PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERMEN Nomor 5 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB III

TATA UPACARA

Article 8

Upacara Resmi terdiri atas: a. upacara bendera; dan b. upacara bukan upacara bendera.

Article 9

Upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas: a. upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA; b. upacara hari besar nasional; dan c. upacara Hari Korps Pegawai Republik INDONESIA.

Article 10

Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a. upacara pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di Kementerian PPN/Bappenas; b. upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil; c. upacara Acara Resmi di Kementerian PPN/Bappenas; d. upacara peletakan batu pertama dan peresmian gedung; e. upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama; dan f. upacara penghormatan jenazah di Kementerian PPN/ Bappenas.

Article 11

(1) Tata Upacara bendera, meliputi: a. tata urutan acara dalam upacara bendera; b. tata letak dalam upacara bendera; c. tata Bendera Negara dalam upacara bendera; d. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; dan e. tata pakaian dalam upacara bendera. (2) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Article 12

(1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a minimal terdiri atas: a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa. (2) Dalam kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan.

Article 13

Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi: a. tata letak upacara bendera di lapangan; dan b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

Article 14

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi: a. waktu pengibaran Bendera Negara; b. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara; dan c. tata cara pengibaran Bendera Negara.

Article 15

(1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi: a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara. (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada saat pengibaran atau penurunan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Lagu Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. (3) Iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan menggunakan audio rekaman.

Article 16

(1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dalam upacara bendera disesuaikan menurut jenis upacara bendera. (2) Jenis upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. upacara bendera tipe A; dan b. upacara bendera tipe B. (3) Upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upacara yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yaitu upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik INDONESIA. (4) Upacara bendera tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakanupacara yang diampu oleh kementerian atau lembaga lain yang meliputi: a. upacara Hari Kebangkitan Nasional; b. upacara Hari Lahir Pancasila; c. upacara Hari Kesaktian Pancasila; d. upacara Hari Sumpah Pemuda; e. upacara Hari Pahlawan; f. upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik INDONESIA; g. upacara Hari Ibu; dan h. upacara bendera sesuai dengan ketetapan pemerintah. (5) Dalam upacara bendera dapat digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. (6) Ketentuan jenis pakaian dalam upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Article 17

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera. (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. perwira upacara; d. peserta upacara; e. pembawa naskah; f. pembaca naskah; dan g. pembawa acara. (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. bendera; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah proklamasi; e. naskah Pancasila; f. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan g. teks doa.

Article 18

(1) Tata Upacara bukan upacara bendera meliputi: a. tata urutan acara; b. tata pakaian; dan c. tata letak. (2) Persiapan Tata Upacara bukan upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja terkait berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi Keprotokolan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Article 19

Tata urutan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a minimal terdiri atas: a. menyanyikan dan/atau mendengarkan Lagu Kebangsaan; b. pembukaan; c. acara pokok; d. pembacaan doa; dan e. penutup.

Article 20

Tata pakaian dan tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan jenis upacara bukan upacara bendera.

Article 21

(1) Untuk melaksanakan upacara bukan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera. (2) Kelengkapan dan perlengkapan upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan jenis upacara bukan upacara bendera.

Article 22

Bendera Negara dalam Acara Resmi upacara bukan upacara bendera dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

BAB Kedua

Tata Upacara Bendera

Article 11

(1) Tata Upacara bendera, meliputi: a. tata urutan acara dalam upacara bendera; b. tata letak dalam upacara bendera; c. tata Bendera Negara dalam upacara bendera; d. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; dan e. tata pakaian dalam upacara bendera. (2) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Keprotokolan berkoordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Article 12

(1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a minimal terdiri atas: a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan; b. mengheningkan cipta; c. pembacaan naskah Pancasila; d. pembacaan Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan e. pembacaan doa. (2) Dalam kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan.

Article 13

Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi: a. tata letak upacara bendera di lapangan; dan b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

Article 14

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi: a. waktu pengibaran Bendera Negara; b. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara; dan c. tata cara pengibaran Bendera Negara.

Article 15

(1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi: a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara. (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada saat pengibaran atau penurunan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Lagu Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. (3) Iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan menggunakan audio rekaman.

Article 16

(1) Tata pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dalam upacara bendera disesuaikan menurut jenis upacara bendera. (2) Jenis upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. upacara bendera tipe A; dan b. upacara bendera tipe B. (3) Upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upacara yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, yaitu upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik INDONESIA. (4) Upacara bendera tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakanupacara yang diampu oleh kementerian atau lembaga lain yang meliputi: a. upacara Hari Kebangkitan Nasional; b. upacara Hari Lahir Pancasila; c. upacara Hari Kesaktian Pancasila; d. upacara Hari Sumpah Pemuda; e. upacara Hari Pahlawan; f. upacara Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik INDONESIA; g. upacara Hari Ibu; dan h. upacara bendera sesuai dengan ketetapan pemerintah. (5) Dalam upacara bendera dapat digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan. (6) Ketentuan jenis pakaian dalam upacara bendera tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Article 17

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera. (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. inspektur upacara; b. komandan upacara; c. perwira upacara; d. peserta upacara; e. pembawa naskah; f. pembaca naskah; dan g. pembawa acara. (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi: a. bendera; b. tiang bendera dengan tali; c. mimbar upacara; d. naskah proklamasi; e. naskah Pancasila; f. naskah Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; dan g. teks doa.