PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERMEN Nomor 6 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 2. Keputusan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Deputi, atau Inspektur Utama yang bersifat MENETAPKAN, mengikat individu, dan pada umumnya berlaku untuk jangka waktu tertentu. 3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum melalui prosedur yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 5. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 6. Daftar Rencana Penyusunan Peraturan Menteri yang selanjutnya disebut DRPPM adalah daftar yang memuat rencana penyusunan Peraturan Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 7. Naskah Akademis adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UNDANG-UNDANG sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 8. Pemrakrasa adalah unit kerja yang mempunyai prakarsa untuk mengajukan usulan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan. 9. Pengusul adalah Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II yang mengusulkan rancangan Keputusan Menteri, Keputusan Sekretaris Kementerian, Keputusan Deputi, atau Keputusan Inspektur Utama. 10. Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan perencanaan pengusulan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam daftar rencana penyusunan tahunan. 11. Tahun Pelaksanaan adalah tahun dimana rancangan Peraturan Perundang-undangan mulai disusun.

BAB III

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Article 9

Correction

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Kepala Biro Hukum. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disertai dengan: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. jangkauan dan arah pengaturan.

Article 10

(1) Dalam hal Menteri menyetujui usul penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris Kementerian menyiapkan konsep surat Menteri tentang pengusulan rancangan UNDANG-UNDANG kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, untuk dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Konsep Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditandatangani. (3) Dalam hal usulan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG masuk dalam Program Legislasi Nasional, Kepala Biro Hukum, Pemrakarsa, dan dan unit kerja lain yang terkait menyiapkan rancangan UNDANG-UNDANG.

Article 11

(1) Rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disertai dengan Naskah Akademik. (2) Naskah Akademik disiapkan dan disusun Pemrakarsa yang dibantu oleh Kepala Biro Hukum serta berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak lain yang terkait. (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. kajian teoritis dan praktik empiris; b. evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan terkait; c. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; dan d. jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi yang akan diatur. (4) Sistematika Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan UNDANG-UNDANG dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI

Article 17

Correction

(1) Kepala Biro Hukum mengoordinasikan usulan rancangan Peraturan Menteri dari unit kerja paling lambat bulan Oktober Tahun Perencanaan. (2) Usulan rancangan Peraturan Menteri yang diusulkan kepada Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri uraian yang paling sedikit memuat: a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. jangkauan dan arah pengaturan; dan d. analisis kesesuaian dengan Peraturan Perundang- undangan lain. (3) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam DRPPM.

Article 18

(1) DRPPM ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (2) DRPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lambat bulan Februari Tahun Pelaksanaan.

Article 19

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengusulkan dan menyusun rancangan Peraturan Menteri di luar DRPPM. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kebutuhan organisasi; dan/atau c. kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemrakarsa mengajukan permohonan persetujuan usulan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri, sebelum melakukan penyusunan rancangan Peraturan Menteri. (4) Dalam hal usulan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Menteri, Pemrakarsa dapat mulai melakukan pembahasan.

Article 20

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang tercantum dalam DRPPM dan belum ditetapkan menjadi Peraturan Menteri pada Tahun Pelaksanaan, dapat diusulkan kembali kepada Biro Hukum untuk masuk dalam DRPPM tahun berikutnya. (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri.

Article 21

(1) Rancangan Peraturan Menteri disiapkan oleh Pemrakarsa sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan kepada Kepala Biro Hukum. (3) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. penjelasan mengenai dasar pertimbangan dan dasar hukum; b. pokok-pokok materi yang diatur; c. analisis kesesuaian dengan Peraturan Perundang- undangan lain; dan d. soft copy rancangan Peraturan Menteri. (4) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri merupakan perubahan atas Peraturan Menteri yang sudah ada, penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampiri persandingan Peraturan Menteri yang akan diubah dengan rancangan Peraturan Menteri yang diajukan.

Article 22

(1) Sekretaris Kementerian memberikan arahan kepada Kepala Biro Hukum dan Pemrakarsa terhadap rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). (2) Kepala Biro Hukum dapat berkoordinasi dan melakukan pembahasan bersama dengan Pemrakarsa dan/atau unit kerja lain yang terkait, setelah menerima arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai dilakukan, Kepala Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan Menteri yang telah dicetak di kertas berlogo Garuda Emas kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian untuk ditetapkan. (4) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi paraf Sekretaris Kementerian di sebelah kanan nama jabatan Menteri dan dilampiri rancangan akhir Peraturan Menteri yang telah dibubuhi paraf Pejabat Eselon I Pemrakarsa di sebelah kanan nama jabatan Menteri.

