PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERMEN Nomor 2 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah Instansi Pusat Pemerintah INDONESIA yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional. 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri adalah Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas. 3. Fasilitas Kerja adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai guna meningkatkan kinerja. 4. Pengelola Fasilitas Kerja adalah Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas c.q Biro Umum yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta mengelola Fasilitas Kerja. 5. Pengguna Fasilitas Kerja adalah Menteri, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Staf Non-Pegawai Negeri Sipil yang berhak menggunakan Fasilitas Kerja di Kementerian PPN/Bappenas. 6. Standar Fasilitas Kerja adalah jumlah dan/atau ukuran sarana dan prasarana yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. 7. Sarana adalah peralatan dan mesin yang digunakan secara langsung dan berfungsi sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan pengguna Fasilitas Kerja. 8. Prasarana adalah kelengkapan fisik bangunan yang berfungsi sebagai penunjang sarana pengguna Fasilitas Kerja. 9. Ruang Kerja adalah ruang yang digunakan untuk melaksanakan tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. 10. Ruang Penunjang adalah ruang yang digunakan untuk menunjang tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. 11. Peralatan Kerja adalah benda yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. 12. Kendaraan Dinas Operasional adalah alat transportasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pegawai dan fungsi unit kerja yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENYEDIAAN FASILITAS KERJA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

BAB V

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB VI

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17