PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERMEN Nomor 3 Tahun 2012

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Panduan Umum Pelaksanaan Proyek Kerjasama, selanjutnya disebut Panduan Umum, adalah pedoman dan tata cara yang menjadi acuan bagi penanggung jawab Proyek Kerjasama dalam pelaksanaan Proyek Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama. 2. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur. 3. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, selanjutnya disebut PJPK, adalah Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam hal peraturan perundang- undangan mengenai sektor yang bersangkutan menyatakan bahwa Penyediaan Infrastruktur oleh Pemerintah diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah. 4. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan kementerian/lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi jenis infrastruktur yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 5. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota. 6. Badan Usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan koperasi. 7. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui Perjanjian Kerjasama atau Izin Pengusahaan. 8. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis untuk Penyediaan Infrastruktur antara PJPK dengan Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 9. Proyek Kerjasama adalah Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui Perjanjian Kerjasama antara PJPK dengan Badan Usaha. 10. Konsultasi Publik adalah proses interaksi antara PJPK dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas Proyek Kerjasama. 11. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal ataupun non fiskal yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan finansial Proyek Kerjasama. 12. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko untuk Proyek Kerjasama. 13. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 14. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara. 15. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur, selanjutnya disebut BUPI, adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonom daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. 17. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 18. Daftar Rencana Proyek Infrastruktur adalah dokumen yang memuat rencana Proyek Kerjasama yang dicantumkan dalam Daftar Prioritas Proyek yang ditetapkan oleh PJPK dan telah dilakukan penilaiannya oleh Menteri Perencanaan untuk ditetapkan sebagai Rencana Proyek Kerjasama Potensial dan/atau Rencana Proyek Kerjasama Prospektif, dan/atau Rencana Proyek Kerjasama Siap Ditawarkan.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PROYEK KERJASAMA

Article 4

Correction

(1) Proyek Kerjasama dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan Proyek Kerjasama; b. Penyiapan Proyek Kerjasama; c. Transaksi Proyek Kerjasama; dan d. Manajemen Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. (2) Dalam melaksanakan tahapan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara bersamaan dapat dilaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahapan Proyek Kerjasama. (3) Kegiatan-kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan: a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pemukiman kembali; b. kajian lingkungan hidup; dan c. permohonan pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pelaksanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 5

(1) Penanggung jawab pelaksanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah PJPK. (2) PJPK dapat dibantu oleh konsultan untuk melakukan perencanaan, penyiapan, transaksi Proyek Kerjasama dan manajemen Perjanjian Kerjasama. (3) Pengadaan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh PJPK sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Article 6

(1) Rencana pelaksanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Proyek Kerjasama yang ditawarkan kepada Badan Usaha harus layak secara komersial. (3) Proyek Kerjasama dinyatakan layak secara komersial apabila memenuhi kelayakan secara hukum, ekonomi, teknis, finansial, memberikan manfaat sosial, dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Article 7

(1) Dalam melaksanakan Proyek Kerjasama, PJPK wajib melakukan Konsultasi Publik. (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap: a. Perencanaan Proyek Kerjasama; b. Penyiapan Proyek Kerjasama; dan c. Transaksi Proyek Kerjasama. (3) Konsultasi Publik pada tahap Perencanaan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk mendapat pertimbangan mengenai manfaat dan dampak Proyek Kerjasama terhadap kepentingan masyarakat. (4) Konsultasi Publik pada tahap Penyiapan Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk: a. menjajaki kepatuhan terhadap norma sosial dan norma lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang lingkungan hidup; b. mendapat pandangan tentang daya tarik dan kelayakan dari pilihan bentuk Kerjasama; dan c. memastikan kesiapan Proyek Kerjasama. (5) Konsultasi Publik pada tahap Transaksi Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertujuan untuk mendapat tanggapan dari pemangku kepentingan yang dilakukan melalui penjajakan minat pasar (market sounding). (6) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari investor dan lembaga keuangan.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang PANDUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VIII

Article 25

BAB IX

Article 26

Article 27