PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PERMEN Nomor 12 Tahun 2015

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyaraka merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 2

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Program adalah memberikan arah dan tata cara pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pencapaian peningkatan kapasitas rumah tangga miskin, perluasan kesempatan kerja dan wirausaha serta penyediaan infrastruktur ekonomi pendukung untuk pengembangan kawasan perdesaan.

Article 3

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 4

Penetapan lokasi dan alokasi serta penetapan calon penerima bantuan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat pada ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Article 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article 1

Article 2

Article 3

Tata Cara Pelaksanaan Pencairan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.