PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

PERMEN Nomor 3 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 4. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. 5. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. 6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 10. Tim Penyusun RPJMN adalah tim lintas unit kerja di Kementerian Perencanaan yang dibentuk oleh Menteri Perencanaan yang bertugas menyusun RPJMN. 11. Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yang direncanakan. 12. Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 13. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. 14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 15. Pertemuan Tiga Pihak adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan kesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. 16. Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan dengan kementerian/lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dan sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Renstra K/L dengan RPJMN. 17. Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN adalah pertemuan antara Kementerian Perencanaan dengan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensi sasaran masing-masing program/kegiatan pokok RPJMD dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional, penyesuaian target dan pendanaannya. 18. Kajian Pendahuluan adalah telaahan mengenai situasi, permasalahan, isu strategis, berupa analisis dan sintesis akar permasalahan setiap bidang pembangunan dan alternatif solusi yang sepatutnya diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara umum meliputi arahan prinsip, kebijakan, dan strategi yang dapat digunakan sebagai arahan bagi penyusunan RPJMN. 19. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 20. Deputi Sekotral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pengembangan di sektor tertentu.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMN

Article 5

Correction

(1) Deputi Sektoral menyampaikan hasil Kajian Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada Tim Penyusun RPJMN. (2) Kajian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.

Article 6

Correction

(1) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMN sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik.

Article 7

(1) Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. (2) Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dengan memerhatikan: a. RPJPN 2005-2025; b. arahan Menteri Perencanaan; c. hasil kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan e. hasil evaluasi RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); (3) Penyusunan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada Januari 2019. (4) Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. (5) Pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mensinergikan kegiatan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat.

Article 8

(1) Dalam menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik, Kementerian Perencanaan wajib menyusun KLHS untuk RPJMN. (2) Tim Penyusun RPJMN memerhatikan rekomendasi KLHS untuk RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN.

Article 9

(1) Tim Penyusun RPJMN melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat terhadap konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik. (2) Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik. (3) Tim Penyusun RPJMN menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.

Article 10

(1) Tim Penyusun RPJMN menyusun rancangan awal RPJMN disusun berdasarkan: a. RPJPN 2005-2025; b. Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik yang telah mendapat persetujuan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan c. Visi, Misi dan program prioritas PRESIDEN. (2) Rancangan awal RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas PRESIDEN, Kerangka Ekonomi Makro, yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. (3) Program prioritas PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam isu strategis bersifat lintas kementerian/lembaga dan kewilayahan yang dilengkapi dengan indikasi sasaran nasional.

Article 11

Dalam menyusun rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Tim penyusun RPJMN berkoordinasi dengan Deputi Sektoral.

Article 12

(1) Tim Penyusun RPJMN menyampaikan rancangan awal RPJMN kepada Menteri Perencanaan. (2) Menteri Perencanaan menyampaikan rancangan awal RPJMN kepada PRESIDEN untuk disepakati dalam Sidang Kabinet. (3) Kementerian Perencanaan menyampaikan rancangan awal RPJMN yang telah disepakati dalam Sidang Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kementerian/lembaga paling lambat Juli 2019. (4) Rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan Renstra K/L 2020-2024.

Article 13

(1) Rancangan awal RPJMN dan rancangan Renstra K/L 2020-2024 digunakan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RPJMN untuk menyusun rancangan RPJMN. (2) Rancangan Renstra K/L 2020-2024 ditelaah oleh Menteri Perencanaan untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian/lembaga dengan rancangan awal RPJMN. (3) Menteri Perencanaan menugaskan Deputi Sektoral untuk menelaah rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimulai pada Agustus sampai dengan Oktober 2019. (5) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. (6) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyusunan dan penelaahan Renstra K/L. (7) Hasil penelaahan Renstra K/L oleh Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dengan kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan dalam Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka penyusunan RPJMN 2020-2024. (8) Ketentuan mengenai tata cara Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (9) Hasil penelaahan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN menjadi rancangan RPJMN.

