Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,
LINDA AMALIA SARI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR...
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI
I.
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pengembangan KLA
Komitmen dunia untuk menciptakan sebuah dunia layak anak sebagaimana yang tertuang dalam dokumen A World Fit for Childern (WFC) bahwa ”Pengembangan manusia yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, dilandaskan pada prinsip demokrasi, persamaan, non- diskriminasi, perdamaian dan keadilan serta sifat segala hak asasi manusia yang universal, tak tercerai-beraikan, saling tergantung dan saling bertautan, termasuk hak atas perkembangan anak (Unicef, 2002:19).
Dunia Layak Anak (Unicef, 2002:26) adalah dunia semua anak mendapatkan awal kehidupan yang sebaik mungkin dan mempunyai akses kepada pendidikan dasar yang bermutu, termasuk pendidikan dasar yang bersifat wajib dan tersedia tanpa bayaran, dunia di mana semua anak-anak, termasuk remaja memiliki peluang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas individu dalam lingkungan yang aman dan suportif, serta perkembangan anak secara fisik, psikologis, spritual, sosial, emosional, kognitif dan budaya sebagai prioritas nasional dan dunia.
Belajar dari pengalaman sebelumnya untuk implementasi Konvensi Hak-Hak Anak penuh dengan tantangan, akan tetapi, jika semua pihak membenarkan bahwa kebutuhan dan hak-hak anak harus menjadi prioritas dalam setiap pembangunan, sehingga menjadi titik penyatuan yang efektif dalam pembangunan di bidang anak.
Untuk mewujudkan Dunia Layak Anak membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam (Unicef, 2002:20-22):
1. mendahulukan kepentingan anak;
2. memberantas kemiskinan melalui investasi pada anak;
3. memastikan jangan sampai seorang anak tertinggal;
4. merawat setiap anak;
5. mendidik setiap anak;
6. melindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi;
7. melindungi anak dari peperangan;
8. memberantas HIV/AIDS;
9. mendengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka; dan
10. melindungi bumi bagi anak.
INDONESIA sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan Deklarasi WFC berkomitmen membangun INDONESIA Layak Anak. Komitmen ini
selanjutnya dituangkan dalam ”Program Nasional bagai Anak INDONESIA (PNBAI) 2015”. Terdapat 4 (empat) bidang pokok dalam PNBAI yaitu : promosi hidup sehat, penyediaan pendidikan yang berkualitas, perlindungan terhadap perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan, serta penanggulangan HIV/AIDS.
Untuk mempercepat komitmen ini, Pemerintah INDONESIA melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait mengembangkan Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Langkah awal pengembangan KLA, telah dilakukan melalui ujicoba di 5 kabupaten/kota pada tahun 2006 dan 10 kabupaten/kota pada tahun 2007sampai tahun 2009. Untuk memperkuat kebijakan KLA, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupten/Kota Layak Anak.
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak juga telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014. Selain itu, PRESIDEN Republik INDONESIA menginstrusikan ”Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak” sebagai salah satu prioritas program bidang perlindungan anak sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010.
B.
Pentingnya Provinsi Mengembangkan KLA
Gubernur dalam mencapai keterpaduan di bidang perencanaan maupun pelaksaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Selain itu Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan, meliputi:
koordinasi, pembinaan, dan pengawasan.
Pemerintah Provinsi memiliki peran dalam mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak sebagai upaya percepatan pelaksanaan salah satu urusan wajib di bidang perlindungan anak. Perlindungan anak menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
C.
Landasan Hukum
1. UNDANG-UNDANG Dasar 1945.
2. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
6. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota MENETAPKAN perlindungan anak sebagai urusan wajib pada skala provinsi dan skala kabupaten/kota.
7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
8. Peraturan PRESIDEN RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-1014.
9. Keputusan PRESIDEN Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
10. Instruksi PRESIDEN Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010.
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
II.
KONSEP DASAR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
A.
Pengertian KLA
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.
B.
Tujuan KLA
Pengembangan KLA bertujuan untuk:
1. meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam memenuhi hak-hak anak;
3. mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.
C.
