PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERMEN Nomor 19 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Article II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL A. DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL No Nama Jabatan Struktural Kelas Jabatan 1 2 3 1 Menteri PPN/Kepala Bappenas Tanpa Kelas 2 Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas 17 3 Deputi Bidang Ekonomi 17 4 Deputi Bidang Pengembangan Regional 17 5 Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam 17 6 Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan 17 Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan 17 8 Deputi Bidang Sarana dan Prasarana 17 9 Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 17 10 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan 17 11 Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan 17 12 Inspektorat Utama 17 13 Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan 16 14 Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 16 15 Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur 16 16 Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan 16 17 Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan 16 18 Staf Khusus Menteri 16 19 Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan 15 20 Kepala Biro Sumber Daya Manusia 15 21 Kepala Biro Hukum 15 22 Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 15 23 Kepala Biro Umum 15 24 Direktur Perencanaan Makro Dan Analisis Statistik 15 25 Direktur Keuangan Negara Dan Analisis Moneter 15 26 Direktur Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara 15 27 Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional 15 Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 15 29 Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana 15 30 Direktur Pembangunan Daerah 15 31 Direktur Regional I 15 32 Direktur Regional II 15 33 Direktur Regional III 15 34 Direktur Pangan dan Pertanian 15 35 Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air 15 36 Direktur Kelautan dan Perikanan 15 37 Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan 15 38 Direktur Lingkungan Hidup 15 39 Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial 15 40 Direktur Ketenagakerjaan 15 41 Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat 15 42 Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi 15 43 Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat 15 44 Direktur Pendidikan Tinggi dan Iptek 15 45 Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan 15 46 Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga 15 47 Direktur Pengairan dan Irigasi 15 48 Direktur Transportasi 15 49 Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika 15 50 Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek 15 Infrastruktur Prioritas Nasional 51 Direktur Perumahan dan Permukiman 15 52 Direktur Politik dan Komunikasi 15 53 Direktur Aparatur Negara 15 54 Direktur Hukum dan Regulasi 15 55 Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional 15 56 Direktur Pertahanan dan Keamanan 15 57 Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan 15 58 Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan 15 59 Direktur Kerjasama Pendanaan Bilateral 15 60 Direktur Kerjasama Pendanaan Multilateral 15 61 Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan 15 62 Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan 15 63 Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral 15 64 Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah 15 65 Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan 15 66 Inspektur Bidang Administrasi Umum 15 67 Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan 15 68 Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana 15 69 Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan 15 70 Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja 15 71 Kepala Bagian Persidangan dan Protokol 13 72 Kepala Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah 13 Tangga 73 Kepala Bagian Program dan Tata Usaha 13 74 Kepala Subbagian Persidangan 11 75 Kepala Subbagian Protokol 11 76 Kepala Subbagian Perlengkapan 11 77 Kepala Subbagian Rumah Tangga 11 B. DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU, JABATAN PELAKSANA DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL No. Nama Jabatan Kelas Jabatan Keterangan 1 2 3 4 1 Perencana Ahli Utama 14 2 Perencana Ahli Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 12 3 Perencana Ahli Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 10 4 Perencana Ahli Pertama 9 5 Auditor Ahli Utama 14 6 Auditor Ahli Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 12 7 Auditor Ahli Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 10 8 Auditor Ahli Pertama 9 Auditor Penyelia 9 10 Auditor Pelaksana Lanjutan/ Mahir 7 11 Auditor Pelaksana/ Terampil 6 12 Analis Kebijakan Ahli Utama 14 13 Analis Kebijakan Ahli Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 12 14 Analis Kebijakan Ahli Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 10 15 Analis Kebijakan Ahli Pertama 8 16 Analis Kepegawaian Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 11 17 Analis Kepegawaian Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 9 18 Analis Kepegawaian Pertama 8 19 Analis Kepegawaian Penyelia 8 20 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/ Mahir 7 21 Analis Kepegawaian Pelaksana/ Terampil 6 22 Widyaiswara Ahli Utama 13 21 Widyaiswara Ahli Madya 11 22 Widyaiswara Ahli Muda 9 23 Widyaiswara Ahli Pertama 8 24 Analis Hukum Ahli Utama 13 Analis Hukum Ahli Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 11 26 Analis Hukum Ahli Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 9 27 Analis Hukum Ahli Pratama 8 28 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama 15 29 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 13 30 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 11 31 Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama 9 32 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 12 33 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 10 34 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama 8 35 Pranata Keuangan APBN Penyelia 9 36 Pranata Keuangan APBN Mahir 8 Pranata Keuangan APBN Terampil 7 38 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya 11 39 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda 9 40 Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama 8 41 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 11 42 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 9 43 Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama 8 44 Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia 8 45 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan 7 46 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana 6 47 Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pemula 6 48 Pranata Komputer Utama 13 49 Pranata Komputer Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 11 50 Pranata Komputer Muda 10 Hasil penyetaraan jabatan Pranata Komputer Pertama 8 52 Pranata Komputer Penyelia 8 51 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/ Mahir 7 52 Pranata Komputer Pelaksana/ Terampil 6 53 Arsiparis Utama 13 54 Arsiparis Madya 13 Hasil penyetaraan jabatan 11 55 Arsiparis Muda 11 Hasil penyetaraan jabatan 9 56 Arsiparis Pertama 8 57 Arsiparis Penyelia 8 58 Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Mahir 7 59 Arsiparis Pelaksana/Terampil 6 60 Staf Perencana Tk. I 7 Pernah diangkat dalam jabatan 61 Staf Perencana/ Calon Perencana Pertama 6 Belum pernah diangkat dalam jabatan 62 Calon Auditor Tingkat Ahli 6 63 Calon Auditor Tingkat Terampil 4 64 Tata Usaha Tk.I/ Pengadministrasi Umum Tk. I 5 Gol. III/a ke atas 65 Teknisi Tk. I 5 Gol. III/a ke atas 66 Tata Usaha/ Pengadministrasi 4 Gol. II/a – II/d Umum 67 Teknisi 4 Gol. II/a – II/d 68 Satpamss 3 69 Caraka 3 70 Pengemudi 3 71 Pramubakti 3 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUHARSO MONOARFA

Article I

Article I

Article 3A

Article II