PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PERMEN Nomor 1 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

MEKANISME KERJA

Article 6

(1) Penyelenggaraan pelayanan UPT PPA bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, UPT PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, UPT PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Article 7

(1) Untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Pejabat Administrator menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak pada UPT PPA. (2) Standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan UPT PPA.

Article 8

Guna menjamin terselenggaranya layanan UPT PPA sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, Pejabat Administrator menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.

Article 9

(1) Untuk menjamin kualitas layanan terpadu, setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Pejabat Administrator UPT PPA. (2) Setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPT PPA, maupun dalam hubungan antar satuan kerja perangkat daerah dan unsur masyarakat.

Article 10

UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan UPT PPA dan hubungan kerja UPT PPA dengan lembaga lain yang terkait.

Article 11

(1) Untuk meningkatkan kinerja, pejabat administrator UPTD dan non UPTD wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

Article 12

(1) UPT PPA yang berbentuk UPTD bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. (2) UPT PPA yang berbentuk UPT bertanggung jawab kepada Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat laporan tahunan.

Article 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. laporan penyelenggaraan layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan b. data dan dokumentasi yang berkaitan dengan fungsi layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilaporkan ke UPT PPA .

Article 14

(1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi, Bupati/Walikota dan Menteri. (2) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat Provinsi dengan tembusan kepada Menteri. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah perempuan dan anak di daerah.