Strategi KLA
Untuk mempercepat implementasi KLA digunakan strategi “Pengarustamaan Hak Anak” yaitu mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
D.
Peran Para Pihak
1. Lembaga Legislatif
DPRD Provinsi mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Lembaga Yudikatif
Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.
3. Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan
Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.
4. Dunia Usaha Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari alokasi Corporate Social Responsibility untuk mendukung pelaksanaan KLA.
5. Masyarakat Masyarakat bertanggung jawab mengefektifkan untuk turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.
III.
TAHAP PENGEMBANGAN
A.
Persiapan
Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggungjawab di bidang pembangunan anak dalam hal:
1. Membangun kesepakatan setiap SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Provinsi dan merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Gugus Tugas KLA Provinsi ditetapkan melalui Peraturan atau Keputusan Gubernur dengan tugas sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA di wilayahnya;
b. menyusun mekanisme kerja;
c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidentil;
d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.
GUGUS TUGAS KLA
No Keanggotaan Tugas Pokok Kedudukan 1 Sekretaris Daerah
• Menggalang sumber daya dan mitra potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan KLA.
Penanggungjawab merangkap Ketua Gugus Tugas KLA 2 Kepala BAPPEDA • Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak dari masing-masing SKPD.
• Mengkoordinasikan program- program pembangunan anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha dan lembaga internasional.
• Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak, termasuk pelibatan peran anak.
Penanggung Jawab Bidang Perencanaan dan Penganggaran
3 Kepala Badan Keuangan Daerah • Mengkoordinasikan penganggaran kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak di setiap SKPD.
Wakil Ketua Gugus Tugas KLA
No Keanggotaan Tugas Pokok Kedudukan 4 Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait dengan KLA.
• Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
Sekretaris Gugus Tugas KLA 5 Kepala Dinas Kesehatan • Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Penanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak Kesehatan Anak 6 Kepala Dinas Pendidikan
• Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Penanggungjawab Bidang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 7 Kepala Dinas/Institusi Sosial
• Melaksanakan pelayanan di bidang sosial bagi anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Penanggungjawab Bidang Penanganan Masalah Sosial Anak 8 Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga • Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang layak anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Penanggungjawab Bidang Infrastruktur Layak Anak 9 Kepala Dinas Perhubungan • Melaksanakan pelayanan di bidang perhubungan / transportasi yang layak bagi anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 10 Kepala Badan Lingkungan Hidup • Melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 11 Kepala Dinas Tenaga Kerja
• Melaksanakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang layak anak.
• Melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerja anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 12 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika • Melaksanakan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi yang layak anak.
Anggota
No Keanggotaan Tugas Pokok Kedudukan • Melaksanakan pelayanan informasi yang bersifat tuntunan dan mendidik antara lain pencegahan pornografi.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
13 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi • Melaksanakan pelayanan di bidang moral & tuntunan agama.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 14 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM • Memberikan pembinaan pada Lapas, Bapas dan Rutan Anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 14 Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
• Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
• Melaksanakan ketertiban yang peduli anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 15 BPS Provinsi • Menyusun data anak.
• Mengkoordinasikan data anak lintas SKPD.
Anggota 16 Kepala Biro Kependudukan dan Catatan Sipil • Memberikan pelayanan pemberian akta kelahiran gratis bagi anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 16 Kepala Kepolisian Daerah • Menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian.
• Mempertimbangkan penerapan Restorative Justice.
• Menyediakan unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta, berikut sarana dan prasarana di UPPA.
• Menyediakan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang peduli anak.
• Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus Anggota
No Keanggotaan Tugas Pokok Kedudukan ABH.
• Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
17 Kepala Kejaksaan Tinggi • Melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara tingkat banding.
• Mempertimbangkan penerapan Restorative Justice.
• Menyediakan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 18 Kepala Pengadilan Tinggi • Memeriksa dan MEMUTUSKAN perkara tingkat banding.
• Mempertimbangkan penerapan Restorative Justice.
• Menyediakan hakim yang peduli anak.
• Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Anggota 19 Perguruan Tinggi • Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain melakukan pengkajian KLA serta mempublikasikan hasil kajian.
Anggota 20 Kepala Perpustakaan • Menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh anak.
