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan cara: a. pencetakan produk hukum; dan/atau b. distribusi secara langsung. (2) Penyebarluasan Produk Hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan cara: a. memberikan salinan melalui disk (compact disk external hardisk, dan flash disk); b. mengirimkan melalui email; atau c. menempatkan softcopy peraturan melalui website resmi yang ditetapkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Article 16

(1) Pemeliharaan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilakukan dengan cara: a. manual; dan b. elektronik. (2) Pemeliharaan Produk Hukum secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: a. pengasapan/penyemprotan anti serangga; dan/atau b. weeding atau perawatan. (3) Pemeliharaan Produk Hukum secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui : a. memasang antivirus; b. update aplikasi; dan/atau c. pembaruan perangkat.

BAB Ketiga

Pengelompokan

Article 7

Pengelompokan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikelompokkan berdasarkan: a. pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum; dan/atau b. pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan.

Article 8

(1) Pengelompokan berdasarkan jenis produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan memperhatikan: a. nomor; b. tahun; c. judul; dan d. status. (2) Pengelompokan nomor penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan nomor penerbitan yang lebih awal. (3) Pengelompokan tahun penerbitan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhatikan tahun penerbitan yang lebih awal.

Article 9

(1) Pengelompokan berdasarkan bidang pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. hukum; b. politik; c. ekonomi; dan d. sosial dan budaya. (2) Pengelompokan produk hukum bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi sistem peradilan pidana anak, kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, hak asasi manusia, perdagangan orang dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan hukum. (3) Pengelompokan produk hukum bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemilihan umum, partai politik, pemilihan PRESIDEN, pemilihan gubernur dan bupati/walikota, keterwakilan perempuan di parlemen dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan politik. (4) Pengelompokan produk hukum bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbankan, perpajakan, tenaga kerja dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan ekonomi. (5) Pengelompokan produk hukum bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, sumber daya alam dan lingkungan, pariwisata, kebudayaan, HIV/AIDS, narkoba, konflik sosial, bencana alam, pornografi dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan sosial budaya.