PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

PERMEN Nomor 03 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN PENILAIAN

Article 3

Correction

Penilaian terhadap KLA dilakukan secara obyektif, independen, netral, dan transparan.

Article 4

Correction

Penilaian kabupaten/kota dalam mewujudkan KLA dilakukan secara bertahap dengan memberikan penilaian terutama yang berkaitan dengan adanya: a. kebijakan yang telah dibuat yang terkait dengan perlindungan anak di daerahnya; b. pengorganisasian; c. program dan kegiatan; d. keuangan; dan e. pelaporan.

Article 5

Jenis kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi adanya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran, dan Naskah Kesepahaman, serta kebijakan lainnya terkait anak.

Article 6

Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi Gugus Tugas KLA, Sekretaris Gugus Tugas KLA, sanggar anak, lembaga peduli anak dan organisasi lainnya yang terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Article 7

Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi kegiatan kabupaten/kota yang terkait dengan advokasi dan sosialisasi, pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan, taman bermain anak, rumah cerdas atau rumah pintar, sekolah ramah anak, perpustakaan keliling, rapat koordinasi Gugus Tugas KLA, seminar KLA, dan komunikasi informasi dan edukasi tentang KLA dan lainnya terkait anak.

Article 8

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi besarnya anggaran yang peduli terhadap anak yang ada di kabupaten/kota baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun dari donor internasional, donor swasta, stimulan perlindungan anak dan lainnya.

Article 9

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi adanya panduan kerja dan pelaporan, data dan analisa masalah anak dan laporan lainnya yang menginformasikan tentang anak.

Article 10

Penilaian KLA dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan.

Article 11

Ketentuan pedoman pelaksanaan penilaian KLA sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

BAB III

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN TIM VERIFIKASI

Article 12

Correction

(1) Untuk melaksanakan penilaian KLA dibentuk Tim Penilai dan Tim Verifikasi (2) Anggota Tim Penilai dan Tim Verifikasi terdiri dari unsur Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Article 13

Correction

Tim Penilai KLA bertugas: a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima; b. melakukan penilaian terhadap semua variabel penilaian yang ada diformulir yang diterima berdasarkan kriteria yang ada; c. melakukan pembobotan hasil penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan; d. membuat urutan atau ranking hasil penilaian berdasarkan nilai yang tertinggi; e. melakukan pengecekan silang (cross check) terhadap berbagai data dan informasi yang tertulis di dalam formulir penilaian; dan f. menyusun rekomendasi kabupaten/kota yang mendapatkan nilai tertinggi kepada Tim Verifikasi.

Article 14

Tim Verifikasi KLA bertugas: a. melakukan verifikasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir penilaian; b. mencari bukti fisik dan/atau dokumen yang dapat menjelaskan kebenaran dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir penilaian; c. peninjauan ke lokasi yang telah diusulkan tim penilai sekaligus melakukan pengecekan langsung kepada kelompok masyarakat dan anak; d. menggali informasi dari pihak ketiga tentang kebenaran dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir penilaian e. menandatangani formulir penilaian yang telah diverifikasi untuk masing- masing kabupaten/kota; dan f. menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Deputi Bidang Perlindungan Anak tentang pelaksanaan verifikasi KLA.

Article 15

(1) Untuk membantu kelancaran tugas dari Tim Penilai dan Tim Verifikasi dibentuk Sekretariat KLA. (2) Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif Tim Penilai dan Tim Verifikasi KLA.

Article 16

Tim Sekretariat dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas: a. menyusun jadwal penilaian dan jadwal pendistribusian ke semua pihak yang berkaitan dengan penilaian KLA; b. mempersiapkan semua formulir penilaian KLA; c. mengumpulkan semua dokumen pendukung sesuai dengan formulir penilaian kepada kabupaten/kota; d. menyelenggarakan kegiatan koordinasi ke daerah; e. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data formulir penilaian; dan f. menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Penilai dan Tim Verifikasi.

Article 17

Keanggotaan Tim Penilai, Tim Verifikasi, dan Sekretariat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 sebagaimana Lampiran II Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Peraturan Menteri Nomor 03 Tahun 2009 tentang PEDOMAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB III

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

BAB V

Article 19