PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

PERMEN Nomor 3 Tahun 2014

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Article 3

Correction

(1) Menteri menugaskan kepada Bupati Daerah Tertinggal untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2) Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal; www.djpp.kemenkumham.go.id b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan daerah tertinggal (3) Penugasan dalam rangka melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten daerah tertinggal serta Lokasi dan Alokasi tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri. (4) Pelaksanaan Tugas Pembantuan berdasarkan karakteristik kegiatan masing-masing satuan kerja. (5) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Tugas Pembantuan akan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Satuan Kerja yang menangani.

Article 4

(1) Bupati MENETAPKAN SKPD pelaksana tugas pembantuan Kementerian. (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kompetensi, tugas dan fungsi sesuai dengan kegiatan tugas pembantuan Kementerian. (3) Bupati atau pejabat yang diberi wewenang, mengusulkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan kepada Menteri, yang terdiri atas: a. Kuasa Pengguna Anggaran; b. Pejabat Pembuat Komitmen; c. Pejabat Penguji Tagihan dan/atau Penandatanganan Surat Perintah Membayar; dan d. Bandahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan (4) Menteri MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (5) Jika ada pergantian pejabat pengelola keuangan, Bupati segera mengusulkan pejabat pengelola keuangan yang baru kepada Menteri.

Article 5

Pejabat pengelola keuangan dalam mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang URUSAN PEMERINTAH PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL MELALUI TUGAS PEMBANTUAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

BAB V

Article 7

BAB VI

Article 8

Article 9

Article 10

BAB VII

Article 11

Article 12

BAB VIII

Article 13