PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2009 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

PERMEN Nomor 01 Tahun 2009

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI

Article 6

Correction

SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota meliputi: a. penanganan pengaduan masyarakat; b. pelayanan rehabilitasi kesehatan; c. pelayanan perlindungan hukum; d. pelayanan rehabilitasi sosial; e. pelayanan pemulangan; dan f. pelayanan reintegrasi sosial.

Article 7

Correction

(1) Penanganan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi persentase cakupan ketersediaan petugas yang mempunyai kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana perdagangan orang. (2) Kemampuan petugas untuk menangani pengaduan tentang adanya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi pelatihan.

Article 8

Pelayanan rehabilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. persentase cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang diberikan oleh petugas yang terlatih pada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang; dan b. cakupan pelayanan rehabilitasi kesehatan yang menyediakan ruang khusus bagi saksi dan/atau korban tindak perdagangan orang di rumah sakit atau puskesmas.

Article 9

Pelayanan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi: a. cakupan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berhasil diputuskan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan b. cakupan pelayanan perlindungan hukum kepada saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diberikan oleh penegak hukum.

Article 10

Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi persentase cakupan pelayanan bantuan rehabilitasi sosial di rumah perlindungan sosial dan sejenisnya kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang oleh petugas rehabilitasi sosial.

Article 11

Pelayanan pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi persentase cakupan pelayanan yang diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan untuk pemulangan ke daerah asal.

Article 12

Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi persentase cakupan pelayanan reintegrasi sosial kepada saksi dan / atau korban tindak pidana perdagangan orang yang kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya.

Article 13

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, merupakan target minimal yang harus dicapai secara bertahap.

Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2009 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN TERPADU BAGI SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB III

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB IV

Article 21

Article 22

Article 23

BAB V

Article 24

BAB VI

Article 25