PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERMEN Nomor 8 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

UNIT PENGELOLAAN LHKPN

Article 9

Correction

(1) Dalam rangka meningkatkan ketaatan Wajib LHKPN dalam menyampaikan LHKPN, dibentuk Unit Pengelolaan LHKPN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional oleh Biro Sumber Daya Manusia. (3) Unit Pengelolaan LHKPN bertugas: a. berkoordinasi dengan Wajib LHKPN; b. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal pemantauan dan evaluasi kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN; c. menyampaikan data Wajib LHKPN dan perubahan data Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi setiap ada perubahan data dan secara periodik paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan Desember; d. melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam huruf c ke dalam aplikasi e-LHKPN; e. menyampaikan memorandum pengingat sebagai konfirmasi kepada Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang belum menyampaikan LHKPN sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; f. menyampaikan memorandum pengingat sebagai konfirmasi melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang belum menyampaikan LHKPN sesuai dangan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan g. menyampaikan laporan pemantauan dan evaluasi kepatuhan penyampaian LHKPN melalui Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tembusan kepada Inspektur Utama pada bulan Juni setiap tahunnya.

Article 10

(1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pengelolaan LHKPN, Kepala Biro Sumber Daya Manusia menunjuk admin instansi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atas persetujuan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Admin Instansi bertugas untuk: a. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam menyampaikan, melaporkan, dan/atau mengumumkan LHKPN; b. mengajukan permintaan akun untuk Wajib LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; dan c. melakukan pemutakhiran data wajib LHKPN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB IV

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

BAB VIII

Article 13

Article 14