Correct Article 8

(1) Perjanjian kinerja disusun berdasarkan rencana strategis. (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani secara berjenjang oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan Satker paling lama 1 (satu) bulan setelah DIPA disahkan. (3) Perjanjian kinerja unit organisasi eselon I disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas dengan tembusan kepala biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan. (4) Perjanjian kinerja unit organisasi eselon II dan Satker disampaikan kepada pimpinan unit organisasi eselon I dengan tembusan kepala biro yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan. (5) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat: a. pergantian atau mutasi pejabat; b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan Program, Kegiatan, dan alokasi anggaran; c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan/atau d. kondisi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (6) Ketentuan mengenai format perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.