PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016

PERMEN Nomor 3 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah Provinsi. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG. 5. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 6. Rencana Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disingkat Renja Kementerian PPN/Bappenas, adalah dokumen perencanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut RKA Kementerian PPN/Bappenas, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah. 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 10. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada PRESIDEN dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Eselon I Pembina adalah Unit Kerja Eselon I Kementerian PPN/Bappenas yang mengarahkan kegiatan Dekonsentrasi sesuai tugas dan fungsinya. 12. Eselon II Pembina adalah Unit Kerja Eselon II Kementerian PPN/Bappenas yang melaksanakan pembinaan kegiatan Dekonsentrasi sesuai tugas dan fungsinya. 13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. 16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten atau kota adalah badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut Bappeda.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Article 23

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2016 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS NOMOR 3 TAHUN 2016 ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI PER SATKER KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2016 No. KODE SATKER NAMA SATKER Jumlah (Ribuan Rupiah) 1. 020060 BAPPEDA PROVINSI JAWA BARAT 838.291 2. 030060 BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH 915.691 3. 040069 BAPPEDA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA 920.491 4. 050060 BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR 943.291 5. 060004 BAPPEDA PROVINSI ACEH 1.045.291 6. 070060 BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA 1.006.891 7. 080019 BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT 958.891 8. 090020 BAPPEDA PROVINSI RIAU 962.491 9. 100086 BAPPEDA PROVINSI JAMBI 931.291 10. 110060 BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN 920.491 11. 120022 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG 882.091 12. 130019 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 949.291 13. 140018 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 960.691 14. 150060 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 961.291 15. 160019 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 1.006.291 16. 359000 BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA 1.006.291 17. 170021 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI UTARA 1.079.491 18. 180060 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH 1.080.091 19. 190060 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI SELATAN 1.008.091 20. 200019 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1.027.891 21. 210019 BAPPEDA PROVINSI MALUKU 1.190.491 22. 220060 BAPPEDA PROVINSI BALI 976.291 23. 230020 BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 974.491 24. 240026 BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 1.078.291 25. 250060 BAPPEDA PROVINSI PAPUA 1.252.891 26. 260070 BAPPEDA PROVINSI BENGKULU 940.291 27. 280016 BAPPEDA PROVINSI MALUKU UTARA 1.167.091 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd SOFYAN A. DJALIL 28. 290009 BAPPEDA PROVINSI BANTEN 823.291 29. 300092 BAPPEDA DAN STATISTIK PROVINSI KEPULUAN BANGKA BELITUNG 913.291 30. 310060 BAPPEDA PROVINSI GORONTALO 1.063.891 31. 320099 BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU 955.291 32. 330096 BAPPEDA PROVINSI PAPUA BARAT 1.400.491 33. 340030 BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT 1.066.291 JUMLAH 33.207.003

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2016 tentang PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VII

Article 17

Article 18

BAB VIII

Article 19

BAB IX

Article 20

Article 21

BAB X

Article 22

BAB XI

Article 23