Anggota
21 Ketua LM dan Ormas di Bidang Anak • Melaksanakan kegiatan pembangunan anak di tingkat akar rumput.
Anggota 22 Ketua Organisasi Profesi • Melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan hasil kajian.
• Melaksanakan kegiatan yang peduli anak, sesuai profesinya.
• Memberikan kontribusi terkait keahliannya di bidang anak.
Anggota 24 Ketua KADIN Daerah • Berperan dan ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat diantaranya pemanfaatan CSR untuk pembangunan anak.
Anggota
No Keanggotaan Tugas Pokok Kedudukan 25 Ketua Lembaga Donor • Membuka akses pendanaan dan bantuan tehnis bagi program dan kegiatan pembangunan anak.
Anggota 26 Ketua Forum Anak • Mensosialisasikan KLA kepada teman sebaya.
• Terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan KLA.
• Menggali kebutuhan anak.
• Mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dari sektor terkait.
Anggota
3. Meningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.
Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi,sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh Pemerintah.
4. Mengumpulkan data anak
Unit kerja terkait di bidang perlindungan anak dan tumbuh kembang anak di tingkat provinsi melakukan pendataan menyeluruh situasi anak tingkat provinsi. Data anak mutlak diperlukan pemerintah provinsi untuk penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan KLA.
Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak di kabupaten/kota, Badan Statistik Provinsi/Kabupaten/Kota, hasil-hasil penelitian atau observasi di bidang anak baik yang dilakukan oleh akademisi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan di bidang anak.
Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu, data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut:
a. Jumlah penduduk,
b. Jumlah anak berdasarkan umur pertahun,
c. Anak dengan akta kelahiran,
d. Anak dengan pendidikan,
e. Anak dengan kesehatan,
f. Anak yang memerlukan perlindungan khusus:
1) Anak korban kekerasan, 2) Anak cacat, 3) Anak jalanan, 4) Pekerja anak, 5) Pekerja rumah tangga anak, 6) Anak berhadapan dengan hukum, 7) Anak yatim dan piatu, 8) Anak dengan orang tua tunggal, 9) Anak yang terpisah dari keluarganya, 10) Anak korban bencana, 11) Anak korban konflik bersenjata/sosial, dan 12) Data lainnya yang dianggap perlu.
g. Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak 1) Jumlah panti asuhan anak, 2) Jumlah taman bermain, 3) Jumlah rumah pintar, 4) Jumlah lapangan olahraga (bola, voley, bulutangkis, tenis, tenis meja, dll), 5) Jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggar budaya, atau club olahraga, dll), 6) Jumlah klinik anak, 7) Jumlah dokter spesialis anak, 8) Zona aman bagi anak, 9) Jumlah sekolah, 10) Jumlah bus sekolah, 11) Jumlah rumah sakit ibu dan anak, dan 12) Jumlah perpustakaan.
h. Partisipasi anak 1) Jumlah OSIS, 2) Jumlah organisasi anak berbasis kesenian, 3) Jumlah organisasi anak berbasis olahraga, 4) Jumlah organisasi anak berbasis keagamaan, 5) Jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya, 6) Jumlah forum anak kabupaten/kota, 7) Jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan, dan 8) Jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
i. Media yang menyuarakan kepentingan anak 1) Jumlah halaman atau rubrik anak di media cetak, 2) Jumlah program anak di media elektronik TV, 3) Jumlah program anak di media radio, dan 4) Media lainnya yang dibutuhkan.
j. Direktori lembaga perlindungan anak.
5. Menganalisis situasi anak provinsi
Analisis situasi anak provinsi dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisis tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat provinsi berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan kelemahan (SWOT Analysis) atau analisis untung rugi atau analisis efektifitas (Cost Benefit Analysis).
Hasil analisis tersebut dibahas dengan SKPD provinsi dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menentukan prioritas kabupaten/kota yang akan mengembangkan KLA, serta sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Provinsi tentang KLA.
B.
Perencanaan
Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi. Pada tahap perencanaan ini masing-masing SKPD provinsi yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Provinsi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan “strategi pengarusutanaan Hak Anak” melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.