Article 14

(1) Rancangan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang jangka menengah nasional. (2) Tim Penyusun RPJMN mengkoordinasikan proses dan bahan pelaksanaan Musrenbang jangka menengah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Musrenbang jangka menengah Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat. (4) Musrenbang jangka menengah nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah PRESIDEN dilantik. (5) Hasil Musrenbang jangka menengah nasional digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN menjadi rancangan akhir RPJMN. (6) Ketentuan mengenai tata cara Musrenbang jangka menengah nasional diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Article 15

(1) Rancangan RPJMN yang telah disempurnakan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (5) disusun menjadi rancangan akhir RPJMN. (2) Penyempurnaan rancangan akhir RPJMN sebagaimana diatur pada ayat (1) memerhatikan hasil penyesuaian rancangan Renstra K/L 2020-2024. (3) Tim Penyusun RPJMN menyampaikan rancangan akhir RPJMN kepada Menteri Perencanaan paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Musrenbang jangka menengah Nasional.

Article 16

(1) Menteri Perencanaan menyampaikan rancangan akhir RPJMN kepada PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3). (2) Rancangan akhir RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi RPJMN dengan Peraturan PRESIDEN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah PRESIDEN dilantik. (3) RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan penyesuaian rancangan Renstra K/L dan sebagai bahan penyusunan dan/atau penyesuaian RPJMD. (4) Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN dilakukan melalui Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian Renstra K/L dengan RPJMN. (5) Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN dilakukan melalui Pertemuan Dua Pihak Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN. (6) Tata Cara Pertemuan Dua Pihak penyesuaian RPJMD dengan RPJMN diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Article 17

Kementerian Perencanaan melaksanakan sosialisasi RPJMN yang telah ditetapkan dengan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

BAB Ketiga

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik

Article 7

Correction

(1) Tim Penyusun RPJMN menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c. (2) Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dengan memerhatikan: a. RPJPN 2005-2025; b. arahan Menteri Perencanaan; c. hasil kajian pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). d. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; dan e. hasil evaluasi RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); (3) Penyusunan Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada Januari 2019. (4) Konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. (5) Pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk mensinergikan kegiatan kementerian/lembaga, dunia usaha, dan masyarakat.

Article 8

(1) Dalam menyusun konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik, Kementerian Perencanaan wajib menyusun KLHS untuk RPJMN. (2) Tim Penyusun RPJMN memerhatikan rekomendasi KLHS untuk RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN.

Article 9

(1) Tim Penyusun RPJMN melakukan sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat terhadap konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik. (2) Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan konsep Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik. (3) Tim Penyusun RPJMN menyampaikan Rancangan Rencana Pembangunan Teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan.

BAB Kelima

Penyusunan Rancangan RPJMN

Article 13

Correction

(1) Rancangan awal RPJMN dan rancangan Renstra K/L 2020-2024 digunakan sebagai bahan oleh Tim Penyusun RPJMN untuk menyusun rancangan RPJMN. (2) Rancangan Renstra K/L 2020-2024 ditelaah oleh Menteri Perencanaan untuk menjamin keselarasan kebijakan kementerian/lembaga dengan rancangan awal RPJMN. (3) Menteri Perencanaan menugaskan Deputi Sektoral untuk menelaah rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimulai pada Agustus sampai dengan Oktober 2019. (5) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program) dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. (6) Penelaahan rancangan Renstra K/L 2020-2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan tentang penyusunan dan penelaahan Renstra K/L. (7) Hasil penelaahan Renstra K/L oleh Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dengan kementerian/lembaga dan Kementerian Keuangan dalam Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka penyusunan RPJMN 2020-2024. (8) Ketentuan mengenai tata cara Pertemuan Tiga Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (9) Hasil penelaahan Menteri Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMN menjadi rancangan RPJMN.

Article 14

(1) Rancangan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang jangka menengah nasional. (2) Tim Penyusun RPJMN mengkoordinasikan proses dan bahan pelaksanaan Musrenbang jangka menengah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Musrenbang jangka menengah Nasional diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat. (4) Musrenbang jangka menengah nasional dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah PRESIDEN dilantik. (5) Hasil Musrenbang jangka menengah nasional digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMN menjadi rancangan akhir RPJMN. (6) Ketentuan mengenai tata cara Musrenbang jangka menengah nasional diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

BAB Keenam

Article 15

BAB Ketujuh

Article 16

BAB Kedelapan

Article 17

BAB III

Article 18

BAB IV

Article 19

BAB IV

Article 20