Article 23

(1) Biro Hukum memberikan nomor pada Peraturan Menteri telah ditetapkan oleh Menteri dan menyampaikan konsep surat permohonan pengundangan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian. (2) Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik INDONESIA. (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 24

(1) Kepala Biro Hukum melakukan otentifikasi terhadap Peraturan Menteri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2). (2) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan dilakukan penyebarluasan melalui: a. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan/atau b. nota dinas kepada Pemrakarsa dan unit kerja lain yang terkait.

Article 25

Biro Hukum menyimpan asli Peraturan Menteri dan otentifikasi Peraturan Menteri.

Article 26

(1) Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri, Pemrakarsa bersama Biro Hukum dan/atau unit kerja lain yang terkait wajib menyelenggarakan konsultasi publik. (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaring aspirasi, masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan terhadap rancangan Peraturan Menteri yang sedang disusun.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN MENTERI DAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN

Article 27

Correction

(1) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian disiapkan oleh Pengusul sesuai dengan tugas dan fungsinya. (2) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengusul secara tertulis kepada Sekretaris Kementerian dan/atau Kepala Biro Hukum dengan tembusan kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana. (3) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan dasar pertimbangan dan soft copy dari rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian. (4) Dalam hal rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian merupakan perubahan atas Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang sudah ada, dalam penyampaiannya dilampirkan persandingan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang akan diubah dengan rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang diajukan.

Article 28

(1) Kepala Biro Hukum dapat berkoordinasi dan melakukan pembahasan bersama dengan Pengusul, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, dan/atau unit kerja lain yang terkait setelah menerima rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2). (2) Dalam hal rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian membutuhkan pertimbangan khusus, Kepala Biro Hukum memberikan telaah secara tertulis kepada Pengusul dan/atau Sekretaris Kementerian. (3) Dalam hal rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian mengakibatkan pembebanan keuangan negara, Kepala Biro Hukum dapat meminta konfirmasi mengenai ketersediaan anggaran kepada Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Article 29

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah selesai dilakukan, Pejabat Eselon I Pengusul membubuhkan paraf di sebelah kanan nama jabatan Menteri. (2) Kepala Biro Hukum menyampaikan rancangan Keputusan Menteri yang telah dicetak di kertas berlogo Garuda Emas kepada Sekretaris Kementerian untuk dibubuhi paraf pada sebelah kanan nama jabatan Menteri dan dilampiri dengan rancangan Keputusan Menteri yang telah diparaf Eselon I Pengusul. (3) Sekretaris Kementerian menyampaikan rancangan Keputusan Menteri kepada Menteri untuk ditetapkan.

Article 30

(1) Kepala Biro Hukum membubuhkan paraf di sebelah kanan nama jabatan Sekretaris Kementerian setelah pembahasan rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) telah selesai dilakukan. (2) Rancangan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian untuk ditetapkan.

Article 31

(1) Biro Hukum memberi nomor pada Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian yang telah ditetapkan. (2) Kepala Biro Hukum melakukan otentifikasi pada Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Biro Hukum menyimpan asli Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan otentifikasinya kepada Pengusul dan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana. (4) Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyebarluaskan otentifikasi Keputusan Menteri dan Keputusan Sekretaris Kementerian kepada Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II dan pejabat terkait.

Article 32

(1) Proses penyusunan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 tidak berlaku bagi Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian yang mengatur bidang administrasi kepegawaian. (2) Rancangan Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang sumber daya manusia. (3) Penyusunan, penomoran, dan pengadministrasian Keputusan Menteri atau Keputusan Sekretaris Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja yang tugas dan fungsinya di bidang sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB IV

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kedua

Article 14

Article 15

BAB Ketiga

Article 16

BAB V

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kedua

Article 21

Article 22

BAB Ketiga

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Keempat

Article 26

BAB VI

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

BAB VII

Article 33

BAB VIII

Article 34

BAB IX

Article 35

BAB X

Article 36

Article 37