Langkah-langkah perencanaan:
1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA
a. Menyususn Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA Provinsi.
b. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
c. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.
d. Mengintegrasikan RAD ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
e. Memasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
2. Penetapan Rencana
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi memiliki kekuatan hukum, dan masing-masing ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
C.
Pelaksanaan
Pada tahap pelaksanaan, masing-masing SKPD Provinsi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Provinsi, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain
itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
Langkah-langkah Pemerintah Provinsi dalam implementasi KLA di kabupaten/kota di wilayahnya yaitu:
1. Menentukan tahapan kabupaten/kota yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA.
2. Membuat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk implementasi KLA.
3. Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA.
4. Memberikan bantuan teknis bagi kabupaten/kota dalam implementasi KLA.
5. Melakukan mediasi bagi kabupaten/kota dalam implementasi KLA.
D.
Pemantauan dan Evaluasi
Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Gubernur untuk memberikan penilaian dalam MENETAPKAN suatu kabupaten/kota menuju KLA atau telah menjadi KLA, sesuai dengan indikator KLA.
IV.
INDIKATOR KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah dapat mengacu kepada indikator KLA, yang tertuang dalam dokumen Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
V.
PERAN PEMERINTAH PROVINSI
Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan kewenangan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana diatur melalui PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Sehubungan dengan Kebijakan KLA, dalam melaksanakan urusan wajib perlindungan anak Gubernur dapat menyusun Kebijakan KLA Provinsi, yang mengacu kepada Kebijakan KLA Nasional.
A.
Penyusunan Kebijakan KLA
Peran pemerintah provinsi di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragamanan sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada Kebijakan KLA. Spesifikasi wilayah ini dilakukan Mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap provinsi berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.
Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA tersebut, antara lain dapat berupa:
1. Peraturan Daerah tentang KLA yang dapat mengatur tentang:
a. Pembentukan KLA,
b. Penyelenggaraan KLA,
c. Pembentukan Gugus Tugas KLA,
d. Koordinasi kerjasama antar instansi terkait dalam pengembangan KLA,
e. Pembinaan KLA,
f. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pengembangan KLA,
g. Penghargaan, dan
h. Pendanaan.
Penyusunan Perda tentang pengembangan KLA didahului dengan penyusunan naskah akademis tentang perlunya pengembangan KLA di daerah yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan pembentukan KLA di daerah.
2. Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah tentang KLA, yang berupa:
a. Peraturan Gubernur.
b. Keputusan Gubernur.
c. Instruksi Gubernur.
d. Surat Edaran Gubernur.
e. Nota Kesepahaman atau (Memorandum of Understanding) atau
f. Bentuk regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala SKPD.
Semua peraturan pelaksanaan tersebut perlu dibuat secara cermat dan bijaksana untuk memastikan bahwa peraturan pelasanaan dapat mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi pemerintah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a. Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan provinsi.
Apabila di dalam visi dan misi tersebut tidak mengandung substansi tentang anak, maka dapat dibuat usulan agar anak dimasukkan ke dalam visi atau sebagai salah satu misi pemerintah provinsi. Dokumen RPJPN dan RPJMN perlu dijadikan referensi karena visi dan misi pemerintah provinsi dijabarkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD).
b. Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Jangka Menegah (RPJMD) Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
c. Memastikan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan anak secara langsung terkait dengan bidang:
pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi anak, infrastruktur, lingkungan, hukum, sosial dan budaya.
d. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Provinsi, Pemda Provinsi dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan kabupaten/kota.
B.
Koordinasi Pelaksanaan KLA
Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat provinsi, antara instansi vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah tingkat provinsi, antar kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, serta antara provinsi dan kabupaten/kota agar tercapai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
C.
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan secara berkala oleh Gubernur.
Untuk membina percontohan Desa/Kelurahan Layak Anak, pelaksanaannya harus dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota.
Sasaran pembinaan dan pengawasan meliputi aspek program KLA maupun aspek sumberdaya manusia dan fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA.
Fasilitasi juga dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), misalnya pembuatan tugu di perbatasan kabupaten/kota, pembuatan billboard di tempat strategis, pembuatan iklan di media dan lain-lain.
