PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2009 tentang KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

PERMEN Nomor 02 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PELAKSANAAN

Article 6

Correction

Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib pemerintah kabupaten/Kota dengan mengimplementasikan ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Article 7

Correction

Pemerintahan propinsi melakukan koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan pelaksanaan KLA di kabupaten/kota di wilayahnya.

Article 8

Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembangunan KLA dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan kebijakan KLA di wilayahnya dengan melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi.

Article 9

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di kabupaten/kota dibentuk gugus tugas. (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

Article 10

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

Article 11

Gugus Tugas KLA di Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota.

Article 12

Gugus tugas lain di daerah yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas KLA.

Article 13

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah: a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; b. MENETAPKAN tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas: c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; d. mengumpulkan data dasar; e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; f. melakukan deseminasi data dasar; g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya); h. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; i. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Article 14

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA di kabupaten/kota, dibentuk sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA. (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis.

Article 15

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan KLA harus disusun RAD di kabupaten/ kota.

Article 16

(1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi program aksi: a. penelaahan kebutuhan atau need assessment KLA; b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak; c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan; d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal; e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya. (2) Program aksi yang harus ada dalam RAD KLA disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan kabupaten/kota.

BAB Kedua

Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak

Article 9

Correction

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di kabupaten/kota dibentuk gugus tugas. (2) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota.

Article 10

Correction

Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak.

Article 11

Gugus Tugas KLA di Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang ketua dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis, dan dibantu seorang wakil ketua dari unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota.

Article 12

Gugus tugas lain di daerah yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan anak dapat dijadikan Gugus Tugas KLA.

Article 13

Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah: a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA; b. MENETAPKAN tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas: c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA; d. mengumpulkan data dasar; e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar; f. melakukan deseminasi data dasar; g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya); h. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerja; i. menyiapkan Peraturan Daerah tentang perlindungan anak; dan j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.

Article 14

(1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA di kabupaten/kota, dibentuk sekretariat. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA. (3) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau unit kerja yang sejenis.

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2009 tentang KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB V

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

Article 25

BAB VII

Article 26

BAB VIII

Article 27