PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERMEN Nomor 10 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

PENYELENGGARAAN SPIP

Article 6

Correction

(1) Penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas dikoordinasikan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Sesmen PPN/Sestama Bappenas.

Article 7

Correction

(1) Dalam rangka penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang selanjutnya disebut Satgas, terdiri atas: a. Satgas Kementerian PPN/Bappenas; dan b. Satgas UKE I. (2) Satgas Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Pengarah : Menteri; b. Penanggung Jawab : Sesmen PPN/Sestama Bappenas; c. Penjamin Mutu : Inspektur Utama; (Quality Assurance) d. Tim Pelaksana : 1. Ketua : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas; dan 2. Wakil Ketua, Anggota, dan Tenaga Pendukung yang terdiri atas perwakilan masing-masing UKE I di Kementerian PPN/Bappenas. (3) Pembentukan Satgas Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri. (4) Satgas UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Penanggung Jawab : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Deputi/Sesmen PPN/Sestama Bappenas/ Inspektur Utama); b. Tim Pelaksana 1. Ketua : Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Bidang; dan 2. Sekretaris dan Anggota yang terdiri dari perwakilan seluruh UKE II di bawahnya. (5) Pembentukan Satgas UKE I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bersangkutan.

Article 8

Satgas Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memiliki tugas: a. mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan UKE I; b. mengoordinasikan penyusunan konsep laporan penyelenggaraan SPIP; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan SPIP di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas kepada Menteri.

Article 9

Satgas UKE I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b memiliki tugas menyelenggarakan SPIP di lingkungan UKE I yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

Article 10

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan UKE I masing- masing.

Article 11

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Penanggung Jawab Satgas UKE I menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP UKE I secara berkala kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas selaku Penanggung Jawab Satgas Kementerian PPN/Bappenas dengan tembusan kepada Inspektur Utama selaku Penjamin Mutu (Quality Assurance) setiap 6 (enam) bulan sekali. (2) Sesmen PPN/Sestama Bappenas mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP di Kementerian PPN/Bappenas. (3) Sesmen PPN/Sestama Bappenas menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP periode tahun sebelumnya kepada Menteri paling lambat pada bulan Maret.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

BAB V

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13

BAB VII

Article 14

BAB VIII

Article 15

Article 16