Fasilitasi yang dilakukan pemerintah provinsi dalam melaksanakan atau mempercepat terwujudnya KLA dapat berupa bantuan stimulasi di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu. Misalnya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama antara unit kerja di provinsi dengan unit kerja di kabupaten/kota, tim penggerak PKK provinsi kerjasama dengan perusahaan tertentu di kabupaten/kota untuk membentuk desa atau kawasan layak anak binaan, dan lain-lain.
Di dalam pembinaan dan pengawasan juga melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, Tujuan pemantauan pelaksanaan KLA adalah untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi, dan yang melakukan pemantauan adalah Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi.
Hal-hal yang dipantau. meliputi: (a) cakupan-cakupan pemenuhan hak anak;
(b) kegiatan-kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan (c) permasalahan dan hambatan yang timbul. Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal setiap tiga bulan sekali. Sementara itu, kegiatan evaluasi sebaiknya dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.
D.
Pemberian Penghargaan kepada Kabupaten/Kota Layak Anak
Untuk memacu kinerja SKPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi KLA, Gugus Tugas KLA Provinsi mengusulkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang memiliki wewenang untuk memberikan penghargaan kepada bupati/walikota terkait dengan implementasi KLA. Pemberian penghargaan didasarkan oleh penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat.
VI.
PENUTUP
Anak merupakan investasi sumber daya manusia yang menentukan masa depan bangsa dan negara INDONESIA. Konvensi Hak-Hak Anak mengamanatkan agar Negara melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Pemerintah INDONESIA mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan anak, antara lain Program Nasional Bagi Anak INDONESIA (PNBAI), penanganan anak dalam situasi darurat, pelayanan anak melalui telepon (hotline services) TESA 129, wajib belajar 9 tahun, Gerakan Sayang Ibu (GSI), pos pelayanan kesehatan terpadu, dan bina keluarga balita.
Pembangunan anak merupakan isu pembangunan lintas program (cross- cutting issues) sehingga perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan anak di kabupaten/kota.
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Kebijakan kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada di kabupaten/kota secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.
Pengintegrasian sumberdaya pembangunan dan pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan anak yang sudah ada dalam suatu wadah dan semangat menciptakan Kabupaten/Kota Layak Anak, memerlukan adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang Konvensi Hak-Hak Anak, UNDANG-UNDANG Perlindungan Anak dan kebijakan KLA. Pemahaman dan kesadaran tersebut harus dibangun secara sinergis antar dan sesama pemangku kepentingan pembangunan kabupaten/kota di bidang anak antara lain aparat pemerintah termasuk hakim, jaksa dan polisi, lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bekerja di bidang perlindungan anak, sektor swasta dan dunia usaha, tokoh masyarakat pemerhati anak, organisasi kepemudaan, pramuka, guru, orang tua, dan anak-anak.
Keberhasilan pelaksanaan kebijakan KLA akan sangat ditentukan oleh adanya saling pengertian dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap tingkatan pemerintahan dengan pimpinan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki komitmen terhadap investasi sumber daya manusia, yang dimulai sejak usia dini.
Pelaksanaan kebijakan KLA memerlukan berbagai persyaratan, namun demikian inisiatif pelaksanaan kebijakan tersebut tidak perlu menunggu seluruh persyaratan tersebut terpenuhi. Apabila prasyarat KLA sudah terpenuhi, maka pelaksanaan substansi kebijakan KLA sudah dapat dimulai, meskipun dalam skala yang sangat kecil, misalnya di lingkungan rumah tangga atau keluarga,
desa/kelurahan, kecamatan, di lingkungan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan informal, di tempat-tempat pelayanan umum seperti rumah sakit, klinik, terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut dan udara, dan perpustakaan.
Kebijakan KLA bersifat dinamis sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan di wilayah yang infrastrukturnya telah lengkap maupun yang masih kurang. Hal-hal yang secara operasional diperlukan namun belum diatur dalam kebijakan KLA ini maka terbuka kemungkinan untuk diadakan perbaikan sesuai dengan perubahan sosial dan dinamika kebutuhan masyarakat dan anak.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2010
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LINDA AMALIA SARI