PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

PERMEN Nomor 5 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

LAPORAN PENGADUAN

Article 2

Correction

(1) Pegawai atau Masyarakat dapat menyampaikan Laporan Pengaduan. (2) Pengaduan oleh Pegawai atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkaitan dengan dugaan: a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dilakukan oleh pegawai.

Article 3

Correction

(1) Setiap Pegawai yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme wajib menyampaikan laporan pengaduan. (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabat/pegawai, dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme dapat menyampaikan laporan pengaduan.

Article 4

(1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara: a. langsung; dan/atau b. tidak langsung. (2) Laporan Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Tim Penanganan Pengaduan. (3) Laporan Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui : a. website pengaduan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal b. kotak pengaduan; c. surat elektronik dengan alamat inspektorat_pdt@yahoo.com; dan/atau d. telepon atau fax yang secara khusus disediakan oleh tim penanganan pengaduan.

Article 5

(1) Laporan Pengaduan paling sedikit memuat: a. substansi pengaduan; b. pihak yang terlibat; c. waktu kejadian; d. tempat kejadian; dan e. kronologis kejadian. (2) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen atau bukti pendukung lainya.

Article 6

Semua pengaduan wajib ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan, termasuk Pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan identitas Pengadu.

Article 7

(1) Dalam hal identitas Pengadu diketahui, Tim Penanganan Pengaduan wajib merahasiakan identitas Pengadu, kecuali untuk keperluan pemeriksaan. (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasiakan identitas Pengadu dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENANGANAN PENGADUAN

Article 8

Correction

(1) Menteri membentuk Tim Penanganan Pengaduan. (2) Inspektur Kementerian sebagai Ketua Tim Penanganan Pengaduan.

Article 9

Correction

Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas: a. menerima Laporan Pengaduan dari Pegawai atau Masyarakat; b. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Laporan Pengaduan; c. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan; d. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu; e. melakukan telaahan atas Laporan Pengaduan; dan/atau f. menyiapkan laporan hasil telaahan untuk disampaikan kepada Menteri cq. Sekretaris Kementerian.

Article 10

(1) Tim Penanganan Pengaduan melakukan telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Telaahan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan Pengaduan.

Article 11

Hasil telaahan Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Inspektur Kementerian untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa: a. penyalahgunaan wewenang atau bukan penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pegawai atau bukan pelanggaran disiplin pegawai; c. pelanggaran kode etik Pegawai atau bukan pelanggaran kode etik Pegawai; d. dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Article 13

(1) Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin, Inspektur memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang untuk: a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang- undangan; dan/atau b. memerintahkan pengembalian atau tuntutan ganti rugi. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang berwenang, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang- undangan.

Article 14

Dalam hal hasil pemeriksaan merupakan bukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Inspektur Kementerian merekomendasikan pemulihan nama baik Pengadu.

Article 15

Inspektur Kementerian menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri cq. Sekretaris Kementerian dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan.

Article 16

Inspektorat melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Article 17

Pengadu berhak mendapatkan informasi mengenai perkembangan pengaduan dari Tim Penanganan Pengaduan sesuai dengan tempat dan media penyampaian pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah pengaduan diterima.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

BAB III

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

BAB VI

Article 24

BAB VII

Article 25